PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

PERDA Nomor 2 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang. 2. Bupati adalah Bupati Tangerang. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang melaksanal<an urusan pemerintahan Daerah di bidang penzrnaman modal. 6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA. 7. Penanam Modal adalah perseorangErn atau badan usaha yang melakukan Penanamal Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing. 8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh Penarram Modal dalam negeri dengan menggunalan modal dalam negeri. 9. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanarnan modal di wilayah Negara Republik INDONESIA. 1O.Pemberian... : PERATURAN DAERAH TENTANG PEI{YELENGGARAAN PENANAMAN MODAL. 10. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Moda-l dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah. 11. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasittas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah. 12. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah pusat yang bersifat jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal daerah provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi mengacu pada rencana umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi provinsi. 14. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaErn Penanaman Modal Daerah yang disusun dengan menyesuaikan RUPMP dan prioritas pengembangan potensi Daerah. 15. Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri. 16. Sarana Promosi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk menunjang kegiatan Promosi. L7. Potensi Penanaman Modal selanjutnya disebut Potensi adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi. 18. Peluang Penanaman Modal selanjutnya disebut Peluang adalah Potensi yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal. 19. l.aporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. 20. Sistem Informasi Proyeksi Investasi Daerah yang selanjutnya disebut SIPIDA adalah sistem informasi berbasis situs yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi dal Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan Potensi Daerah. Pasal 2...

BAB III

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Koreksi

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b melalui: a. deregulasi Penanaman Modal; dan b. pengembangan Potensi dan Peluang.

Pasal 7

Koreksi

Deregulasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi: a. penJ rsunan usulan kebijakan dan/atau produk hukum Daerah mengenai Penanaman Modal dan evaluasi pelaksanaannya; b. penJrusunan usulan kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan; c. penJ rsunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, prosedur, waktu, dan biaya perizinan berusaha, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan; dan d. penyampaian informasi kebijakan dan/atau produk hukum Daerah mengenai Penanaman Modal kepada Penanam Modal dan pemangku kepentingan.

Pasal 8

Penyusunan usulan kebijakan dan/atau produk hukum Daerah mengenai Penanaman Modal dan evaluasi pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 7 huruf a meliputi tahapan: a. identifikasi dampak kebijalan dan/ atau produk hukum Daerah terhadap peningkatan dan pelaksanaan sektor usaha; b. analisis dan perancangan kebijakan dan/ atau produk hukum Daerah sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi; c. evaluasi implementasi kebijakan dan/ atau produk hukum Daerah sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi; d. perumus€rn kebijakan dan/ atau produk hukum Daerah sesuai dengan kebutuhan; dan e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan dan/atau produk hukum Daerah. Pasal 9... Bagran Kesatu Umum

Pasal 9

Penyusunan usulan kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 7 huruf b meliputi tahapan: a. identifikasi dampak kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan; b. analisis dan perancangan kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan; c. evaluasi implementasi kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan; d. perumusan kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan; dan e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 10

Penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, prosedur, waktu, dan biaya perizinan berusaha, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi tahapan: a. identifikasi produk hukum Daerah, persyaratan, dan prosedur perizinan berusaha, per2inan nonberusaha, dan nonperizinan dalam melaksanakan kegiatan usaha; b. analisis standar operasional prosedur, lama penyelesaian, dan biaya perizinan berusaha, per2inan nonberusaha, dan nonperizinan; c. evaluasi implementasi pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha; d. perumus€rn kebijakan pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha; dan e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha.

Pasal 11

Penyampaian informasi kebijakan dan/atau produk hukum Daerah mengenai Penanaman Modal kepada Penanam Modal dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui sosialisasi.

Pasal 12

Pengembangan Potensi dan Peluang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi tahapan: a. identifikasiPotensi; b. pemetaan Peluang; dan c. pendokumentasian hasil pemetaan Peluang ke dalam SIPIDA. Pasal 13...

Pasal 14

Pemetaan Peluang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data informasi Potensi; b. verilikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi; c. analisis hasil verilikasi Potensi yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan; dan d. pen1rusunan peta Peluang.

Pasal 15

Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang ke dalam SIPIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan Potensi dan data prolil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

BAB Kedua

Deregulasi Penanaman Modal

Pasal 7

Koreksi

Deregulasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi: a. penJ rsunan usulan kebijakan dan/atau produk hukum Daerah mengenai Penanaman Modal dan evaluasi pelaksanaannya; b. penJrusunan usulan kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan; c. penJ rsunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, prosedur, waktu, dan biaya perizinan berusaha, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan; dan d. penyampaian informasi kebijakan dan/atau produk hukum Daerah mengenai Penanaman Modal kepada Penanam Modal dan pemangku kepentingan.

Pasal 8

Penyusunan usulan kebijakan dan/atau produk hukum Daerah mengenai Penanaman Modal dan evaluasi pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 7 huruf a meliputi tahapan: a. identifikasi dampak kebijalan dan/ atau produk hukum Daerah terhadap peningkatan dan pelaksanaan sektor usaha; b. analisis dan perancangan kebijakan dan/ atau produk hukum Daerah sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi; c. evaluasi implementasi kebijakan dan/ atau produk hukum Daerah sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi; d. perumus€rn kebijakan dan/ atau produk hukum Daerah sesuai dengan kebutuhan; dan e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan dan/atau produk hukum Daerah. Pasal 9... Bagran Kesatu Umum

Pasal 9

Penyusunan usulan kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 7 huruf b meliputi tahapan: a. identifikasi dampak kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan; b. analisis dan perancangan kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan; c. evaluasi implementasi kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan; d. perumusan kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan; dan e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 10

Penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, prosedur, waktu, dan biaya perizinan berusaha, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi tahapan: a. identifikasi produk hukum Daerah, persyaratan, dan prosedur perizinan berusaha, per2inan nonberusaha, dan nonperizinan dalam melaksanakan kegiatan usaha; b. analisis standar operasional prosedur, lama penyelesaian, dan biaya perizinan berusaha, per2inan nonberusaha, dan nonperizinan; c. evaluasi implementasi pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha; d. perumus€rn kebijakan pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha; dan e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha.

Pasal 11

Penyampaian informasi kebijakan dan/atau produk hukum Daerah mengenai Penanaman Modal kepada Penanam Modal dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui sosialisasi.

BAB 1

Umum

Pasal 18

Koreksi

(1) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui antara lain: a. publikasi informasi melalui Sarana Promosi; b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran: c. seminar, forum bisnis, dan/ atau pertemuan tatap muka; dan d. tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi. (21 Kegiatar Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh Forum Promosi Daerah. (3) Forum Promosi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21berasal dari Perangkat Daerah. (4) Forum Promosi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Paragraf 2...

Pasal 19

Publikasi informasi melalui Sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan melalui: a. pendistribusian Sarana Promosi media cetak; b. penayangan iklan tentang Promosi; dan/atau c. pengelolaan situs web dan media sosial Promosi.

Pasal 20

Pendistribusian Sarana Promosi media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi kebutuhan dukungan Sarana Promosi; b. koordinasi penyediaan Sarana Promosi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait; dan c. pendistribusian SaranaPromosi.

Pasal 21

Penayangan iklan tentang Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi dan analisis kebutuhan dukungan penayangan iklan; b. koordinasi penayangan iklan; c. penentuan media penayangan iklan; dan d. pelalsanaan penayangan iklan.

Pasal 22

Pengelolaan situs web dan media sosial Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi kebutuhan fungsi baru yang al<an dikembangkan, materi yang akan dikelola dan dipublikasikan dalam situs web dan media sosial Promosi; b. koordinasi pengumpulan dan pemutakhiran data; c. pengolahan data dan penyusunan desain materi dan konten situs web dan media sosial Promosi; dan d. pengunggahan konten pada situs web dan media sosial Promosi.

BAB 2

Publikasi Informasi Melalui Sarana Promosi

Pasal 19

Koreksi

Publikasi informasi melalui Sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan melalui: a. pendistribusian Sarana Promosi media cetak; b. penayangan iklan tentang Promosi; dan/atau c. pengelolaan situs web dan media sosial Promosi.

Pasal 20

Koreksi

Pendistribusian Sarana Promosi media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi kebutuhan dukungan Sarana Promosi; b. koordinasi penyediaan Sarana Promosi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait; dan c. pendistribusian SaranaPromosi.

Pasal 21

Penayangan iklan tentang Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi dan analisis kebutuhan dukungan penayangan iklan; b. koordinasi penayangan iklan; c. penentuan media penayangan iklan; dan d. pelalsanaan penayangan iklan.

Pasal 22

Pengelolaan situs web dan media sosial Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi kebutuhan fungsi baru yang al<an dikembangkan, materi yang akan dikelola dan dipublikasikan dalam situs web dan media sosial Promosi; b. koordinasi pengumpulan dan pemutakhiran data; c. pengolahan data dan penyusunan desain materi dan konten situs web dan media sosial Promosi; dan d. pengunggahan konten pada situs web dan media sosial Promosi.

Pasal 23

Penyelenggaraan dan/ atau partisipasi pameran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan: a. penJrusunan rencana penyelenggaraan dan/atau partisipasi p€uneran sesuai dengan sektor dan wilayah prioritas Promosi dan isu strategis lainnya; b.penentuan... b. penentuan tema dan/atau penyiapan materi pameran; c. penyiapan konsep desain dan tempat pameran sesuai dengan tema pameran. d. koordinasi persiapan penyelenggaran dan/ atau partisipasi pameran; dan e. pelaksanaan penyelenggaraan dan/atau partisipasi parneran,

Pasal 25

(1) Tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk: a. laporan evaluasi kegiatan; b. profil minat Penanaman Modal; c. laporan rekapitulasi minat Penanaman Modal; atau d. formulir penilaial peserta. (21 Format tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN Bagran Kesatu

Pasal 26

Koreksi

(l) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufd kepada PMDN. (21 Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufd kepada PMDN dan PMA. Pxagraf 2...

Pasal 24

Koreksi

Promosi melalui seminar, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan: a. penentuan tema, Potensi, dan proyek yang siap untuk dipromosikan berdasarkan sektor, wilayah prioritas Promosi, isu, dan proyek strategis lainnya; b. penentuan format, target hasil, dan keluaran kegiatan. c. koordinasi persiapan pemangku kepentingan terkait; dan d. pelaksanaan seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/ atau pertemuan tatap muka. -t2-

Pasal 32

(1) Bupati MENETAPKAN jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan sesuai dengan: a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2); dan c. bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan /atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (21 Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh tim verilikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan pengajuan usulan Penanam Modal.

Pasal 33

(1) Bupati membentuk tim verifikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (21. (21 Susunan keanggotaan tim verifikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sekretaris Daerah selaku ketua; b. Kepala Bagian Perekonomian selaku sekretaris; c. anggota yang terdiri atas: 1. DPMPTSP; 2. Perangkat Daerah terkait; 3. akademisi dan/atau konsultan tenaga ahli; dan 4. organisasi/asosiasi pelaku usaha terkait.

Pasal 34

Tim verilikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bertugas: a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi; b. melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; c. MENETAPKAN... c. MENETAPKAN urutan Penanam Modal yang a}an menerima Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan; d. MENETAPKAN bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan; e. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/ atau kemudahan.

Pasal 35

Tim verifikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

(1) Insentif dan/atau kemudahan dapat diberikan kepada Penanam Modal berdasarkan: a. kebijalan Pemerintah Daerah; atau b. pengajuan Penanam Modal. (21 Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan program Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Pasal 37

(1) Penanam Modal berhak mengajukan usulan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b kepada Bupati melalui DPMPTSP. (21 Pengajuan usulan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi jenis usaha besar disertai keterangan mengenai: a. lingkup usaha; b. kine{a manajemen; c. perkembangan usaha; dan d. kebutuhan insentif dan/ atau kemudahan. (3)Pengajuan... (3) Pengajuan usulan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi jenis usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan/atau kemudahan.

Pasal 38

(1) Bupati melakukan verifikasi terhadap usulan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. (21 Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan. (3) Hasil verilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan.

Pasal 39

(1) Bupati MENETAPKAN Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi tim verilikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (21. (21 Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nzrma; b. alamat pemohon; c. bidang usaha atau kegiatan investasi; d. bentuk insentif dan/ atau kemudahan; e. jangka waktu insentif; dan f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/ atau kemudahan.

Pasal 40

(1) Bupati melalui DPMPTSP melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Penanam Modal. (2)Evaluasi... -t7- (21 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 41

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi: a. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimalsud dalam Pasal 27; atau b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 3

Jenis Usaha

Pasal 28

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. (21 Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain usaha: a. mikro, kecil, dan/ atau koperasi; b. yang dipersyaratkan dengan kemitraan; c. yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; d. yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; e. yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus; f. yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah; dan/ atau g. yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat. Paragraf 4. . .

Pasal 29

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat berbentuk: a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah; b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah; c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro dan/ atau koperasi di Daerah; d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro dan/ atau koperasi di Daerah; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro dan/ atau koperasi di Daerah; dan/ atau f. bunga pinjaman rendah.

Pasal 30

Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat berbentuk: a. penyediaan data dan informasi Peluang; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan berusaha, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; f. kemudahan akses pemasarzrn hasil produksi; g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi; h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah; i. pemberian kenyamalan dan keamanan Penanaman Modal di Daerah; j. kemudahErn proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. kemudahan akses tenaga ke{a siap pakai dan terampil; l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/ atau m. fasilitasi Promosi.

Pasal 31

(1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan/ atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah. l2l Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RUPMD atau hasil kajian yang mempertimbangkan Potensi dan nilai tambah di Daerah.

BAB Keempat

Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 36

Koreksi

(1) Insentif dan/atau kemudahan dapat diberikan kepada Penanam Modal berdasarkan: a. kebijalan Pemerintah Daerah; atau b. pengajuan Penanam Modal. (21 Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan program Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Pasal 37

Koreksi

(1) Penanam Modal berhak mengajukan usulan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b kepada Bupati melalui DPMPTSP. (21 Pengajuan usulan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi jenis usaha besar disertai keterangan mengenai: a. lingkup usaha; b. kine{a manajemen; c. perkembangan usaha; dan d. kebutuhan insentif dan/ atau kemudahan. (3)Pengajuan... (3) Pengajuan usulan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi jenis usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan/atau kemudahan.

Pasal 38

(1) Bupati melakukan verifikasi terhadap usulan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. (21 Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan. (3) Hasil verilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan.

Pasal 39

(1) Bupati MENETAPKAN Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi tim verilikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (21. (21 Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nzrma; b. alamat pemohon; c. bidang usaha atau kegiatan investasi; d. bentuk insentif dan/ atau kemudahan; e. jangka waktu insentif; dan f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/ atau kemudahan.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 13

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

BAB 1

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 2

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 25

BAB 3

Pasal 23

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 24

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

BAB 1

Pasal 26

Pasal 24

BAB 2

Pasal 28

BAB 3

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 4

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31