Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan. 2. PERATURAN PEMERINTAH adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 3. Peraturan PRESIDEN adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 4. Penyusunan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 5. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. 6. Program regulasi Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proreg KLH adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan di Kementerian Lingkungan Hidup yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 7. Pengusul adalah pejabat setingkat eselon I yang mengajukan usul penyusunan peraturan perundang-undangan. 8. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. 9. Kepala Biro Hukum adalah pejabat eselon II yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang- undangan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh unit kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan b. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan peraturan perundang-undangan dalam bentuk UNDANG-UNDANG dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

(1) Jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. PERATURAN PEMERINTAH; b. Peraturan PRESIDEN; dan c. Peraturan Menteri. (2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi peraturan yang: a. diperintahkan oleh UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, atau peraturan PRESIDEN; dan b. materi muatannya dalam rangka penyelenggaraan urusan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(1) Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam Proreg KLH yang dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum. (2) Proreg KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari pengusul.

(1) Berdasarkan Proreg KLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengusul harus: a. menyelesaikan kajian teknis tentang materi muatan yang akan dituangkan dalam rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau peraturan PRESIDEN; dan b. menyusun rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau peraturan PRESIDEN berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Dalam menyusun rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengusul harus melibatkan Biro Hukum dan unit terkait sejak perencanaan penyusunan.

(1) Agar masyarakat dapat memberi masukan secara lisan dan/atau tertulis atas rancangan peraturan perundang-undangan, Kepala Biro Hukum dapat melakukan: a. sosialisasi; dan/atau b. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (2) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan PERATURAN PEMERINTAH, peraturan PRESIDEN, atau peraturan menteri harus dapat diakses pada website Kementerian Lingkungann Hidup.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 44 Tahun 2000 tentang Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.