Peraturan Menteri Nomor 119 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan/pembelajaran. 2. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan jarak jauh. 4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 5. Belajar Tuntas adalah suatu sistem belajar yang mengutamakan tingkat penguasaan pada level kompetensi tertentu bagi setiap peserta didik. 6. Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh penyelenggara PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik berupa pelayanan akademis dan administrasi, maupun pribadi secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 7. Tutor adalah pendidik memberikan bantuan belajar kepada peserta didik. 8. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan, baik secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 9. Tempat Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut TKB adalah bagian dari satuan pendidikan berupa tempat atau ruang yang representatif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 10. Sekolah terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. 12. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 13. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

PJJ jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah.

(1) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup mata pelajaran diselenggarakan oleh SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK reguler. (2) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup keahlian, program keahlian, dan/atau paket keahlian diselenggarakan oleh SMK/MAK reguler. (3) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup satuan pendidikan diselenggarakan dalam bentuk: a. SD/MI Terbuka; b. SMP/MTs Terbuka; c. SMA/MA Terbuka; dan d. SMK/MAK Terbuka.

(1) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan dalam modus tunggal, modus ganda, atau modus konsorsium. (2) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan hanya dengan moda jarak jauh. (3) Pengorganisasian modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan baik secara tatap muka maupun jarak jauh. (4) Pengorganisasian modus konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk jejaring kerja sama penyelenggaraan pendidikan jarak jauh lintas satuan pendidikan dengan lingkup wilayah nasional dan/atau internasional.

(1) Izin penyelenggaraan PJJ pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK regular ditetapkan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya (2) Izin penyelenggaraan PJJ satuan pendidikan INDONESIA di luar negeri ditetapkan Menteri. (3) Izin penyelenggaraan PJJ satuan pendidikan kerja sama lembaga asing dengan lembaga pendidikan di INDONESIA ditetapkan Menteri.

Penyelenggara PJJ wajib: a. memiliki dan mengembangkan sistem pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi; b. memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi pembelajaran antara pendidik dan peserta didik secara intensif; c. menyediakan sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; d. menyediakan sumber daya praktik dan/atau praktikum atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan praktik dan/atau praktikum; e. menyediakan fasilitas pemantapan pengalaman lapangan atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan pemantapan pengalaman lapangan; f. menyediakan panduan bagi pengguna sistem pengelolaan pembelajaran dan panduan pengembangan materi pembelajaran; dan g. menyediakan pedoman etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi melalui internet (pedoman netiket).

Beban belajar peserta didik untuk menyelesaikan setiap jenjang yang diselenggarakan secara PJJ sama dengan beban belajar sesuai dengan Standar Isi.

(1) Belajar mandiri dilakukan peserta didik secara perseorangan atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan mendapat bimbingan dan bantuan belajar atau tutorial sesuai dengan keperluan. (2) Tutorial dilakukan oleh tutor/guru dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam bentuk: a. tutorial online yang dilaksanakan melalui sistem pengelolaan pembelajaran; b. tutorial tatap muka yang dilaksanakan di sekolah induk, TKB atau satuan pendidikan serta sesuai dengan keberadaan peserta didik. (3) Tutorial online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimanfaatkan pendidik untuk melakukan penilaian, diskusi, tanya jawab, penugasan, praktikum, dan bimbingan. (4) Tutorial tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimanfaatkan pendidik secara terbatas.

(1) Pendidik pada PJJ meliputi: tutor dan/atau guru. (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki fungsi sebagai: perancang program pembelajaran, penyusun dan/atau pengembang bahan ajar dan media, penyebar luas dan/atau pengunggah bahan ajar dan media, penulis soal, tugas, dan/atau evaluasi hasil belajar; dan tutor. (3) Tenaga kependidikan pada PJJ paling sedikit meliputi: a. pengelola di sekolah/madrasah induk, dan TKB atau satuan pendidikan penyelenggara PJJ; dan b. administrator.

(1) Peserta didik yang mengikuti PJJ diprioritaskan untuk usia sekolah. (2) Setiap peserta didik harus terdaftar sebagai peserta didik yang dibuktikan dengan memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

(1) Pembinaan PJJ menjadi tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, proses pembelajaran, dan kelembagaan.

(1) Pembiayaan penyelenggaraan PJJ bersumber dari Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau Masyarakat. (2) Pembiayaan penyelenggaraan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi biaya investasi, biaya operasional personalia dan non personalia, serta biaya pengembangan.

(1) Sekolah/madrasah penyelenggara PJJ wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu sekolah/madrasah yang bersangkutan. (2) Pelaksanaan pembelajaran harus dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh satuan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang bersangkutan. (3) PJJ wajib diakreditasi sesuai dengan karakteristik PJJ.

Sekolah/madrasah wajib melaporkan penyelenggaraan PJJ kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal terkait.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN