Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2013 tentang PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN IZIN AKADEMI KOMUNITAS

PERMEN Nomor 48 Tahun 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Akademi komunitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. 2. Pendirian akademi komunitas adalah proses pembentukan akademi komunitas oleh penyelenggara. 3. Perubahan akademi komunitas adalah proses pemberian izin kepada penyelenggara akademi komunitas untuk melakukan perubahan nama, perubahan lokasi, perubahan atau pengalihan penyelenggara, penggabungan, dan/atau pemecahan akademi komunitas. 4. Pencabutan izin akademi komunitas adalah penarikan kembali persetujuan pendirian akademi komunitas yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah diberikan oleh Menteri. 5. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. 6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen, instruktur dan sumber belajar pada lingkungan belajar akademi komunitas. 7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. 8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 9. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan akademi komunitas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di akademi komunitas. 10. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang mengemban profesi tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nirlaba. 11. Pelaku usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba. 12. Badan hukum penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang berprinsip nirlaba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 14. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Tujuan akademi komunitas: a. menyelenggarakan pendidikan vokasi program Diploma 1 dan/atau program Diploma 2 di kabupaten/kota yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus; b. memperluas akses dan pemerataan pendidikan tinggi; dan c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk memenuhi tenaga terampil dunia usaha dan/atau dunia industri.

Pasal 3

Prinsip akademi komunitas: a. berbasis keunggulan lokal; b. berbasis kompetensi dalam pengembangan kewirausahaan; c. fleksibilitas dan dinamika program studi; d. modular dan alih kredit; e. keterampilan personal dan sosial; f. pembelajaran sepanjang hayat.

Pasal 4

(1) Akademi komunitas dapat diselenggarakan atas dasar perjanjian kerja sama antara: a. Kementerian bersama pemerintah daerah dengan dunia usaha, dan/atau dunia industri; atau b. masyarakat dengan dunia usaha dan/atau dunia industri. (2) Kementerian bersama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus membuat perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban tentang: a. sarana dan prasarana; b. sumber daya manusia; dan c. pendanaan. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b baik orang perorangan maupun badan usaha berbadan hukum dapat menyelenggarakan akademi komunitas dengan mendirikan badan hukum penyelenggara.

Pasal 5

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada masyarakat yang mendirikan akademi komunitas terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal sesuai peraturan perundang- undangan.

BAB II

PENDIRIAN AKADEMI KOMUNITAS

Pasal 6

(1) Akademi komunitas paling sedikit menyelenggarakan 1 (satu) program studi. (2) Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan sementara, ditutup, atau diganti dengan program studi yang baru sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

BAB III

PERUBAHAN AKADEMI KOMUNITAS

Pasal 11

(1) Usul perubahan akademi komunitas harus menyertakan dokumen sebagai berikut: a. studi kelayakan yang baru; b. rancangan statuta yang baru; c. rancangan program akademik yang baru; d. rancangan rencana strategis yang baru; e. rancangan sistem penjaminan mutu internal yang baru; dan f. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

BAB IV

PENCABUTAN IZIN AKADEMI KOMUNITAS

Pasal 14

Pencabutan izin akademi komunitas terdiri atas: a. pencabutan izin akademi komunitas yang diselenggarakan oleh Kementerian; atau b. pencabutan izin akademi komunitas yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 15

BAB V

PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI PADA AKADEMI KOMUNITAS

Pasal 17

(1) Pembukaan program studi merupakan pembukaan awal dan/atau penambahan program studi baru pada akademi komunitas yang telah memiliki izin pendirian. (2) Perubahan program studi merupakan penggantian dari kelompok bidang/disiplin ilmu tertentu ke kelompok bidang/disiplin ilmu lain pada akademi komunitas yang telah memiliki izin pendirian. (3) Penutupan program studi merupakan pencabutan izin penyelenggaraan program studi yang telah ada pada akademi komunitas.

