Peraturan Menteri Nomor 228-pmk-04-2014 Tahun 2014 tentang IMPOR SEMENTARA DENGAN MENGGUNAKAN CARNET ATAU EKSPOR YANG DIMAKSUDKAN UNTUK DIIMPOR KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN CARNET

(1) ATA Carnet atau CPD Carnet yang diterbitkan oleh Penerbit dan Penjamin Carnet mempunyai masa berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan harus dicantumkan dalam ATA Carnet atau CPD Carnet. (2) Masa berlaku CPD Carnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 12 (dua belas) bulan.

(1) Penerbit dan Penjamin Carnet nasional dapat memberikan penggantian atas ATA Carnet atau CPD Carnet yang rusak atau hilang dengan masa berlaku sama dengan ATA Carnet atau CPD Carnet yang digantikan. (2) Dalam hal Pemegang Carnet belum dapat menyelesaikan ekspor kembali barang dari Daerah Pabean sesuai masa berlaku ATA Carnet atau CPD Carnet, Penerbit dan Penjamin Carnet nasional dapat memberikan penggantian atas ATA Carnet atau CPD Carnet dengan masa berlaku sesuai dengan waktu yang digunakan untuk melakukan realisasi ekspor kembali.

(1) Untuk mendapat penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemegang Carnet atau Penerbit dan Penjamin Carnet nasional mengajukan permohonan persetujuan penggantian kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku carnet. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. identitas Pemegang Carnet; b. nomor ATA Carnet atau CPD Carnet; dan c. Kantor Pabean tempat pemasukan. (3) Pemegang Carnet atau Penerbit dan Penjamin Carnet nasional melampirkan bukti yang mendukung alasan belum dapat menyelesaikan ekspor kembali barang dari Daerah Pabean atau bukti kerusakan atau kehilangan, dari instansi yang berwenang dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk meneliti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). (5) Untuk menguji kesesuaian fisik barang dan keberadaan fisik barang, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan fisik. (6) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. (7) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan: a. kesesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat persetujuan penggantian ATA Carnet atau CPD Carnet; atau b. ketidaksesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan. (8) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a digunakan sebagai dasar untuk mengganti ATA Carnet atau CPD Carnet oleh Penerbit dan Penjamin Carnet nasional.

(1) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam ATA Carnet atau CPD Carnet dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan dari Penerbit dan Penjamin Carnet. (2) Untuk ATA Carnet atau CPD Carnet yang telah diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penambahan pada daftar barang (general list) pada ATA Carnet atau deskripsi kendaraan (description of vehicle) pada CPD Carnet.

(1) Untuk mendapat persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pemegang Carnet atau Penerbit dan Penjamin Carnet nasional mengajukan permohonan perubahan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebelum berakhirnya masa berlaku carnet. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. alasan perubahan; b. identitas Pemegang Carnet; c. nomor ATA Carnet atau CPD Carnet; dan d. Kantor Pabean tempat pemasukan dalam hal perubahan dilakukan melalui Kantor Pabean selain Kantor Pabean pemasukan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti-bukti pendukung informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk meneliti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). (5) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberi persetujuan atau penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. (6) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat persetujuan perubahan ATA Carnet atau CPD Carnet. (7) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan. (8) Surat persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar bagi Penerbit dan Penjamin Carnet nasional untuk melakukan perubahan terhadap setiap keterangan yang ada dalam ATA Carnet atau CPD Carnet.

