Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2014 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN ANGKA KREDITNYA

PERMEN Nomor 36 Tahun 2014

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penguji K3 termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

Pasal 3

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 6

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Penguji K3, yaitu: a. Penguji K3 Ahli Pertama; b. Penguji K3 Ahli Muda; dan c. Penguji K3 Ahli Madya. (2) Pangkat, golongan ruang Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, meliputi: a. Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat: 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Penguji K3 Ahli Muda, pangkat: 1. Penata, golongan ruang III/c; dan 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. www.djpp.kemenkumham.go.id c. Penguji K3 Ahli Madya, pangkat: 1. Pembina, golongan ruang IV/a; 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. (3) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan. (4) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

Pasal 7

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penguji K3 wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK). (2) Setiap Penguji K3 mengusulkan DUPAK secara hirarkhi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Penguji K3 yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT

Pasal 18

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

BAB X

UJI KOMPETENSI

Pasal 29

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penguji K3 yang akan naik jabatan harus mengikuti uji kompetensi. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB XI

FORMASI

Pasal 30

(1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 dilaksanakan sesuai formasi. (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Penguji K3 didasarkan pada indikator, antara lain: a. jumlah pekerja; b. jumlah perusahaan; dan c. jumlah unit organisasi lingkup keselamatan dan kesehatan kerja pada instansi pemerintah. (3) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Penguji K3 didasarkan pada analisis beban kerja.

BAB XII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 31

(1) Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina www.djpp.kemenkumham.go.id Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan dan/atau pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3 dan pengembangan profesi. (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penguji K3 dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil; b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penguji K3; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

BAB XIII

PENURUNAN JABATAN

Pasal 35

(1) Penguji K3 yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. (2) penilaian prestasi kerja selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIV

PENYESUAIAN (INPASSING) DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 36

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengujian K3 dan kompetensi K3 berdasarkan keputusan pejabat sesuai peraturan perundang-undangan, dapat disesuaikan (di-inpassing) dalam Jabatan Fungsional Penguji K3, dengan ketentuan sebagai berikut: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV); b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku selama masa penyesuaian (inpassing). (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan (di-inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian (inpassing) harus mempertimbangkan formasi jabatan Penguji K3. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 38

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penguji K3 termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

Pasal 3

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 6

BAB V

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

Pasal 7

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT

Pasal 18

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

BAB X

UJI KOMPETENSI

Pasal 29

BAB XI

FORMASI

Pasal 30

BAB XII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 31

BAB XIII

PENURUNAN JABATAN

Pasal 35

BAB XIV

PENYESUAIAN (INPASSING) DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 36

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 38

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 2. Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penguji K3 adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3. 3. Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Penguji K3 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3. 4. Pengujian K3 adalah serangkaian kegiatan penilaian suatu obyek keselamatan dan kesehatan kerja secara teknis dan/atau medis yang mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis dan atau medis yang telah ditentukan. 5. Kompetensi K3 adalah pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan profesi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. 6. Kecelakaan Kerja adalah suatu kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan perusahaan. www.djpp.kemenkumham.go.id 7. Penyakit Akibat Kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. 8. Higiene Industri adalah ilmu dan seni yang menerapkan upaya pengenalan, pengukuran, pemantauan, evaluasi dan pengontrolan potensi bahaya di tempat kerja. 9. Kesehatan Tenaga Kerja adalah ilmu dan penerapannya yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi- tingginya, baik fisik, mental maupun sosial dengan usaha preventif dan kuratif, terhadap gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor pekerjaan dan lingkungan kerja. 10. Ergonomi adalah penerapan ilmu-ilmu biologis tentang manusia bersama-sama dengan ilmu teknik dan teknologi untuk mencapai penyesuaian satu sama lain secara optimal dari manusia dan pekerjaannya. 11. Keselamatan Kerja adalah pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 12. Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja, menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk hidup. 13. Manajemen Resiko K3 adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko K3, terutama resiko yang dihadapi oleh perusahaan, tenaga kerja, maupun lingkungan sekitar. 14. Lingkungan Kerja atau Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. 15. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji K3 yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim Penilai yang dibentuk dan bertugas menilai prestasi kerja Penguji K3 yang ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan. 16. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai Penguji K3 dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh Penguji K3, baik perorangan atau kelompok di bidang K3. 18. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id 19. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Penguji K3.

(1) Jabatan Fungsional Penguji K3 berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang K3 pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. (2) Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

Koreksi

Tugas Pokok Jabatan Fungsional Penguji K3 yakni melaksanakan pengujian K3 dan kompetensi K3 yang meliputi perencanaan kegiatan K3, pengujian higiene industri, pengujian kesehatan tenaga kerja, pengujian ergonomi, pengujian keselamatan kerja, pengujian kompetensi K3, pengendalian K3, pengkajian K3, dan evaluasi dan pelaporan pelayanan K3.

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penguji K3 yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Penguji K3, antara lain: a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Penguji K3; b. MENETAPKAN pedoman formasi Jabatan Fungsional Penguji K3; www.djpp.kemenkumham.go.id c. MENETAPKAN standar kompetensi Jabatan Fungsional Penguji K3; d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji K3; e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji K3; f. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Penguji K3, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya; g. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penguji K3; h. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji K3; i. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi; j. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik profesi Penguji K3; k. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai; dan l. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Penguji K3. (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penguji K3 secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penguji K3 yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri: a. pendidikan; b. pengujian K3 dan kompetensi K3; dan c. pengembangan profesi. (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; b. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Penguji K3 dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan c. pendidikan dan pelatihan prajabatan. (4) Pengujian K3 dan kompetensi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. perencanaan kegiatan K3; b. pengujian higiene industri; c. pengujian kesehatan tenaga kerja; www.djpp.kemenkumham.go.id d. pengujian ergonomi; e. pengujian keselamatan kerja; f. pengujian kompetensi K3; g. pengendalian K3; h. pengkajian K3; dan i. evaluasi dan pelaporan pelayanan K3. (5) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang K3; b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang K3; dan c. pembuatan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang K3. (6) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. pengajar/pelatih di bidang K3; b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang K3; c. keanggotaan dalam organisasi profesi; d. keanggotaan dalam Tim Penilai; e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Penguji K3 sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Penguji K3 Ahli Pertama, meliputi: 1. menyusun program kerja kegiatan K3; 2. melaksanakan kaji ulang permintaan/pelayanan pengujian K3/pelatihan/uji kompetensi K3; 3. mengisi checklist dan mempersiapkan peralatan pengujian higiene industri; 4. menyiapkan sarana dan prasarana walk-through survey untuk mengidentifikasi faktor bahaya higiene industri; 5. mengambil sampel kebisingan; www.djpp.kemenkumham.go.id 6. mengambil sampel iklim kerja; 7. mengambil sampel pencahayaan; 8. mengambil sampel sinar ultra ungu; 9. mengolah data sampel faktor fisika/biologi; 10. melakukan analisis sampel dengan menggunakan alat AAS/ACV; 11. melakukan analisis sampel dengan menggunakan alat GC; 12. melakukan analisis sampel dengan menggunakan alat GCMS; 13. melakukan analisis sampel dengan menggunakan alat spektrometer; 14. melakukan analisis sampel dengan menggunakan alat HPLC; 15. melakukan analisis sampel dengan menggunakan alat X-RD; 16. melakukan analisis sampel dengan menggunakan alat mikroshop phase kontras; 17. melakukan analisis sampel dengan menggunakan alat mercuri analyzer; 18. melakukan analisis sampel dengan menggunakan alat FTIR; 19. melakukan analisis sampel dengan menggunakan alat timbangan analitik; 20. melakukan analisis sampel dengan menggunakan alat lainnya dengan durasi sampai dengan 60 menit; 21. melakukan analisis sampel dengan menggunakan alat lainnya dengan durasi lebih dari 60 menit; 22. melakukan perawatan/kalibrasi peralatan peralatan pengujian faktor fisika/biologi; 23. melakukan perawatan/kalibrasi peralatan pengujian faktor kimia; 24. mengisi checklist dan mempersiapkan peralatan pengujian kesehatan tenaga kerja; 25. melakukan anamnesa/interview; 26. melakukan pengujian visus; 27. melakukan pengujian rontgen foto thorax; 28. melakukan pengujian monitoring biologis Timbal dalam darah; 29. melakukan pengujian monitoring biologis Phenol dalam urine; 30. melakukan pengujian monitoring biologis Asam hipurat; 31. melakukan pengujian monitoring biologis Cholinesterase; www.djpp.kemenkumham.go.id 32. melakukan perawatan/kalibrasi peralatan pengujian kesehatan kerja; 33. mengisi checklist dan mempersiapkan peralatan pengujian ergonomi; 34. melakukan pengukuran anthropometri tenaga kerja; 35. melakukan tes kebugaran jasmani; 36. mengambil sampel (sarana-prasarana kerja); 37. melakukan perawatan/kalibrasi peralatan pengujian ergonomi; 38. mengisi checklist dan mempersiapkan peralatan pengujian Keselamatan Kerja; 39. melakukan Uji pembumian/Arde; 40. melakukan Uji tahanan insulator; 41. melakukan Uji tak rusak; 42. melakukan Uji Alat pelindung diri; 43. melakukan Uji Air ketel; 44. melakukan Uji Air pengisi ketel; 45. melakukan Uji Air limbah industri; 46. melakukan perawatan/kalibrasi peralatan pengujian keselamatan kerja; 47. melaksanakan pelatihan di bidang K3; 48. melakukan perawatan/kalibrasi peralatan pengujian kompetensi; 49. melaksanakan pengukuran pengendalian K3 sebagai anggota; 50. melakukan uji coba produk pengendalian K3 produk alat pelindung diri; 51. membuat simulasi pengujian kompetensi K3 dengan melakukan uji coba simulator; 52. melakukan uji coba kuesioner; 53. mengumpulkan data sekunder; 54. mengumpulkan dan memverifikasi data primer; 55. mengelola data pelayanan K3; dan 56. membuat laporan akhir kegiatan pelayanan K3. www.djpp.kemenkumham.go.id b. Penguji K3 Ahli Muda, meliputi: 1. mempresentasikan program kerja kegiatan; 2. memeriksa program kerja kegiatan; 3. membuat draft kontrak kerjasama dengan industri/ dunia usaha; 4. melaksanakan bimbingan teknis kegiatan K3; 5. menyusun skema sertifikasi uji kompetensi K3; 6. mengadakan pertemuan koordinasi kerja dengan tim; 7. memeriksa hasil survei; 8. mengambil sampel faktor kimia debu; 9. mengambil sampel faktor kimia gas/fume/ uap; 10. mengambil sampel getaran; 11. menyiapkan dan mengambil sampel faktor biologi; 12. melakukan perhitungan hasil uji sampel kimia; 13. mengadakan pertemuan koordinasi kerja dengan tim Kesehatan Tenaga Kerja; 14. melakukan pengujian fisik; 15. melakukan pengujian spirometri; 16. melakukan pengujian audiometri; 17. melakukan pengujian EKG (rekam jantung); 18. menentukan kalori menu yang dikonsumsi tenaga kerja; 19. mengolah data hasil uji kesehatan kerja; 20. melakukan analisis hasil uji kesehatan kerja; 21. mengadakan pertemuan koordinasi kerja dengan tim; 22. memeriksa sikap dan cara kerja; 23. mengolah data hasil uji ergonomi; 24. melakukan analisis hasil uji ergonomi; 25. melakukan uji radiografi; 26. melakukan uji ketebalan pipa; 27. melakukan uji peralatan listrik; 28. mengolah data hasil pengujian keselamatan kerja; 29. melakukan analisis data hasil pengujian keselamatan kerja; 30. melakukan uji coba perangkat uji kompetensi K3; www.djpp.kemenkumham.go.id 31. merancang sertifikat di bidang K3; 32. melakukan observasi/identifikasi permasalahan di tempat kerja sebagai anggota; 33. melaksanakan pengukuran pengendalian K3 sebagai ketua; 34. membuat produk pengendalian K3 sebagai anggota; 35. melakukan uji coba produk pengendalian K3 untuk produk administratif; 36. melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian K3 37. melaksanakan perawatan produk; 38. merancang sarana dan prasarana simulasi; 39. menyusun metode dan sistim pengelolaan database penilaian kompetensi K3; 40. melakukan monitoring pemegang sertifikat kompetensi K3; 41. membuat kuesioner pengkajian; 42. mengolah data pengkajian K3; 43. melakukan analisis dan interpretasi data/uji statistik; 44. menyusun laporan akhir pengkajian K3; 45. memeriksa laporan akhir pengkajian K3; dan 46. memeriksa laporan akhir kegiatan pelayanan K3. c. Penguji K3 Ahli Madya, meliputi: 1. menyetujui program kerja kegiatan; 2. membuat proposal/ kerangka acuan perencanaan kegiatan K3; 3. memeriksa proposal/kerangka acuan perencanaan kegiatan K3; 4. menyetujui proposal/kerangka acuan perencanaan kegiatan K3; 5. mempersentasikan proposal/kerangka acuan perencanaan kegiatan K3; 6. menyusun perangkat uji kompetensi K3; 7. mempersentasikan perangkat uji kompetensi K3; 8. identifikasi faktor bahaya higiene industri melalui kegiatan walk- through survey; 9. menentukan jenis, jumlah, dan lokasi/titik pengujian higiene industri; 10. menyetujui hasil survei; www.djpp.kemenkumham.go.id 11. mengkoordinir pengambilan sampel untuk penilaian faktor bahaya higiene industri; 12. memverifikasi dan mengolah data hasil perhitungan per parameter; 13. melakukan pengujian higiene industri di tempat kerja beresiko tinggi; 14. pengujian tread mill; 15. pengujian kantin/ruang makan, dan sanitasi makanan pekerja; 16. mengadakan pertemuan koordinasi kerja dengan tim; 17. melakukan pengujian keselamatan kerja di tempat beresiko tinggi; 18. melaksanakan uji kompetensi K3; 19. melakukan kaji ulang uji kompetensi K3; 20. memeriksa rancangan sertifikat; 21. menyetujui rancangan sertifikat; 22. melakukan observasi/identifikasi permasalahan di tempat kerja sebagai ketua; 23. melakukan analisis masalah pengendalian K3; 24. menyusun rancangan pengendalian secara teknis; 25. menyusun rancangan pengendalian secara administratif; 26. menyusun rancangan pengendalian alat pelindung diri (APD); 27. membuat produk pengendalian K3 sebagai ketua; 28. melakukan uji coba produk pengendalian K3 produk teknis; 29. mempresentasikan hasil uji coba produk pengendalian K3; 30. melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian K3; 31. melaksanakan modifikasi produk sebagai ketua; 32. melaksanakan modifikasi produk sebagai anggota; 33. menyusun prosedur simulasi pengujian kompetensi K3; 34. mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan di bidang K3; 35. menyetujui laporan akhir kegiatan pelayanan K3; 36. membuat project statement; 37. mempresentasikan project statement; 38. mempresentasikan kuesioner pengkajian; www.djpp.kemenkumham.go.id 39. membuat sistem informasi data pelayanan K3; 40. mempresentasikan laporan akhir pengkajian K3; 41. menyetujui laporan akhir pengkajian K3; 42. melakukan evaluasi faktor bahaya higiene industri, kesehatan kerja, ergonomi dan keselamatan kerja; 43. mempresentasikan hasil evaluasi faktor bahaya higiene industri, kesehatan kerja, ergonomi dan keselamatan kerja; 44. mempresentasikan laporan akhir kegiatan pelayanan K3; 45. menyetujui laporan akhir kegiatan pelayanan K3; dan 46. membuat rangkuman laporan kegiatan pelayanan K3 (Annual Report). (2) Penguji K3 yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penguji K3 Ahli Pertama sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Koreksi

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penguji K3 yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Penguji K3 yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Koreksi

Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan, sebagai berikut: a. Penguji K3 yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; b. Penguji K3 yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 11

Koreksi

(1) Pada awal tahun, setiap Penguji K3 wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Penguji K3 yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya. (3) Penguji K3 yang melakukan tugas satu tingkat diatas atau satu tingkat dibawah jenjang jabatannya dinilai sebagai tugas tambahan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja. (5) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 12

Koreksi

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penguji K3, untuk: a. Penguji K3 dengan pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; b. Penguji K3 dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; c. Penguji K3 dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

Koreksi

(1) Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi. (2) Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi. (4) Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi. (5) Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 14

Koreksi

(1) Penguji K3 yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, golongan ruang setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, golongan ruang berikutnya. (2) Penguji K3 yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat/golongan ruang pada tahun pertama dalam masa jabatan dan pangkat/golongan ruang yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat/golongan ruang setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3.

Pasal 15

Koreksi

Penguji K3, setiap tahun sejak menduduki jabatan Penguji K3 Ahli Madya, dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, harus mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3 dan pengembangan profesi.

Pasal 16

Koreksi

(1) Penguji K3 yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang K3, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; www.djpp.kemenkumham.go.id b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, yaitu: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengujian K3 pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagi Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Instansi Daerah Provinsi, dan Instansi Daerah Kabupaten/Kota. b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian K3 pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bagi Penguji K3 Ahli www.djpp.kemenkumham.go.id Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagi Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi K3 pada Instansi Daerah Provinsi bagi Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Daerah Provinsi. e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi K3 pada Instansi Daerah Kabupaten/Kota bagi Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Koreksi

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh: a. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengujian K3 pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat. b. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengujian K3 pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja. c. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi K3 pada Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi. d. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi K3 pada Instansi Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi. e. Tim Penilai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi K3 pada Instansi Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 20

Koreksi

(1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi K3, unsur kepegawaian, dan Penguji K3. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. paling kurang 4 (empat) orang anggota. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian. (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Penguji K3. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, apabila lebih dari 4 (empat) orang harus berjumlah genap. (6) Syarat untuk menjadi anggota, yaitu: a. menduduki jabatan paling rendah sama dengan jabatan Penguji K3 yang dinilai; b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penguji K3; dan c. aktif melakukan penilaian. (7) Apabila jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penguji K3.

Pasal 21

Koreksi

(1) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Penguji K3 dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja. (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja Penguji K3 dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Unit Kerja. (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja Penguji K3 dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja. (4) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengujian K3 dan kompetensi K3 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Tim Penilai Pusat: www.djpp.kemenkumham.go.id b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian K3 dan kompetensi K3 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Tim Penilai Unit Kerja; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian K3 dan kompetensi K3 Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Tim Penilai Instansi; d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian K3 dan kompetensi K3 Instansi Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian K3 dan kompetensi K3 Instansi Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 22

Koreksi

(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 23

Koreksi

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 24

Koreksi

Usul penetapan angka kredit Penguji K3 diajukan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian K3 dan kompetensi K3 Instansi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengujian K3 dan kompetensi K3 pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk angka kredit Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, www.djpp.kemenkumham.go.id Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Instansi Daerah Provinsi, dan Instansi Daerah Kabupaten/Kota. b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengujian K3 dan kompetensi K3 pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian K3 dan kompetensi K3 pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk angka kredit Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. c. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengujian K3 dan kompetensi K3 Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian K3 dan kompetensi K3 Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk angka kredit Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. d. Paling rendah Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengujian K3 dan kompetensi K3 Instansi Daerah Provinsi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian K3 dan kompetensi K3 pada Instansi Daerah Provinsi untuk angka kredit Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Daerah Provinsi. e. Paling rendah Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengujian K3 dan kompetensi K3 Instansi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian K3 dan kompetensi K3 pada Instansi Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 25

Koreksi

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan, kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat, golongan ruang Penguji K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penguji K3 yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) ilmu teknik, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), kesehatan, manajemen, dan kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penguji K3; dan d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Penguji K3 dari Calon Pegawai Negeri Sipil. (3) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi Jabatan Fungsional Penguji K3 setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fugsional Jabatan Fungsional Penguji K3. (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Penguji K3 harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3.

Pasal 28

Koreksi

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 dapat dipertimbangkan dengan ketentuan, sebagai berikut: a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); b. memiliki pengalaman di bidang pengujian K3 dan kompetensi K3 paling kurang 2 (dua) tahun; dan c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit. (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 32

Koreksi

(1) Penguji K3 yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun. (2) Penguji K3 yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 apabila telah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. (3) Penguji K3 Ahli Pertama dan Ahli Muda yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun. (4) Penguji K3 Ahli Madya yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Penguji K3 yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji K3, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. (6) Penguji K3 yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d, diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji K3, apabila telah selesai menjalani tugas belajar. (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya. (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 33

Koreksi

Penguji K3 diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi; b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan; atau c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 34

Koreksi

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2014 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, AZWAR ABUBAKAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY www.djpp.kemenkumham.go.id www.djpp.kemenkumham.go.id