Pasal 18

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 25

Direktur akademi komunitas wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan akademi komunitas berupa data dan informasi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi kepada Direktur Jenderal, paling lambat setiap akhir semester sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2013 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 12 April 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

PENDIRIAN AKADEMI KOMUNITAS

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

PERUBAHAN AKADEMI KOMUNITAS

Pasal 11

BAB IV

PENCABUTAN IZIN AKADEMI KOMUNITAS

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI PADA AKADEMI KOMUNITAS

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 25

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

(1) Usul pendirian akademi komunitas harus menyertakan dokumen sebagai berikut: a. studi kelayakan; b. rancangan statuta; c. rancangan program akademik; d. rancangan rencana strategis; e. rancangan sistem penjaminan mutu internal; dan f. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Akademi komunitas yang didirikan oleh Kementerian, selain harus menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyertakan rancangan susunan organisasi. (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. Nama, domisili, serta nama penyelenggara akademi komunitas; b. latar belakang pendirian akademi komunitas: 1. pentingnya pendirian akademi komunitas bagi kabupaten/kota yang ditunjukkan melalui analisis keunggulan daerah dan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman; 2. kebutuhan masyarakat akan tenaga terampil yang memiliki kompetensi yang sangat diperlukan di daerah tersebut; dan 3. komitmen pemerintah kabupaten/kota atau badan penyelenggara dalam pendirian akademi komunitas yang ditunjukkan dengan pernyataan tertulis bupati/walikota atau badan penyelenggara; c. visi, misi, tujuan, dan sasaran akademi komunitas; d. program studi yang akan diselenggarakan; e. kualifikasi dan kompetensi lulusan akademi komunitas yang dibutuhkan oleh kabupaten/kota atau dunia usaha dan dunia industri paling sedikit untuk rentang waktu 5 (lima) tahun pertama; f. susunan organisasi akademi komunitas serta lembaga penunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta administrasi dan perangkat teknis lain seperti laboratorium, bengkel kerja, dan perpustakaan; g. dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; h. proyeksi sumber dana dan pembiayaan akademi komunitas, serta jaminan keberlanjutan pembiayaan akademi komunitas yang ditunjukkan dengan keberadaan dana investasi, dana operasional, dan proyeksi arus kas paling sedikit untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun; i. prasarana berupa tanah yang akan digunakan untuk akademi komunitas sesuai karakteristik program studi; j. sarana berupa fasilitas fisik yang akan digunakan untuk akademi komunitas sesuai karakteristik program studi; k. perencanaan proporsi penyediaan sumber daya antara para pihak yang membuat perjanjian kerjasama dalam pendirian dan pengembangan akademi komunitas selama 5 (lima) tahun. (4) Rancangan statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. ketentuan umum; b. identitas; c. visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi; d. sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi; e. sistem pengelolaan pendidikan tinggi; f. sistem penjaminan mutu internal; g. bentuk, tata urut, dan tata cara penetapan peraturan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. (5) Rancangan program akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat: a. visi dan misi program studi yang diusulkan; b. kurikulum berbasis kompetensi; c. kompetensi lulusan dan sertifikasi; d. sumber belajar; e. dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan; dan f. pembiayaan. (6) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat tentang kebijakan strategis akademi komunitas, indikator kinerja serta pengelolaan sumber dana dan pembiayaan. (7) Rancangan sistem penjaminan mutu internal akademi komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat sistem penjaminan mutu internal di bidang akademik dan non akademik. (8) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, paling sedikit memuat: a. judul perjanjian; b. latar belakang kerja sama; c. isi perjanjian kerja sama, paling sedikit mengatur tentang: 1. tujuan kerja sama; 2. jangka waktu perjanjian kerja sama; 3. pembiayaan dan dukungan anggaran; dan 4. penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana. d. bagian penutup. (9) Rancangan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. struktur organisasi, paling sedikit terdiri atas: 1. Direktur; 2. 1 (satu) Wakil Direktur; 3. 1 (satu) Kepala Subbagian. b. Mekanisme hubungan kerja antar unit organisasi. (10) Penambahan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. (11) Substansi dan tata urut substansi statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan akademi komunitas.

Pasal 8

Koreksi

(1) Prosedur pendirian akademi komunitas oleh Kementerian bersama pemerintah kabupaten/kota: a. Pemerintah kabupaten/kota menyusun: 1. studi kelayakan; 2. rancangan statuta; 3. rancangan program akademik; 4. rancangan rencana strategis; 5. rancangan sistem penjaminan mutu internal; 6. rancangan susunan organisasi; dan 7. rancangan perjanjian kerja sama antara Kementerian bersama pemerintah kabupaten/kota dengan pelaku usaha. b. Pemerintah kabupaten/kota menyampaikan usul pendirian kepada Menteri dengan melampirkan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sampai dengan angka 7 melalui Direktur Jenderal; c. Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usul sebagaimana dimaksud huruf b dan menyampaikan usul pendirian akademi komunitas kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan; d. setelah Menteri memberikan persetujuan: 1. Menteri meminta persetujuan pendirian kepada menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dengan melampirkan naskah pendirian yang berisi: a) latar belakang pendirian; b) sumber daya; c) rancangan pengembangan; dan d) susunan organisasi. 2. berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1, Menteri MENETAPKAN pendirian dan susunan organisasi akademi komunitas. (2) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2, akademi komunitas yang diselenggarakan oleh Kementerian baru berhak menyelenggarakan kegiatannya.

Pasal 9

Koreksi

(1) Prosedur pendirian akademi komunitas yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut: a. badan hukum penyelenggara menyusun: 1. studi kelayakan; 2. rancangan statuta; 3. rancangan program akademik; 4. rancangan rencana strategis; dan 5. rancangan sistem penjaminan mutu internal. b. badan hukum penyelenggara menyampaikan usul pendirian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sampai dengan angka 5. c. usul sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan: 1. akta notaris pendirian badan hukum penyelenggara; 2. pengesahan badan hukum penyelenggara sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang; 3. bukti kondisi keuangan badan hukum penyelenggara atau laporan keuangan badan hukum penyelenggara apabila badan hukum penyelenggara telah beroperasi lebih dari 1 (satu) tahun; 4. prasarana berupa tanah yang akan digunakan untuk akademi komunitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. surat pernyataan pengguna lulusan untuk menampung lulusan; dan 6. berita acara dan daftar hadir rapat badan hukum penyelenggara mengenai pendirian akademi komunitas. d. Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri melakukan evaluasi dan verifikasi serta memberikan persetujuan atas usul pendirian akademi komunitas yang memenuhi persyaratan; e. Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri MENETAPKAN izin pendirian akademi komunitas; f. setelah Direktur Jenderal MENETAPKAN izin sebagaimana dimaksud pada huruf d, badan hukum penyelenggara MENETAPKAN dan mengesahkan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 sampai dengan angka 5. (2) Setelah penetapan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, akademi komunitas yang diselenggarakan oleh masyarakat baru berhak menyelenggarakan kegiatannya.

Pasal 10

Koreksi

Akademi komunitas dapat mendirikan unit usaha sesuai dengan program studi yang diselenggarakannya berdasarkan peraturan perundang- undangan.

. (2) Akademi komunitas yang didirikan oleh Kementerian, selain harus menyertakan dokumen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki rancangan susunan organisasi yang baru. (3) Persyaratan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri statuta, program akademik, rencana strategis, susunan organisasi, dan sistem penjaminan mutu internal akademi komunitas yang lama. (4) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampirkan hanya apabila dilakukan perubahan pada akademi komunitas yang diselenggarakan Kementerian. (5) Dalam hal perubahan akademi komunitas hanya mengenai perubahan nama, penyelenggara cukup menyampaikan alasan dan pertimbangan perubahan nama akademi komunitas.

Pasal 12

Koreksi

(1) Prosedur perubahan akademi komunitas yang diselengarakan oleh Kementerian bersama pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut: a. akademi komunitas menyusun: 1. studi kelayakan yang baru; 2. rancangan statuta yang baru; 3. rancangan program akademik yang baru; 4. rancangan rencana strategis yang baru; 5. rancangan sistem penjaminan mutu internal yang baru; dan 6. rancangan susunan organisasi yang baru. b. akademi komunitas menyampaikan usul perubahan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sampai dengan angka 6. c. Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan verifikasi serta memberikan persetujuan perubahan. d. Direktur Jenderal menyampaikan usul perubahan akademi komunitas kepada Menteri. e. Menteri meminta persetujuan perubahan kepada menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dengan melampirkan naskah perubahan yang berisi: a) latar belakang perubahan; b) sumber daya; c) rancangan pengembangan; dan d) susunan organisasi. f. berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Menteri MENETAPKAN perubahan dan susunan organisasi akademi komunitas yang baru. (2) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, akademi komunitas yang diselenggarakan oleh Kementerian menyesuaikan kegiatannya.

Pasal 13

Koreksi

(1) Prosedur perubahan akademi komunitas yang diselenggarakan mayarakat sebagai berikut: a. badan hukum penyelenggara menyusun: 1. studi kelayakan yang baru; 2. rancangan statuta yang baru; 3. rancangan program akademik yang baru; 4. rancangan rencana strategis yang baru; dan 5. rancangan sistem penjaminan mutu internal yang baru. b. badan hukum penyelenggara menyampaikan usul perubahan akademi komunitas kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sampai dengan angka 5 untuk mendapatkan persetujuan; c. Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan verifikasi serta memberikan persetujuan bagi usul perubahan yang memenuhi persyaratan; d. Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri MENETAPKAN izin perubahan akademi komunitas; e. setelah Direktur Jenderal MENETAPKAN izin sebagaimana dimaksud pada huruf d, badan hukum penyelenggara MENETAPKAN dan mengesahkan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 sampai dengan angka 5. (2) Setelah izin perubahan akademi komunitas ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, akademi komunitas menyesuaikan kegiatannya.

(1) Prosedur pencabutan izin akademi komunitas yang diselenggarakan oleh Kementerian bersama pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut: a. Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap akademi komunitas; b. apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a terbukti bahwa akademi komunitas melakukan pelanggaran berupa: 1. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian akademi komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan/atau 2. tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan akademi komunitas, maka Direktorat Jenderal memberikan peringatan tertulis kepada pemimpin akademi komunitas, paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan masing-masing dengan selang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, agar akademi komunitas tersebut segera menghentikan pelanggaran. c. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah peringatan tertulis ketiga diterima oleh pemimpin akademi komunitas, akademi komunitas tersebut terbukti masih melakukan pelanggaran, maka Direktorat Jenderal mengusulkan penutupan akademi komunitas tersebut kepada Menteri; d. setelah Menteri memberikan persetujuan: 1. Menteri meminta persetujuan penutupan kepada menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dengan melampirkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; 2. Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Menteri MENETAPKAN penutupan akademi komunitas dan memberitahukan kepada pemerintah kabupaten/kota. (2) Setelah penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 diterbitkan, Direktorat Jenderal melakukan penyelesaian masalah dosen, instruktur, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan aset yang meliputi: 1. pengembalian dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil kepada instansi induk; 2. pemenuhan hak dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan yang berstatus nonpegawai negeri sipil berdasarkan perjanjian kerja; 3. fasilitasi pemindahan mahasiswa ke akademi komunitas lain; 4. pengalihan pengelolaan aset akademi komunitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. pengurusan administrasi akademik dari akademi komunitas yang ditutup dilakukan oleh Direktorat Jenderal; dan 6. arsip yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan akademi komunitas disampaikan kepada kantor arsip nasional atau kantor arsip daerah.

Pasal 16

Koreksi

(1) Prosedur penutupan akademi komunitas yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut: a. Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap akademi komunitas; b. apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a terbukti bahwa akademi komunitas melakukan pelanggaran berupa: 1. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian akademi komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan/atau 2. tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan akademi komunitas, maka Direktorat Jenderal memberikan peringatan tertulis kepada pemimpin akademi komunitas paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan masing-masing dengan selang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, agar akademi komunitas tersebut segera menghentikan pelanggaran; c. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah peringatan tertulis ketiga diterima oleh pemimpin akademi komunitas, terbukti pelanggaran masih dilakukan, maka Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri mencabut izin pendirian akademi komunitas; d. setelah keputusan Menteri tentang pencabutan izin pendirian akademi komunitas tersebut disampaikan kepada badan hukum penyelenggara, maka badan hukum penyelenggara wajib menutup akademi komunitas tersebut; (2) Setelah badan hukum penyelenggara menutup akademi komunitas tersebut, badan hukum penyelenggara wajib melakukan penyelesaian masalah dosen, instruktur, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang meliputi: 1. pengembalian dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan kepada Menteri; 2. pemenuhan hak dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai badan hukum penyelenggara berdasarkan perjanjian kerja; 3. pemindahan mahasiswa ke akademi komunitas lain dengan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal; dan 4. arsip yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan akademi komunitas disampaikan kepada kantor arsip nasional atau kantor arsip daerah.

(1) Persyaratan pembukaan program studi: a. menyusun rencana pembukaan program studi sesuai dengan rencana strategis akademi komunitas yang bersangkutan; dan b. menyusun proposal pembukaan program studi. (2) Pembukaan program studi harus memenuhi persyaratan minimum akreditasi. (3) Proposal pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. nama dan domisili, serta nama penyelenggara akademi komunitas; b. latar belakang pembukaan program studi: 1. pentingnya pembukaan program studi bagi kabupaten/kota yang ditunjukkan melalui analisis potensi daerah dan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman; 2. kebutuhan masyarakat akan tenaga terampil yang memiliki kompetensi yang sangat diperlukan di daerah tersebut; dan 3. komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam pembukaan program studi yang ditunjukkan dengan pernyataan tertulis bupati/ walikota; c. kualifikasi dan kompetensi lulusan program studi yang dibutuhkan oleh kabupaten/kota atau dunia usaha dan dunia industri paling sedikit untuk rentang waktu 5 (lima) tahun pertama; d. dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; e. proyeksi sumber dana dan pembiayaan program studi, serta jaminan keberlanjutan pembiayaan program studi yang ditunjukkan dengan keberadaan dana investasi, dana operasional, dan proyeksi arus kas paling sedikit untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun; f. sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk penyelenggaraan program studi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi; g. perencanaan proporsi penyediaan sumber daya antara para pihak yang membuat perjanjian kerjasama dalam pendirian dan pengembangan program studi selama 5 (lima) tahun.

Pasal 19

Koreksi

Persyaratan perubahan program studi yaitu memiliki proposal perubahan program studi sebagaimana proposal untuk pembukaan program studi.

Pasal 20

Koreksi

Program studi ditutup apabila: a. tidak lagi memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk akademi komunitas; atau b. proses penyelenggaraan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 21

Koreksi

(1) Prosedur pembukaan program studi: a. pengusul mengajukan proposal pembukaan program studi kepada Direktorat Jenderal; b. Direktorat Jenderal melakukan evaluasi proposal pembukaan program studi; c. apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan bahwa program studi yang diusulkan layak untuk dibuka, maka Direktur Jenderal MENETAPKAN pembukaan program studi; (2) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. penyelenggara akademi komunitas dalam hal pembukaan program studi untuk pertama kali; b. Direktur akademi komunitas dalam hal penambahan program studi.

Pasal 22

Koreksi

Prosedur perubahan program studi: a. direktur akademi komunitas mengajukan proposal perubahan program studi kepada Direktur Jenderal; b. Direktorat Jenderal melakukan evaluasi proposal perubahan program studi; c. apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan bahwa program studi yang diusulkan layak untuk diubah, Direktur Jenderal MENETAPKAN perubahan program studi.

Pasal 23

Koreksi

(1) Penutupan program studi dapat dilakukan berdasarkan: a. usul dari direktur akademi komunitas; atau b. hasil evaluasi Direktur Jenderal. (2) Usul dari direktur akademi komunitas yang diselenggarakan oleh masyarakat harus mendapat persetujuan badan hukum penyelenggara.

Pasal 24

Koreksi

(1) Prosedur penutupan program studi berdasarkan usul dari Direktur akademi komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a sebagai berikut: a. Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usul penutupan program studi tersebut; b. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur Jenderal menolak atau menyetujui usul penutupan program studi tersebut; c. dalam hal usul penutupan disetujui oleh Direktur Jenderal, Direktur akademi komunitas menghentikan penyelenggaraan program studi. (2) Prosedur penutupan program studi berdasarkan hasil evaluasi Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. Direktur Jenderal memberikan peringatan tertulis kepada direktur akademi komunitas paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan masing-masing dengan selang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, agar direktur akademi komunitas tersebut menghentikan pelanggaran; b. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah peringatan tertulis ketiga diterima oleh direktur akademi komunitas, terbukti pelanggaran masih dilakukan, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN penutupan program studi; c. setelah keputusan Menteri tentang penutupan program studi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada direktur akademi komunitas, maka Direktur akademi komunitas wajib menghentikan penyelenggaraan program studi tersebut; (3) Setelah penyelenggaraan program studi dihentikan: a. bagi akademi komunitas yang diselenggarakan oleh Kementerian bersama pemerintah kabupaten/kota, Direktur Jenderal wajib melakukan penyelesaian masalah dosen, instruktur, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, antara lain: 1. pemindahan dosen yang berstatus pegawai negeri sipil; 2. pemenuhan hak dosen, instruktur dan tenaga kependidikan yang berstatus nonpegawai negeri sipil berdasarkan perjanjian kerja; dan 3. pemindahan mahasiswa ke akademi komunitas lain. b. bagi akademi komunitas yang diselenggarakan oleh masyarakat, badan hukum penyelenggara wajib melakukan penyelesaian masalah dosen, instruktur, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, antara lain: 1. pemindahan dosen yang berstatus pegawai negeri sipil ke Kementerian; 2. pemenuhan hak dosen, instruktur dan tenaga kependidikan yang berstatus nonpegawai negeri sipil berdasarkan perjanjian kerja; dan 3. pemindahan mahasiswa ke akademi komunitas atau perguruan tinggi lain difasilitasi oleh Direktur Jenderal.