Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2015 tentang IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK ELEKTROMEDIS

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Elektromedis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan Teknik Elektromedik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Pelayanan Elektromedis adalah kegiatan instalasi, pemeliharaan, perbaikan, pengujian dan kalibrasi, penyesuaian (adjustment), pemantauan fungsi dan inspeksi terhadap alat elektromedik, alat pengujian dan kalibrasi, serta kegiatan pengendalian atau pemantapan mutu, keamanan, keselamatan, pelaporan dan evaluasi, pelayanan rancang bangun atau desain, dan pemecahan masalah serta pembinaan teknis bidang elektromedik. 3. Alat elektromedik adalah alat kesehatan yang menggunakan catu daya listrik. 4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 5. Fasilitas kesehatan adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. 6. Surat Tanda Registrasi Elektromedis yang selanjutnya disingkat STR- E adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kesehatan kepada Elektromedis yang telah teregistrasi. 7. Surat Izin Praktik Elektromedis yang selanjutnya disingkat SIP-E adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Elektromedis sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. 8. Standar Profesi Elektromedis yang selanjutnya disebut standar profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan,dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Elektromedis untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh Organisasi Profesi. 9. Organisasi Profesi Elektromedis yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya para elektromedis. 10. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan praktik Elektromedis di bidang pelayanan kesehatan.

Kualifikasi elektromedis ditentukan berdasarkan pendidikan yang terdiri atas: a. diploma tiga sebagai Ahli Madya Teknik Elektromedik; dan b. diploma empat sebagai Sarjana Terapan Teknik Elektromedik.

Elektromedis yang memiliki SIP-E dapat melakukan pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan.

(1) Menteri, gubernur, bupati/walikota, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, ketua konsil tenaga kesehatan, dan pimpinan Organisasi Profesi menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan praktik Pelayanan Elektromedis sesuai tugas dan kewenangan masing- masing. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Elektromedis.

(1) Elektromedis yang telah menjalankan praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas kesehatan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan telah memiliki SIP-E berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah memiliki SIP-E berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (3) Elektromedis dengan kualifikasi pendidikan di bawah program diploma tiga yang masih dan telah menyelenggarakan atau menjalankan praktik Pelayanan Elektromedis sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, hanya dapat menyelenggarakan atau menjalankan praktik Pelayanan Elektromedis paling lama sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020. (4) Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan STR-E kepada konsil tenaga kesehatan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2015 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY