Peraturan Menteri Nomor 23-permen-kp-2013 Tahun 2013 tentang PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN

(1) Setiap orang untuk melakukan perubahan Buku Kapal Perikanan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Buku Kapal Perikanan yang akan diubah; b. jenis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan harus dilengkapi dokumen pendukung perubahan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan c. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, untuk perubahan identitas kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan. (4) Pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengacu pada dokumen pendukung perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sudah sesuai. (6) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan tidak sesuai. (7) Direktur Jenderal menerbitkan keterangan perubahan pada Buku Kapal Perikanan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (8) Direktur Jenderal menerbitkan keterangan perubahan pada Buku Kapal Perikanan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk perubahan identitas pemilik kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). www.djpp.kemenkumham.go.id

Buku kapal perikanan dapat dihapus dari Buku Induk Kapal Perikanan, apabila tidak memperpanjang SIPI/SIKPI selama 2 (dua) tahun berturut- turut, tanpa adanya laporan dari pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dan Buku Kapal Perikanan dinyatakan tidak berlaku.

(1) Kapal perikanan yang telah dilengkapi dengan Buku Kapal Perikanan dan SIPI/SIKPI diberi tanda pengenal kapal perikanan. (2) Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kapal penangkap ikan, terdiri dari: 1) tanda selar; 2) tanda daerah penangkapan ikan; 3) tanda jalur penangkapan ikan; 4) tanda alat penangkapan ikan; dan 5) kode kewenangan penerbit SIPI. b. kapal pengangkut ikan terdiri dari: 1) Kapal pengangkut ikan yang dioperasikan secara tunggal, meliputi: a) kode kewenangan penerbit SIKPI; b) fungsi kapal; dan c) nomor register di Buku Induk Kapal Perikanan. 2) Kapal pengangkut ikan yang dioperasikan dalam satuan armada, meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id a) kode kewenangan penerbit SIKPI; b) satuan armada-fungsi kapal; c) tanda alat penangkapan ikan; dan d) nomor register di Buku Induk Kapal Perikanan. c. Kapal pendukung operasi penangkapan ikan, meliputi: 1) kode kewenangan penerbit SIKPI; 2) satuan armada-fungsi kapal; 3) tanda alat penangkapan ikan; dan 4) nomor register di Buku Induk Kapal Perikanan. (3) Pemberian tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1) sesuai dengan tanda selar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (4) Pemberian tanda daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2) ditetapkan berdasarkan WPP-NRI. (5) Pemberian tanda jalur penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3) dibedakan menjadi: a. jalur penangkapan ikan I, terdiri dari: 1) Jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; 2) Jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut. b. jalur penangkapan ikan II meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; dan c. Jalur penangkapan ikan III meliputi ZEEI dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II; (6) Pemberian tanda alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4) ditetapkan berdasarkan kodefikasi jenis alat penangkapan ikan dan singkatan alat penangkapan ikan.

Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya harus melaporkan realisasi pendaftaran kapal perikanan kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun.

Kapal perikanan berbendera INDONESIA yang dioperasikan di yurisdiksi negara lain wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan INDONESIA.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 201317 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, SHARIF C. SUTARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id