Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2012 tentang ADMINISTRASI PENYEDIAAN PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA

(1) Persyaratan usia pada saat masuk pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA, yaitu : a. Prajurit Karier: 1) perwira berusia paling tinggi : a.) 22 (dua puluh dua) tahun bagi yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; b.) 26 (dua puluh enam) tahun bagi yang berijazah Diploma Tiga; c.) 30 (tiga puluh) tahun bagi yang berijazah Strata Satu; dan d.) 32 (tiga puluh dua) tahun bagi yang berijazah Strata Satu Profesi. 2) bintara dan tamtama, paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun. b. Prajurit Sukarela Dinas Pendek: 1) perwira berusia paling tinggi a.) 22 (dua puluh dua) tahun bagi yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; b.) 26 (dua puluh enam) tahun bagi yang berijazah Diploma Tiga; c.) 30 (tiga puluh) tahun bagi yang berijazah Strata Satu; dan d.) 32 (tiga puluh dua) tahun bagi yang berijazah Strata Satu Profesi. 2) bintara, paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun. (2) Persyaratan tinggi badan untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA : a.) paling rendah 163 (seratus enam puluh tiga) sentimeter bagi pria ; dan b.) 157 (seratus lima puluh tujuh) sentimeter bagi wanita dengan persyaratan berat badan yang seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Persyaratan pendidikan untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA adalah: a. perwira: 1. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bagi Perwira Prajurit Karier yang dibentuk melalui Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Udara; 2. berijazah paling rendah Diploma. Tiga bagi Perwira Prajurit Karier yang dibentuk melalui Sekolah Perwira Prajurit Karier; dan 3. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bagi Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek. b. bintara, berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan c. tamtama, berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. (4) Persyaratan status kawin, keahlian, keterampilan, pengalaman, clan persyaratan tambahan/ khusus sesuai kebutuhan iebih lanjut diatur dengan Peraturan Panglima.

(1) Setiap Warga Negara yang berminat untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA dan memenuhi persyaratan, dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Penerimaan Daerah dan Sub Panitia Penerimaan Daerah dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan u.p. Ketua Panitia Penerimaan Daerah dilampiri persyaratan yang ditentukan dalam pengumuman. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

(1) Penelitian persyaratan dilakukan untuk menentukan keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi agar dapat dipanggil mengikuti pemeriksaan dan/atau pengujian. (2) Keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penentuan jumlah yang akan dipanggil, dilakukan oleh Panitia Penerimaan Daerah dan Sub Panitia Penerimaan Daerah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.

Panitia Penerimaan Daerah atau Sub Panitia Penerimaan Daerah memanggil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk mengikuti pemeriksaan dan/ atau pengujian.

(1) Panitia Penerimaan melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA untuk menentukan yang lulus seleksi. (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA meliputi bidang kesehatan, mental ideologi, kesemaptaan jasmani, psikologi, dan pengetahuan akademik sesuai kebutuhan. (3) Panitia Penerimaan Daerah atau Sub Panitia Penerimaan Daerah melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian tingkat daerah dan Panitia Penerimaan Pusat melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian tingkat pusat. (4) Panitia Penerimaan MENETAPKAN dan menyusun daftar peringkat calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA.

(1) Panitia Penerimaan melaksanakan sidang untuk memilih yang terbaik dari calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA yang lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) berdasarkan alokasi yang ditentukan. (2) Panitia Penerimaan mengumumkan calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA yang terpilih untuk mengikuti pendidikan pertama dan mengembalikan calon yang tidak terpilih ketempat daerah asal pendaftaran.

Pengangkatan calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi Prajurit Siswa ditetapkan dengan Keputusan Panglima.

(1) Formulir untuk Ikatan Dinas Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Ikatan Dinas Pertama dan Ikatan Dinas Pendek dibuat dan ditandatangani bersama oleh calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA terpilih dan Menteri atas nama Negara Republik INDONESIA,dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi yang terpilih menjadi perwira dilakukan oleh yang bersangkutan dan Menteri ; dan b. bagi yang terpilih menjadi bintara dan tamtama dilakukan oleh yang bersangkutan dan masing-masing Kepala Staf Angkatan sebagai pejabat yang menerima delegasi wewenang dari Menteri.

(1) Warga Negara, pada saat mengikuti kegiatan pcnyediaan yang diselenggarakan oleh Panitia Penerimaan, mengalami musibah yang mengakibatkan cacat atau meninggal dunia, diberikan santunan kecelakaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran santunan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Pertahanan.

Peraturan Menteri inii mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN