Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:
1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Tanaman Narkotika adalah jenis tanaman tertentu yang mengandung zat yang dapat dikategorikan ke dalam jenis Narkotika yang ditemukan di ladang atau di tempat lainnya dalam keadaan masih tertanam atau hidup.
3. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan Narkotika sebagaimana dibedakan dalam tabel yang terlampir dalam UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Surat Persetujuan Impor yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
5. Surat Persetujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat SPE adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau Sarana Pengangkut apapun.
7. Penanggung Jawab Pengangkut adalah kapten penerbang atau nakhoda.
8. Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang secara nyata mengangkut Narkotika.
9. Transito Narkotika adalah Pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik INDONESIA yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti Sarana Pengangkut.
10. Sarana Pengangkut adalah sarana angkutan melalui laut, udara, dan darat yang dipakai untuk mengangkut orang dan/atau barang.
11. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau www.djpp.kemenkumham.go.id
sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
12. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.
13. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.
14. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau Penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Pelabelan adalah keterangan yang lengkap mengenai khasiat, keamanan, cara penggunaannya, serta informasi lain yang dianggap perlu yang dicantumkan pada kemasan primer dan sekunder obat yang mengandung Narkotika.
16. Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah INDONESIA.
17. Barang Sitaan adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
18. Pengambilan Sampel adalah serangkaian tindakan pengambilan sebagian kecil Barang Sitaan untuk disisihkan guna kepentingan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium tertentu untuk mengetahui jenis Barang Sitaan.
19. Pengujian Sampel adalah serangkaian tindakan pengujian laboratoris untuk mengetahui jenis sampel tersebut Narkotika atau Prekursor Narkotika atau mengandung Narkotika atau Prekursor Narkotika.
20. Penyimpanan adalah serangkaian tindakan pemindahan Barang Sitaan dari tempat penyitaan ke ruang dan tempat yang secara khusus yang diperuntukkan untuk penyimpanan Barang Sitaan.
21. Pengamanan adalah serangkaian tindakan untuk menjaga Barang Sitaan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung mulai sejak dinyatakan sebagai Barang Sitaan sampai dengan Pemusnahannya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
22. Penyerahan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk menyerahkan Barang Sitaan kepada penuntut umum, Menteri Kesehatan, Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat setempat yang menjalankan urusan pemerintahan yang bersangkutan, untuk kepentingan penuntutan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat mengenai status Barang Sitaan.
23. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan untuk memusnahkan Barang Sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal Narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga Barang Sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi.
24. Harta Kekayaan atau Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Aset Tindak Pidana adalah semua harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, dimiliki atau dikuasai, baik oleh pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga termasuk keluarganya, yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.
25. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
26. Perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada Saksi, Pelapor, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim beserta keluarganya dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya dalam perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
27. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, atau dialami sendiri.
www.djpp.kemenkumham.go.id
28. Pelapor adalah setiap orang yang secara sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
30. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(1) Penanggung Jawab Pengangkut yang melakukan Transito Narkotika wajib melaporkan Narkotika yang ada dalam penguasaannya kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat.
(2) Kewajiban melaporkan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Narkotika tiba di bandar udara, pelabuhan, atau perbatasan antar negara.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. nama dan alamat Pengangkut;
b. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor;
c. nama Sarana Pengangkut dan nomor penerbangan atau pelayaran;
d. negara pengekspor dan pengimpor;
e. lamanya Transito Narkotika;
f. tempat penyimpanan khusus Narkotika; dan
g. nama, bentuk, jumlah, jenis, dan golongan Narkotika.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) harus dilengkapi dengan dokumen atau SPE Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau SPI Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan negara pengimpor.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(5) Dokumen atau SPE Narkotika dan dokumen atau SPI Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:
a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor Narkotika;
b. jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika;
c. negara tujuan Ekspor Narkotika; dan
d. negara asal Impor Narkotika.
Pasal 3
(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai wajib memeriksa kebenaran atas laporan mengenai informasi dan dokumen atau SPE Narkotika serta dokumen atau SPI Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Kepala Kantor Bea dan Cukai wajib memberikan informasi adanya Transito Narkotika kepada Menteri.
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
a. nama dan alamat Pengangkut;
b. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor;
c. nama Sarana Pengangkut dan nomor penerbangan atau pelayaran;
d. negara pengekspor dan pengimpor;
e. lamanya Transito Narkotika;
f. tempat penyimpanan sementara Narkotika;
g. nama, bentuk, jumlah, jenis, dan golongan Narkotika; dan
h. salinan SPI dan SPE.
(4) Menteri meneruskan informasi mengenai adanya Transito Narkotika di wilayah negara INDONESIA kepada:
a. pemerintah negara pengekspor Narkotika;
b. pemerintah negara pengimpor Narkotika; dan
c. Badan Narkotika Internasional.
Pasal 4
(1) Penanggung Jawab Pengangkut Narkotika yang melakukan Transito Narkotika dilarang mengubah negara tujuan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal terjadi keadaan tertentu dengan kewajiban memenuhi persyaratan berupa dokumen sebagai berikut:
a. SPE dari pemerintah negara pengekspor Narkotika yang menyatakan perubahan negara tujuan;
b. SPI dari pemerintah negara pengimpor Narkotika yang baru;
c. SPE sebelumnya; dan
d. SPI dari negara tujuan yang lama beserta surat pembatalannya.
(3) Perubahan negara tujuan wajib diberitahukan oleh Penanggung Jawab Pengangkut kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai, setelah mendapat izin dari Menteri.
Pasal 5
(1) Selama menunggu dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Narkotika tetap disimpan di kawasan pabean dan tanggung jawab pengawasannya berada di bawah pejabat Bea dan Cukai.
(2) Penanggung Jawab Pengangkut wajib memberitahukan perubahan negara tujuan dengan menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d kepada pejabat Bea dan Cukai.
Pasal 6
Kepala kantor Bea dan Cukai wajib memberitahukan adanya perubahan negara tujuan kepada Menteri.
Pasal 7
Pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli Narkotika yang mengalami kerusakan.
Pasal 8
(1) Penanggung Jawab Pengangkut Narkotika pada Transito Narkotika wajib melaporkan kerusakan terhadap kemasan asli Narkotika kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.
(2) Kepala Kantor Bea dan Cukai meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan pemeriksaan dan pengemasan kembali terhadap kemasan asli Narkotika yang rusak.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Pengemasan kembali Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku bagi Narkotika tersebut.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengemasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 9
Penanggung Jawab Pengangkut bertanggung jawab terhadap perubahan isi, berat, dan jumlah Narkotika yang dikemas kembali.
Pasal 10
(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengemasan kembali dengan melampirkan:
a. laporan Penanggung Jawab Pengangkut yang menyatakan ada kerusakan terhadap kemasan asli Narkotika; dan
b. berita acara pelaksanaan pengemasan kembali.
(2) Menteri memberitahukan pengemasan kembali Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
a. pemerintah negara pengimpor Narkotika;
b. pemerintah negara pengekspor Narkotika; dan
c. Badan Narkotika Internasional.
Pasal 11
Hasil pengemasan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib diberi label sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengemasan kembali.
Pasal 12
(1) Dalam hal terjadi pergantian Sarana Pengangkut pada Transito Narkotika, pembongkaran Narkotika dilakukan pada kesempatan pertama oleh Penanggung Jawab Pengangkut dengan disaksikan oleh pejabat Bea dan Cukai.
(2) Penanggung Jawab Pengangkut harus mengajukan pemberitahuan pabean kepada pejabat Bea dan Cukai.
(3) Kepala Kantor Bea dan Cukai memberitahukan pergantian Sarana Pengangkut kepada Menteri.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan oleh Penanggung Jawab Pengangkut pada kesempatan pertama di dalam peti besi atau tempat lain di dalam Sarana Pengangkut.
(1) Penanggung Jawab Pengangkut yang melakukan Transito Narkotika wajib melaporkan Narkotika yang ada dalam penguasaannya kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat.
(2) Kewajiban melaporkan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Narkotika tiba di bandar udara, pelabuhan, atau perbatasan antar negara.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. nama dan alamat Pengangkut;
b. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor;
c. nama Sarana Pengangkut dan nomor penerbangan atau pelayaran;
d. negara pengekspor dan pengimpor;
e. lamanya Transito Narkotika;
f. tempat penyimpanan khusus Narkotika; dan
g. nama, bentuk, jumlah, jenis, dan golongan Narkotika.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) harus dilengkapi dengan dokumen atau SPE Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau SPI Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan negara pengimpor.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(5) Dokumen atau SPE Narkotika dan dokumen atau SPI Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:
a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor Narkotika;
b. jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika;
c. negara tujuan Ekspor Narkotika; dan
d. negara asal Impor Narkotika.
Pasal 3
(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai wajib memeriksa kebenaran atas laporan mengenai informasi dan dokumen atau SPE Narkotika serta dokumen atau SPI Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Kepala Kantor Bea dan Cukai wajib memberikan informasi adanya Transito Narkotika kepada Menteri.
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
a. nama dan alamat Pengangkut;
b. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor;
c. nama Sarana Pengangkut dan nomor penerbangan atau pelayaran;
d. negara pengekspor dan pengimpor;
e. lamanya Transito Narkotika;
f. tempat penyimpanan sementara Narkotika;
g. nama, bentuk, jumlah, jenis, dan golongan Narkotika; dan
h. salinan SPI dan SPE.
(4) Menteri meneruskan informasi mengenai adanya Transito Narkotika di wilayah negara INDONESIA kepada:
a. pemerintah negara pengekspor Narkotika;
b. pemerintah negara pengimpor Narkotika; dan
c. Badan Narkotika Internasional.
(1) Penanggung Jawab Pengangkut Narkotika yang melakukan Transito Narkotika dilarang mengubah negara tujuan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal terjadi keadaan tertentu dengan kewajiban memenuhi persyaratan berupa dokumen sebagai berikut:
a. SPE dari pemerintah negara pengekspor Narkotika yang menyatakan perubahan negara tujuan;
b. SPI dari pemerintah negara pengimpor Narkotika yang baru;
c. SPE sebelumnya; dan
d. SPI dari negara tujuan yang lama beserta surat pembatalannya.
(3) Perubahan negara tujuan wajib diberitahukan oleh Penanggung Jawab Pengangkut kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai, setelah mendapat izin dari Menteri.
Pasal 5
(1) Selama menunggu dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Narkotika tetap disimpan di kawasan pabean dan tanggung jawab pengawasannya berada di bawah pejabat Bea dan Cukai.
(2) Penanggung Jawab Pengangkut wajib memberitahukan perubahan negara tujuan dengan menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d kepada pejabat Bea dan Cukai.
Pasal 6
Kepala kantor Bea dan Cukai wajib memberitahukan adanya perubahan negara tujuan kepada Menteri.
(1) Penanggung Jawab Pengangkut Narkotika pada Transito Narkotika wajib melaporkan kerusakan terhadap kemasan asli Narkotika kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.
(2) Kepala Kantor Bea dan Cukai meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan pemeriksaan dan pengemasan kembali terhadap kemasan asli Narkotika yang rusak.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Pengemasan kembali Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku bagi Narkotika tersebut.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengemasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 9
Penanggung Jawab Pengangkut bertanggung jawab terhadap perubahan isi, berat, dan jumlah Narkotika yang dikemas kembali.
Pasal 10
(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengemasan kembali dengan melampirkan:
a. laporan Penanggung Jawab Pengangkut yang menyatakan ada kerusakan terhadap kemasan asli Narkotika; dan
b. berita acara pelaksanaan pengemasan kembali.
(2) Menteri memberitahukan pengemasan kembali Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
a. pemerintah negara pengimpor Narkotika;
b. pemerintah negara pengekspor Narkotika; dan
c. Badan Narkotika Internasional.
Pasal 11
Hasil pengemasan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib diberi label sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengemasan kembali.
(1) Dalam hal terjadi pergantian Sarana Pengangkut pada Transito Narkotika, pembongkaran Narkotika dilakukan pada kesempatan pertama oleh Penanggung Jawab Pengangkut dengan disaksikan oleh pejabat Bea dan Cukai.
(2) Penanggung Jawab Pengangkut harus mengajukan pemberitahuan pabean kepada pejabat Bea dan Cukai.
(3) Kepala Kantor Bea dan Cukai memberitahukan pergantian Sarana Pengangkut kepada Menteri.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan oleh Penanggung Jawab Pengangkut pada kesempatan pertama di dalam peti besi atau tempat lain di dalam Sarana Pengangkut.
Barang Sitaan dilakukan pengelolaan yang meliputi:
a. penyitaan dan penyegelan;
b. penyisihan dan pengujian;
c. penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan; dan
d. penyerahan dan pemusnahan.
(1) Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan Barang Sitaan melakukan penyisihan, pembungkusan, penyegelan dan membuat berita acara penyitaan dan penyegelan pada hari penyitaan dan penyegelan dilakukan.
(2) Kegiatan penyitaan oleh penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan dan penyegelan.
(3) Berita acara penyitaan dan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan;
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan dan penyegelan;
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan 2 (dua) orang saksi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan penyitaan wajib menyerahkan Barang Sitaan tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA dengan berita acara penyerahan Barang Sitaan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah dilakukan penyisihan untuk kepentingan uji laboratorium.
(5) Berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) sekurang-kurangnya memuat:
a. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan;
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan dan penyegelan;
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan Penyerahan dan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang menerima.
(6) Surat perintah penyitaan dan penyegelan, berita acara penyitaan dan penyegelan, berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditembuskan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan dilampiri surat perintah penyitaan dan penyegelan serta surat perintah penyerahan yang menjadi dasar penyerahan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Pasal 15
(1) Barang Sitaan disisihkan sebagian kecil untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu yang terakreditasi.
(2) Barang Sitaan yang disisihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu kemudian dilakukan pembungkusan, penyegelan, Pelabelan, serta dituangkan dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sekurang- kurangnya memuat:
a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyisihan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara
yang melakukan penyisihan.
(4) Barang Sitaan yang telah disisihkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dikirim oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA kepada Petugas Laboratorium untuk dilakukan Pengujian Sampel.
(5) Pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium dilaksanakan dengan cara mengambil bagian-bagian sampel yang dapat mewakili Barang Sitaan atau seluruh Barang Sitaan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah kurang dari 20 buah/mL/mg, diambil 1/2 (satu per dua);
b. untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah 20 buah/mL/mg sampai dengan 100 buah/mL/mg, diambil 10 buah/mL/mg;
c. untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah lebih dari 100 buah/mL/mg, diambil dengan perhitungan √n;
d. merujuk pada metode sampling dari buku-buku statistik.
Pasal 16
(1) Untuk kepentingan penelusuran asal Narkotika atau tanaman Narkotika yang disita, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara
dapat melakukan penyisihan sebagian kecil Narkotika atau tanaman Narkotika untuk dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman Narkotika guna pengungkapan asal dan jaringan peredarannya.
(2) Pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium dilaksanakan dengan cara mengambil bagian-bagian sampel yang dapat mewakili Barang Sitaan atau seluruh Barang Sitaan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah kurang dari 20 buah/mL/mg, diambil 1/2 (satu per dua);
b. untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah 20 buah/mL/mg sampai dengan 100 buah/mL/mg, diambil 10 buah/mL/mg;
c. untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah lebih dari 100 buah/mL/mg, diambil dengan perhitungan √n.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 17
(1) Pengujian Sampel Barang Sitaan hanya dapat dilakukan pada:
a. laboratorium BNN;
b. laboratorium Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
c. laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan; atau
d. laboratorium lain yang sudah terakreditasi dan yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Pengujian Sampel Barang Sitaan di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan Penyerahan dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
(3) Ketentuan mengenai standar prosedur operasional atau metode Pengujian Sampel Barang Sitaan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Kepala BNN, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan laboratorium tertentu yang sudah terakreditasi sesuai dengan kewenangannya.
(4) Pengujian Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuatkan berita acara oleh petugas laboratorium terkait dan disampaikan kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang telah meminta Pengujian Sampel tersebut.
(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), sekurang- kurangnya memuat:
a. hari dan tanggal berita acara pemeriksaan;
b. nama petugas penguji laboratorium;
c. identifikasi, jenis, dan jumlah atau banyaknya sampel;
d. cara pengujian atau pemeriksaan laboratorium;
e. hasil dan kesimpulan pengujian atau pemeriksaan laboratorium;
dan
f. tanda tangan petugas penguji dan kepala laboratorium.
Pasal 18
(1) Dalam hal terdapat sisa hasil Pengujian Sampel di laboratorium, petugas laboratorium wajib melakukan pembungkusan, penyegelan, Pelabelan, dan dibuatkan berita acara yang untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
(2) Berita acara sisa hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan;
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan Pengujian Sampel di laboratorium;
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan Penyerahan dan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang menerima dan petugas laboratorium yang melakukan pengujian.
Pasal 19
(1) Dalam hal hasil Pengujian Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ternyata bukan merupakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, petugas laboratorium wajib melakukan pembungkusan, penyegelan, Pelabelan kembali, dan dituangkan dalam berita acara serta mengembalikan sisa sampel tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang telah meminta Pengujian Sampel tersebut.
(2) Penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan tindakan sebagai berikut:
a. memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jenis Barang Sitaan tersebut; atau
b. mengembalikan kepada pemilik atau yang menguasai secara sah.
Pasal 20
(1) Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu wajib menyimpan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di tempat yang khusus.
(2) Barang Sitaan yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengamanannya dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA sampai Barang Sitaan tersebut diserahkan atau dilimpahkan kepada penuntut umum pada kejaksaan negeri setempat.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 21
(1) Tempat penyimpanan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat:
a. lemari besi atau brankas untuk menyimpan yang memiliki kunci elektronik dan kode lemari besi yang diletakan di dalam ruangan dengan dinding tembok yang kuat, langit-langit dan jendela dilengkapi jeruji besi baja dan mempunyai satu pintu dengan sistem penguncian ganda atau yang setara dengan itu; dan
b. terpisah dari Barang Sitaan lainnya.
(2) Tempat penyimpanan Barang Sitaan harus dipisahkan sesuai dengan bentuk fisik dan tingkat bahayanya, dengan ketentuan apabila:
a. berupa tanaman, disimpan dalam wadah yang tidak mudah rusak dan disegel;
b. berupa cairan, berbentuk serbuk, atau padat disimpan dalam wadah yang memenuhi syarat farmakope dan disegel.
(3) Dalam hal Barang Sitaan melebihi kapasitas ruang penyimpanan Barang Sitaan yang tersedia, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA tetap melakukan penyimpanan di tempat lain dan melakukan Pengamanan, serta segera mengajukan permohonan Pemusnahan Barang Sitaan kepada kepala kejaksaan negeri setempat.
Pasal 22
(1) Pengamanan dan pengawasan terhadap Barang Sitaan menjadi kewajiban dan tanggung jawab:
a. penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) sebelum menyerahkan kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
b. penyidik BNN dan/atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA sebelum Barang Sitaan tersebut diserahkan kepada penuntut umum; atau
c. penuntut umum setelah menerima Penyerahan Barang Sitaan dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
(2) Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib melakukan penghitungan secara periodik atau mingguan dan dilaporkan kepada atasan pejabat masing-masing.
(3) Pengamanan dan pengawasan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan tanggung jawab pejabat yang ditunjuk.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Pelaksanaan Pengamanan dan pengawasan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Peraturan Kepala BNN, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Peraturan Jaksa Agung Republik INDONESIA sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 31
(1) Pemilik Barang Sitaan yang telah dimusnahkan atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.
(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pengadilan negeri setempat paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Barang Sitaan tersebut terbukti diperoleh atau dimiliki secara sah.
Pasal 32
(1) Ganti rugi diberikan Pemerintah kepada pemilik Barang Sitaan yang telah dimusnahkan apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa Barang Sitaan tersebut diperoleh atau dimiliki secara sah.
(2) Selain kepada pemilik Barang Sitaan, pemberian ganti rugi dapat diberikan kepada ahli warisnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 33
(1) Pelaksanaan putusan mengenai ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberitahukan kepada pengadilan negeri setempat dan kejaksaan negeri setempat.
Pasal 34
(1) Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu wajib melakukan tindakan pengelolaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika temuan, baik yang ditemukan oleh penyidik maupun masyarakat yang tidak diketahui pemiliknya atau pemiliknya melarikan diri untuk dimusnahkan.
(2) Ketentuan mengenai kewajiban pengelolaan terhadap Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 33 berlaku juga terhadap pengelolaan Narkotika dan Prekursor Narkotika temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf c dan Pasal 19 ayat (2) huruf b.
Barang Sitaan dilakukan pengelolaan yang meliputi:
a. penyitaan dan penyegelan;
b. penyisihan dan pengujian;
c. penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan; dan
d. penyerahan dan pemusnahan.
(1) Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan Barang Sitaan melakukan penyisihan, pembungkusan, penyegelan dan membuat berita acara penyitaan dan penyegelan pada hari penyitaan dan penyegelan dilakukan.
(2) Kegiatan penyitaan oleh penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan dan penyegelan.
(3) Berita acara penyitaan dan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan;
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan dan penyegelan;
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan 2 (dua) orang saksi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan penyitaan wajib menyerahkan Barang Sitaan tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA dengan berita acara penyerahan Barang Sitaan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah dilakukan penyisihan untuk kepentingan uji laboratorium.
(5) Berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) sekurang-kurangnya memuat:
a. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan;
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan dan penyegelan;
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan Penyerahan dan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang menerima.
(6) Surat perintah penyitaan dan penyegelan, berita acara penyitaan dan penyegelan, berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditembuskan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan dilampiri surat perintah penyitaan dan penyegelan serta surat perintah penyerahan yang menjadi dasar penyerahan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(1) Barang Sitaan disisihkan sebagian kecil untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu yang terakreditasi.
(2) Barang Sitaan yang disisihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu kemudian dilakukan pembungkusan, penyegelan, Pelabelan, serta dituangkan dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sekurang- kurangnya memuat:
a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyisihan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara
yang melakukan penyisihan.
(4) Barang Sitaan yang telah disisihkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dikirim oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA kepada Petugas Laboratorium untuk dilakukan Pengujian Sampel.
(5) Pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium dilaksanakan dengan cara mengambil bagian-bagian sampel yang dapat mewakili Barang Sitaan atau seluruh Barang Sitaan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah kurang dari 20 buah/mL/mg, diambil 1/2 (satu per dua);
b. untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah 20 buah/mL/mg sampai dengan 100 buah/mL/mg, diambil 10 buah/mL/mg;
c. untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah lebih dari 100 buah/mL/mg, diambil dengan perhitungan √n;
d. merujuk pada metode sampling dari buku-buku statistik.
Pasal 16
(1) Untuk kepentingan penelusuran asal Narkotika atau tanaman Narkotika yang disita, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara
dapat melakukan penyisihan sebagian kecil Narkotika atau tanaman Narkotika untuk dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman Narkotika guna pengungkapan asal dan jaringan peredarannya.
(2) Pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium dilaksanakan dengan cara mengambil bagian-bagian sampel yang dapat mewakili Barang Sitaan atau seluruh Barang Sitaan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah kurang dari 20 buah/mL/mg, diambil 1/2 (satu per dua);
b. untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah 20 buah/mL/mg sampai dengan 100 buah/mL/mg, diambil 10 buah/mL/mg;
c. untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah lebih dari 100 buah/mL/mg, diambil dengan perhitungan √n.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 17
(1) Pengujian Sampel Barang Sitaan hanya dapat dilakukan pada:
a. laboratorium BNN;
b. laboratorium Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
c. laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan; atau
d. laboratorium lain yang sudah terakreditasi dan yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Pengujian Sampel Barang Sitaan di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan Penyerahan dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
(3) Ketentuan mengenai standar prosedur operasional atau metode Pengujian Sampel Barang Sitaan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Kepala BNN, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan laboratorium tertentu yang sudah terakreditasi sesuai dengan kewenangannya.
(4) Pengujian Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuatkan berita acara oleh petugas laboratorium terkait dan disampaikan kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang telah meminta Pengujian Sampel tersebut.
(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), sekurang- kurangnya memuat:
a. hari dan tanggal berita acara pemeriksaan;
b. nama petugas penguji laboratorium;
c. identifikasi, jenis, dan jumlah atau banyaknya sampel;
d. cara pengujian atau pemeriksaan laboratorium;
e. hasil dan kesimpulan pengujian atau pemeriksaan laboratorium;
dan
f. tanda tangan petugas penguji dan kepala laboratorium.
Pasal 18
(1) Dalam hal terdapat sisa hasil Pengujian Sampel di laboratorium, petugas laboratorium wajib melakukan pembungkusan, penyegelan, Pelabelan, dan dibuatkan berita acara yang untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
(2) Berita acara sisa hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan;
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan Pengujian Sampel di laboratorium;
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan Penyerahan dan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang menerima dan petugas laboratorium yang melakukan pengujian.
Pasal 19
(1) Dalam hal hasil Pengujian Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ternyata bukan merupakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, petugas laboratorium wajib melakukan pembungkusan, penyegelan, Pelabelan kembali, dan dituangkan dalam berita acara serta mengembalikan sisa sampel tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang telah meminta Pengujian Sampel tersebut.
(2) Penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan tindakan sebagai berikut:
a. memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jenis Barang Sitaan tersebut; atau
b. mengembalikan kepada pemilik atau yang menguasai secara sah.
(1) Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu wajib menyimpan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di tempat yang khusus.
(2) Barang Sitaan yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengamanannya dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA sampai Barang Sitaan tersebut diserahkan atau dilimpahkan kepada penuntut umum pada kejaksaan negeri setempat.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Tempat penyimpanan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat:
a. lemari besi atau brankas untuk menyimpan yang memiliki kunci elektronik dan kode lemari besi yang diletakan di dalam ruangan dengan dinding tembok yang kuat, langit-langit dan jendela dilengkapi jeruji besi baja dan mempunyai satu pintu dengan sistem penguncian ganda atau yang setara dengan itu; dan
b. terpisah dari Barang Sitaan lainnya.
(2) Tempat penyimpanan Barang Sitaan harus dipisahkan sesuai dengan bentuk fisik dan tingkat bahayanya, dengan ketentuan apabila:
a. berupa tanaman, disimpan dalam wadah yang tidak mudah rusak dan disegel;
b. berupa cairan, berbentuk serbuk, atau padat disimpan dalam wadah yang memenuhi syarat farmakope dan disegel.
(3) Dalam hal Barang Sitaan melebihi kapasitas ruang penyimpanan Barang Sitaan yang tersedia, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA tetap melakukan penyimpanan di tempat lain dan melakukan Pengamanan, serta segera mengajukan permohonan Pemusnahan Barang Sitaan kepada kepala kejaksaan negeri setempat.
Pasal 22
(1) Pengamanan dan pengawasan terhadap Barang Sitaan menjadi kewajiban dan tanggung jawab:
a. penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) sebelum menyerahkan kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
b. penyidik BNN dan/atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA sebelum Barang Sitaan tersebut diserahkan kepada penuntut umum; atau
c. penuntut umum setelah menerima Penyerahan Barang Sitaan dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
(2) Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib melakukan penghitungan secara periodik atau mingguan dan dilaporkan kepada atasan pejabat masing-masing.
(3) Pengamanan dan pengawasan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan tanggung jawab pejabat yang ditunjuk.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Pelaksanaan Pengamanan dan pengawasan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Peraturan Kepala BNN, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Peraturan Jaksa Agung Republik INDONESIA sesuai dengan kewenangannya.
(1) Setelah melakukan penyitaan terhadap Barang Sitaan, dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA wajib memberitahukan dan meminta penetapan status Barang Sitaan kepada kepala kejaksaan negeri setempat.
(2) Kepala kejaksaan negeri setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan Barang Sitaan dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, wajib MENETAPKAN status Barang Sitaan untuk kepentingan yang meliputi:
a. pembuktian perkara;
b. kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. kepentingan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
d. dimusnahkan.
Pasal 24
(1) Permintaan status Barang Sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf c, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA wajib melengkapi dengan surat permohonan pejabat yang berwenang dari:
a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Kepolisian Negara
atau BNN, untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Setelah penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara
menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat, dalam waktu paling lama 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam, wajib melakukan Penyerahan Barang Sitaan sesuai jumlah dalam penetapan tersebut kepada:
a. Menteri untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
b. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Kepala BNN, atau Kepala Kepolisian Daerah untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.
(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA sekurang-kurangnya memuat:
a. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, atau berat Barang Sitaan;
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya Penyerahan;
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika;
d. nomor penetapan status barang sitaan dari kejaksaan; dan
e. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan 2 (dua) orang saksi.
Pasal 25
(1) Dalam hal terdapat sisa dari penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf c, kementerian/lembaga yang bersangkutan wajib melakukan Pemusnahan terhadap barang yang sudah daluwarsa.
(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan berita acara oleh petugas yang bersangkutan yang sekurang- kurangnya memuat:
a. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, atau berat Barang Sitaan;
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemusnahan;
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika;
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. nomor penetapan status barang sitaan dari kejaksaan; dan
e. tanda tangan dan identitas lengkap petugas yang bersangkutan.
(1) Setelah melakukan penyitaan terhadap Barang Sitaan, dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA wajib memberitahukan dan meminta penetapan status Barang Sitaan kepada kepala kejaksaan negeri setempat.
(2) Kepala kejaksaan negeri setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan Barang Sitaan dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, wajib MENETAPKAN status Barang Sitaan untuk kepentingan yang meliputi:
a. pembuktian perkara;
b. kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. kepentingan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
d. dimusnahkan.
Pasal 24
(1) Permintaan status Barang Sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf c, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA wajib melengkapi dengan surat permohonan pejabat yang berwenang dari:
a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Kepolisian Negara
atau BNN, untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Setelah penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara
menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat, dalam waktu paling lama 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam, wajib melakukan Penyerahan Barang Sitaan sesuai jumlah dalam penetapan tersebut kepada:
a. Menteri untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
b. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Kepala BNN, atau Kepala Kepolisian Daerah untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.
(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA sekurang-kurangnya memuat:
a. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, atau berat Barang Sitaan;
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya Penyerahan;
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika;
d. nomor penetapan status barang sitaan dari kejaksaan; dan
e. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan 2 (dua) orang saksi.
Pasal 25
(1) Dalam hal terdapat sisa dari penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf c, kementerian/lembaga yang bersangkutan wajib melakukan Pemusnahan terhadap barang yang sudah daluwarsa.
(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan berita acara oleh petugas yang bersangkutan yang sekurang- kurangnya memuat:
a. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, atau berat Barang Sitaan;
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemusnahan;
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika;
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. nomor penetapan status barang sitaan dari kejaksaan; dan
e. tanda tangan dan identitas lengkap petugas yang bersangkutan.
Pasal 26
(1) Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh:
a. penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat; dan
b. jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Selain Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dapat melakukan Pemusnahan Barang Sitaan berupa tanaman Narkotika tanpa melalui penetapan kepala kejaksaan negeri setempat, termasuk:
a. sisa dari hasil Pengujian Sampel laboratorium; atau
b. setelah digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, dan tidak digunakan lagi karena rusak atau sudah tidak memenuhi persyaratan.
(3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibuatkan berita acara oleh penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang sekurang-kurangnya memuat:
a. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, atau berat Barang Sitaan;
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya Pemusnahan;
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan
d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
Pasal 27
(1) Dalam melaksanakan Pemusnahan, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA wajib mengundang pejabat kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan/atau pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pemusnahan Barang Sitaan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan dari kepala kejaksaan negeri diterima penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan dalam hal tertentu dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam waktu yang sama.
(3) Pemusnahan Barang Sitaan tanpa melalui penetapan kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak:
a. tanaman Narkotika ditemukan, kecuali karena faktor geografis atau transportasi yang sulit dijangkau, dimusnahkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanaman Narkotika ditemukan dan dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam wajib memberitahukan barang bukti yang dimusnahkan tersebut kepada kejaksaan negeri setempat;
b. sisa hasil Pengujian Sampel diserahkan oleh petugas laboratorium, kecuali digunakan sebagai barang bukti di pengadilan;
c. Barang Sitaan diserahkan kembali kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang tidak dapat digunakan karena rusak atau penggunaannya tidak memenuhi persyaratan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.
(4) Pelaksanaan Pemusnahan oleh jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengundang penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara
dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.
Pasal 28
Pasal 29
Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA tanpa melalui penetapan kepala kejaksaan negeri setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(2), wajib menyampaikan berita acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(3) kepada kepala kejaksaan negeri setempat dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat, kepala BNN propinsi setempat, kepala kepolisian daerah setempat, dan kepala balai pengawas obat dan makanan setempat.
Pasal 30
(1) Pelaksanaan Pemusnahan dilakukan di tempat yang aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat.
(2) Pedoman teknis tentang Pemusnahan Barang Sitaan secara aman, diatur dengan Peraturan Kepala BNN, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Peraturan Jaksa Agung Republik INDONESIA.
(1) Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh:
a. penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat; dan
b. jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Selain Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dapat melakukan Pemusnahan Barang Sitaan berupa tanaman Narkotika tanpa melalui penetapan kepala kejaksaan negeri setempat, termasuk:
a. sisa dari hasil Pengujian Sampel laboratorium; atau
b. setelah digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, dan tidak digunakan lagi karena rusak atau sudah tidak memenuhi persyaratan.
(3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibuatkan berita acara oleh penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang sekurang-kurangnya memuat:
a. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, atau berat Barang Sitaan;
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya Pemusnahan;
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan
d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
Pasal 27
(1) Dalam melaksanakan Pemusnahan, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA wajib mengundang pejabat kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan/atau pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pemusnahan Barang Sitaan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan dari kepala kejaksaan negeri diterima penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan dalam hal tertentu dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam waktu yang sama.
(3) Pemusnahan Barang Sitaan tanpa melalui penetapan kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak:
a. tanaman Narkotika ditemukan, kecuali karena faktor geografis atau transportasi yang sulit dijangkau, dimusnahkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanaman Narkotika ditemukan dan dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam wajib memberitahukan barang bukti yang dimusnahkan tersebut kepada kejaksaan negeri setempat;
b. sisa hasil Pengujian Sampel diserahkan oleh petugas laboratorium, kecuali digunakan sebagai barang bukti di pengadilan;
c. Barang Sitaan diserahkan kembali kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang tidak dapat digunakan karena rusak atau penggunaannya tidak memenuhi persyaratan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.
(4) Pelaksanaan Pemusnahan oleh jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengundang penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara
dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.
Pasal 28
Pasal 29
Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA tanpa melalui penetapan kepala kejaksaan negeri setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(2), wajib menyampaikan berita acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(3) kepada kepala kejaksaan negeri setempat dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat, kepala BNN propinsi setempat, kepala kepolisian daerah setempat, dan kepala balai pengawas obat dan makanan setempat.
Pasal 30
(1) Pelaksanaan Pemusnahan dilakukan di tempat yang aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat.
(2) Pedoman teknis tentang Pemusnahan Barang Sitaan secara aman, diatur dengan Peraturan Kepala BNN, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Peraturan Jaksa Agung Republik INDONESIA.
(1) Pemilik Barang Sitaan yang telah dimusnahkan atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.
(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pengadilan negeri setempat paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Barang Sitaan tersebut terbukti diperoleh atau dimiliki secara sah.
(1) Ganti rugi diberikan Pemerintah kepada pemilik Barang Sitaan yang telah dimusnahkan apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa Barang Sitaan tersebut diperoleh atau dimiliki secara sah.
(2) Selain kepada pemilik Barang Sitaan, pemberian ganti rugi dapat diberikan kepada ahli warisnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 33
(1) Pelaksanaan putusan mengenai ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberitahukan kepada pengadilan negeri setempat dan kejaksaan negeri setempat.
(1) Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu wajib melakukan tindakan pengelolaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika temuan, baik yang ditemukan oleh penyidik maupun masyarakat yang tidak diketahui pemiliknya atau pemiliknya melarikan diri untuk dimusnahkan.
(2) Ketentuan mengenai kewajiban pengelolaan terhadap Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 33 berlaku juga terhadap pengelolaan Narkotika dan Prekursor Narkotika temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf c dan Pasal 19 ayat (2) huruf b.
(1) Perlindungan wajib diberikan oleh negara kepada Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, penyidik pegawai negeri sipil tertentu, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Dalam hal Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) didatangkan dari luar wilayah negara Republik INDONESIA, perlindungan Saksi tersebut dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA bekerja sama dengan pejabat kepolisian yang berwenang di negara tersebut.
Pasal 37
Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan dalam bentuk:
a. pengamanan terhadap diri pribadi, keluarganya, dan hartanya;
b. kerahasiaan identitas Saksi dan Pelapor; dan/atau
c. pemberian keterangan Saksi dan Pelapor dalam proses pemeriksaan perkara tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa.
Pasal 38
(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/tempat kerja Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya.
(2) Dalam hal persidangan dilaksanakan di luar tempat terjadinya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlindungan diberikan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang wilayah kerjanya meliputi tempat sidang pengadilan dilaksanakan.
Pasal 39
Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib diberitahukan kepada Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum perlindungan diberikan.
Pasal 40
(1) Dalam hal perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 belum diberikan, Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
(2) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang www.djpp.kemenkumham.go.id
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya.
(3) Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diajukan oleh Saksi, tembusan permohonan tersebut disampaikan kepada penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, penuntut umum, dan hakim yang menangani proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(4) Dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permohonan perlindungan diterima, Kepolisian Negara
melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.
Pasal 41
(1) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dihentikan berdasarkan:
a. penilaian Kepolisian Negara
bahwa perlindungan tidak diperlukan lagi; atau
b. permohonan yang bersangkutan.
(2) Penghentian pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diberitahukan secara tertulis kepada Saksi, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum perlindungan dihentikan.
Pasal 42
(1) Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya tidak dikenakan biaya atas perlindungan yang diberikan kepadanya.
(2) Segala biaya berkaitan dengan perlindungan terhadap Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian dan penghentian perlindungan diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
(1) Perlindungan wajib diberikan oleh negara kepada Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, penyidik pegawai negeri sipil tertentu, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 36
Dalam hal Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) didatangkan dari luar wilayah negara Republik INDONESIA, perlindungan Saksi tersebut dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA bekerja sama dengan pejabat kepolisian yang berwenang di negara tersebut.
Pasal 37
Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan dalam bentuk:
a. pengamanan terhadap diri pribadi, keluarganya, dan hartanya;
b. kerahasiaan identitas Saksi dan Pelapor; dan/atau
c. pemberian keterangan Saksi dan Pelapor dalam proses pemeriksaan perkara tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa.
Pasal 38
(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/tempat kerja Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya.
(2) Dalam hal persidangan dilaksanakan di luar tempat terjadinya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlindungan diberikan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang wilayah kerjanya meliputi tempat sidang pengadilan dilaksanakan.
Pasal 39
Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib diberitahukan kepada Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum perlindungan diberikan.
Pasal 40
(1) Dalam hal perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 belum diberikan, Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
(2) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang www.djpp.kemenkumham.go.id
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya.
(3) Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diajukan oleh Saksi, tembusan permohonan tersebut disampaikan kepada penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, penuntut umum, dan hakim yang menangani proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(4) Dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permohonan perlindungan diterima, Kepolisian Negara
melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.
(1) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dihentikan berdasarkan:
a. penilaian Kepolisian Negara
bahwa perlindungan tidak diperlukan lagi; atau
b. permohonan yang bersangkutan.
(2) Penghentian pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diberitahukan secara tertulis kepada Saksi, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum perlindungan dihentikan.
Pasal 42
(1) Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya tidak dikenakan biaya atas perlindungan yang diberikan kepadanya.
(2) Segala biaya berkaitan dengan perlindungan terhadap Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian dan penghentian perlindungan diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
(1) Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.
(2) Tata cara pengurusan, pengelolaan, dan penggunaan Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Dalam hal Aset Tindak Pidana yang putusannya dirampas untuk negara berupa uang tunai, disetor langsung ke kas negara oleh kejaksaan sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Aset Tindak Pidana berupa surat berharga, barang bergerak atau barang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud pengelolaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 46
(1) Penggunaan Aset Tindak Pidana yang dirampas untuk negara dilakukan berdasarkan rencana nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, upaya rehabilitasi medis dan sosial, dan pemberian premi kepada anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2) Rencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terintegrasi oleh kementerian/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BNN.
(3) Rencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, upaya rehabilitasi medis dan sosial, dan pemberian premi kepada anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya www.djpp.kemenkumham.go.id
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 47
(1) Dalam hal untuk kepentingan khusus, Menteri Keuangan atas usul Jaksa Agung
dapat memberikan keputusan penggunaan uang hasil Aset Tindak Pidana Narkotika.
(2) Usul Jaksa Agung Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan permintaan dari BNN dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
Menteri, kementerian, dan/atau lembaga terkait secara terkoordinasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
(1) Pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan oleh Menteri.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. mencegah penyalahgunaan Narkotika;
c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika;
d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id
e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
Pasal 50
(1) Pembinaan dalam rangka memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan:
a. menyusun rencana kebutuhan Narkotika yang tepat dan akurat berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi Produksi tahunan;
b. membuat pedoman pengadaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran, pengendalian dan pengawasan Narkotika secara nasional;
c. melaksanakan pengendalian terhadap Produksi Narkotika sesuai rencana kebutuhan tahunan; dan
d. menjamin Peredaran Narkotika pada sarana distribusi yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemenuhan ketersediaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 51
(1) Pembinaan dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan:
a. melaksanakan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika kepada masyarakat; dan
b. menjamin Narkotika yang beredar dilengkapi dengan label yang memuat penandaan dan informasi yang lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan.
(2) Ketentuan mengenai label yang memuat penandaan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 52
Pembinaan dalam rangka mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. melaksanakan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika khususnya kepada generasi muda dan anak usia sekolah;
dan
b. memasukkan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika ke dalam kurikulum sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas, berkoordinasi dengan menteri terkait.
Pasal 53
(1) Pembinaan dalam rangka mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan:
a. MENETAPKAN standar penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika yang melibatkan objek penelitian manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. memfasilitasi kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi medis.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 54
(1) Pembinaan dalam meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan:
a. MENETAPKAN standar dan pedoman untuk terapi adiksi Narkotika;
dan
b. memberikan bimbingan kepada lembaga yang menyelenggarakan terapi rehabilitasi Narkotika.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dalam meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 55
(1) Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan Narkotika.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pengawasan terhadap:
a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;
d. Produksi;
e. Impor dan Ekspor;
f. Peredaran;
g. Pelabelan;
h. informasi; dan
i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 56
Pengawasan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan:
a. melakukan audit, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Narkotika di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. memberikan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
c. menyaksikan Pemusnahan Narkotika.
Pasal 57
(1) Pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i dilakukan melalui:
a. audit;
b. monitoring; dan
c. evaluasi.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang diawasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 58
Pengawasan terhadap keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat
(2) huruf c dilakukan melalui:
a. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu; dan
b. penerbitan Izin Edar untuk Narkotika dalam bentuk obat sesuai pendelegasian dari Menteri.
Pasal 59
Pengawasan terhadap Pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf g dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian penandaan dan informasi dengan yang disetujui pada saat penerbitan Izin Edar.
Pasal 60
Pengawasan terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf h dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran, media cetak ilmiah farmasi, dan/atau media lainnya.
Pasal 61
(1) Dalam hal terdapat pelanggaran oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan secara tertulis;
b. penghentian kegiatan sementara; atau
c. pencabutan izin.
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Pasal 62
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 63
Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, segera dilakukan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menteri, kementerian, dan/atau lembaga terkait secara terkoordinasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
(1) Pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan oleh Menteri.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. mencegah penyalahgunaan Narkotika;
c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika;
d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id
e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
Pasal 50
(1) Pembinaan dalam rangka memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan:
a. menyusun rencana kebutuhan Narkotika yang tepat dan akurat berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi Produksi tahunan;
b. membuat pedoman pengadaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran, pengendalian dan pengawasan Narkotika secara nasional;
c. melaksanakan pengendalian terhadap Produksi Narkotika sesuai rencana kebutuhan tahunan; dan
d. menjamin Peredaran Narkotika pada sarana distribusi yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemenuhan ketersediaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 51
(1) Pembinaan dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan:
a. melaksanakan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika kepada masyarakat; dan
b. menjamin Narkotika yang beredar dilengkapi dengan label yang memuat penandaan dan informasi yang lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan.
(2) Ketentuan mengenai label yang memuat penandaan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 52
Pembinaan dalam rangka mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. melaksanakan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika khususnya kepada generasi muda dan anak usia sekolah;
dan
b. memasukkan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika ke dalam kurikulum sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas, berkoordinasi dengan menteri terkait.
Pasal 53
(1) Pembinaan dalam rangka mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan:
a. MENETAPKAN standar penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika yang melibatkan objek penelitian manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. memfasilitasi kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi medis.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 54
(1) Pembinaan dalam meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan:
a. MENETAPKAN standar dan pedoman untuk terapi adiksi Narkotika;
dan
b. memberikan bimbingan kepada lembaga yang menyelenggarakan terapi rehabilitasi Narkotika.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dalam meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
(1) Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan Narkotika.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pengawasan terhadap:
a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;
d. Produksi;
e. Impor dan Ekspor;
f. Peredaran;
g. Pelabelan;
h. informasi; dan
i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 56
Pengawasan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan:
a. melakukan audit, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Narkotika di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. memberikan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
c. menyaksikan Pemusnahan Narkotika.
Pasal 57
(1) Pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i dilakukan melalui:
a. audit;
b. monitoring; dan
c. evaluasi.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang diawasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 58
Pengawasan terhadap keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat
(2) huruf c dilakukan melalui:
a. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu; dan
b. penerbitan Izin Edar untuk Narkotika dalam bentuk obat sesuai pendelegasian dari Menteri.
Pasal 59
Pengawasan terhadap Pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf g dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian penandaan dan informasi dengan yang disetujui pada saat penerbitan Izin Edar.
Pasal 60
Pengawasan terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf h dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran, media cetak ilmiah farmasi, dan/atau media lainnya.
Pasal 61
(1) Dalam hal terdapat pelanggaran oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan secara tertulis;
b. penghentian kegiatan sementara; atau
c. pencabutan izin.
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Pasal 62
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 63
Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, segera dilakukan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rencana nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini.
Pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan syarat dan tata cara Penyimpanan, Pengamanan, pengawasan, pengambilan dan Pengujian Sampel, Penyerahan, dan Pemusnahan Barang Sitaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini.
Pasal 66
PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) huruf a, wajib dibuatkan berita acara dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Pemusnahan dilakukan, yang sekurang- kurangnya memuat:
a. nomor dan tanggal surat penetapan dari kejaksaan negeri;
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan yang dimusnahkan;
c. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya Pemusnahan;
d. nomor dan tanggal berita acara penyimpanan; dan
e. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara
yang melakukan Pemusnahan dan 2 (dua) orang saksi.
(2) Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan yang dilakukan oleh jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, wajib dibuatkan berita acara dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Pemusnahan dilakukan, yang sekurang- kurangnya memuat:
a. putusan pengadilan;
b. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan yang dimusnahkan;
c. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya Pemusnahan;
d. berita acara penyimpanan; dan
e. tanda tangan dan identitas lengkap jaksa yang melakukan Pemusnahan dan 2 (dua) orang saksi.
(3) Pelaksanaan Pemusnahan untuk tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), wajib dibuatkan berita acara Pemusnahan sekurang-kurangnya memuat:
a. nama, jenis, bentuk, dan jumlah barang, berat Barang Sitaan yang dimusnahkan;
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya Pemusnahan;
c. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang melakukan penyitaan dan Pemusnahan;
d. keterangan pemilik atau yang menguasai Barang Sitaan;
e. surat perintah Pemusnahan dari pejabat atasan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara
yang bersangkutan;
f. berita acara penyisihan untuk pengujian laboratorium, pembuktian perkara, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan; dan
g. tanda tangan dan identitas lengkap 2 (dua) orang saksi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) huruf a, wajib dibuatkan berita acara dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Pemusnahan dilakukan, yang sekurang- kurangnya memuat:
a. nomor dan tanggal surat penetapan dari kejaksaan negeri;
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan yang dimusnahkan;
c. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya Pemusnahan;
d. nomor dan tanggal berita acara penyimpanan; dan
e. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara
yang melakukan Pemusnahan dan 2 (dua) orang saksi.
(2) Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan yang dilakukan oleh jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, wajib dibuatkan berita acara dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Pemusnahan dilakukan, yang sekurang- kurangnya memuat:
a. putusan pengadilan;
b. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan yang dimusnahkan;
c. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya Pemusnahan;
d. berita acara penyimpanan; dan
e. tanda tangan dan identitas lengkap jaksa yang melakukan Pemusnahan dan 2 (dua) orang saksi.
(3) Pelaksanaan Pemusnahan untuk tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), wajib dibuatkan berita acara Pemusnahan sekurang-kurangnya memuat:
a. nama, jenis, bentuk, dan jumlah barang, berat Barang Sitaan yang dimusnahkan;
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya Pemusnahan;
c. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang melakukan penyitaan dan Pemusnahan;
d. keterangan pemilik atau yang menguasai Barang Sitaan;
e. surat perintah Pemusnahan dari pejabat atasan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara
yang bersangkutan;
f. berita acara penyisihan untuk pengujian laboratorium, pembuktian perkara, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan; dan
g. tanda tangan dan identitas lengkap 2 (dua) orang saksi.
www.djpp.kemenkumham.go.id