(1) Impor Sementara dengan menggunakan carnet diselesaikan dengan ekspor kembali. (2) Ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan ke Kantor Pabean tempat pemuatan barang. (3) Pemegang Carnet yang akan mengekspor kembali barang Impor Sementara menggunakan carnet, menyerahkan ATA Carnet atau CPD Carnet kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemuatan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan pabean berupa penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. (4) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan meneliti: a. masa berlaku ATA Carnet atau CPD Carnet; b. jangka waktu ekspor kembali; dan c. kebenaran data dalam ATA Carnet atau CPD Carnet. (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat ketidaksesuaian mengenai: a. masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kepala Kantor Pabean tempat pemuatan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk MENETAPKAN pengenaan sanksi administrasi berupa denda kepada Pemegang Carnet atau Penerbit dan Penjamin Carnet nasional; atau b. kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, ATA Carnet atau CPD Carnet tidak dapat digunakan sebagai penyelesaian Impor Sementara dengan menggunakan carnet dan atas barang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. (6) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan kesesuaian, terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemeriksaan fisik. (7) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memastikan kesesuaian antara fisik barang impor dengan daftar barang (general list) pada ATA Carnet atau deskripsi kendaraan (description of vehicle) pada CPD Carnet. (8) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor Pabean tempat pemuatan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk: a. menandatangani dan menandasahkan lembar utama (counterfoil) dan carik (voucher) ATA Carnet atau CPD Carnet; dan b. melepas bagian carik (voucher) ATA Carnet atau CPD Carnet dan menatausahakannya. (9) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan: a. jenis barang tidak sesuai, ATA Carnet atau CPD Carnet tidak dapat digunakan sebagai penyelesaian Impor Sementara dengan menggunakan carnet dan barang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; b. jumlah barang lebih dari yang diberitahukan, ATA Carnet atau CPD Carnet hanya digunakan sebagai penyelesaian Impor Sementara dengan menggunakan carnet atas jumlah barang yang tercantum dalam ATA Carnet atau CPD Carnet dan kelebihan jumlah barang diselesaikan sesuai peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan; atau c. jumlah barang kurang dari yang diberitahukan, ATA Carnet atau CPD Carnet hanya digunakan sebagai penyelesaian Impor Sementara dengan menggunakan carnet atas jumlah barang yang ada.

(1) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan ekspor kembali barang Impor Sementara dengan menggunakan ATA Carnet dalam jangka waktu paling singkat: a. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal realisasi impor, untuk barang Impor Sementara keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, pertemuan atau kegiatan semacam itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a; b. 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal realisasi impor, untuk barang Impor Sementara berupa peralatan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; c. 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal realisasi impor, untuk barang Impor Sementara untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c; d. 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal realisasi impor, untuk barang Impor Sementara keperluan pribadi wisatawan dan barang yang diimpor untuk tujuan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d; atau e. 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal realisasi impor, untuk barang Impor Sementara tujuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e. (2) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan ekspor kembali barang Impor Sementara dengan menggunakan CPD Carnet dalam jangka waktu: a. segera setelah kegiatan pengangkutan untuk sarana pengangkut tujuan komersial selesai; atau b. paling singkat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal realisasi impor, baik secara terus menerus maupun tidak dalam setiap periode 12 (dua belas) bulan, untuk sarana pengangkut tujuan penggunaan pribadi. (3) Jangka waktu ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean terdekat dengan ketentuan bahwa realisasi ekspor kembali tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. (4) Jangka waktu ekspor kembali yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak melebihi masa berlaku carnet. (5) Selama masa perpanjangan jangka waktu ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemegang Carnet tidak diperbolehkan menggunakan barang Impor Sementara dengan menggunakan carnet sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam

(1) Ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan carnet, dapat diselesaikan dengan impor kembali. (2) Impor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan ke Kantor Pabean tempat pemasukan barang. (3) Pemegang Carnet yang akan mengeluarkan barang impor, menyerahkan ATA Carnet atau CPD Carnet kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan pabean berupa penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. (4) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan meneliti kebenaran data yang tercantum pada ATA Carnet atau CPD Carnet. (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan: a. ketidaksesuaian, ATA Carnet atau CPD Carnet tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan impor kembali barang yang telah diekspor dan atas barang ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan carnet dapat diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; atau b. kesesuaian, terhadap barang ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan carnet dilakukan pemeriksaan fisik. (6) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan dengan memastikan kesesuaian antara fisik barang impor kembali dengan daftar barang (general list) pada ATA Carnet atau deskripsi kendaraan (description of vehicle) pada CPD Carnet. (7) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang impor kembali atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk: a. menandatangani dan menandasahkan lembar utama (counterfoil) dan carik (voucher) ATA Carnet atau CPD Carnet; dan b. melepas carik (voucher) ATA Carnet atau CPD Carnet dan menatausahakannya. (8) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan: a. jenis barang tidak sesuai, ATA Carnet atau CPD Carnet tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan carnet dan barang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; b. jumlah barang lebih dari yang diberitahukan, ATA Carnet atau CPD Carnet hanya digunakan atas jumlah barang yang tercantum dalam ATA Carnet atau CPD Carnet dan terhadap kelebihan jumlah barang diselesaikan sesuai peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan; atau c. jumlah barang kurang dari yang diberitahukan, ATA Carnet atau CPD Carnet hanya digunakan atas jumlah barang yang ada.

(1) Barang Impor Sementara dengan menggunakan carnet yang mengalami kerusakan parah karena kecelakaan atau keadaan memaksa (force majeur), dapat diselesaikan dengan cara: a. melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang untuk tujuan penyelesaian kewajiban pabean Impor Sementara; atau b. dimusnahkan dalam pengawasan Kantor Pabean. (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri. (3) Biaya atas pemusnahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab Pemegang Carnet atau Penerbit dan Penjamin Carnet. (4) Terhadap setiap bagian atau bahan yang tersisa atas pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diselesaikan dengan impor untuk dipakai dengan ketentuan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai pada waktu dan kondisi setelah kecelakaan atau keadaan memaksa (force majeur).

Impor Sementara dengan menggunakan carnet dapat diselesaikan dengan: a. dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; b. dimasukkan ke customs warehouse; atau c. menggunakan prosedur transit pabean, dengan maksud untuk diekspor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.

Bukti realisasi ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berupa: a. fotokopi ATA Carnet yang telah diberi persetujuan pemasukan barang di negara asal atau negara tujuan; atau b. dokumen pembuktian lain yang dapat memberikan informasi bahwa barang telah keluar dari Daerah Pabean.

(1) Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan melakukan klaim kepada Penerbit dan Penjamin Carnet nasional dalam hal belum ada realisasi ekspor kembali setelah masa berlaku CPD Carnet berakhir. (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat pengajuan klaim dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak masa berlaku CPD Carnet berakhir. (3) Surat pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat rincian perhitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga. (4) Penerbit dan Penjamin Carnet nasional harus menyampaikan bukti realisasi ekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Dalam hal bukti realisasi ekspor kembali belum disampaikan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penerbit dan Penjamin Carnet nasional menyerahkan jaminan tunai sejumlah perhitungan dalam surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir. (6) Atas penyerahan jaminan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penerbit dan Penjaminan Carnet nasional diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian bukti realisasi ekspor kembali paling lama 12 (dua belas) bulan setelah menyerahkan jaminan tunai. (7) Dalam hal jaminan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diserahkan, Kepala Kantor Pabean MENETAPKAN pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan realisasi ekspor kembali. (8) Dalam hal bukti realisasi ekspor kembali tidak disampaikan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Kantor Pabean mencairkan jaminan tunai dengan cara menyetorkan ke kas negara. (9) Surat pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bukti realisasi ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berupa: a. surat keterangan lokasi (certificate of location) yang disetujui oleh otoritas di negara lokasi barang berada; b. fotokopi CPD Carnet yang telah diberi persetujuan pemasukan barang di negara asal atau negara tujuan; atau c. dokumen pembuktian lain yang dapat memberikan informasi bahwa barang telah keluar dari Daerah Pabean.

(1) Penerbit dan Penjamin Carnet nasional yang tidak melunasi bea masuk, pajak dalam rangka impor, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga, proses kepabeanan atas ATA Carnet atau CPD Carnet yang diterbitkan selanjutnya tidak dapat dilayani. (2) Proses kepabeanan atas ATA Carnet atau CPD Carnet selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani apabila bea masuk, pajak dalam rangka impor, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga dilunasi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY