Peraturan Menteri Nomor 8-permen-kp-2014 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan rekreasi para pemustaka. 2. Perpustakaan Khusus adalah unit kerja pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam bidang kelautan dan perikanan secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustakanya serta mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan khususnya bidang kelautan dan perikanan serta bidang lain yang terkait. 4. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. 5. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. 6. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam khususnya bidang kelautan dan perikanan serta bidang lain yang terkait. 7. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan koleksi yang masuk di perpustakaan baik cetak maupun non cetak ke dalam media elektonik maupun kertas. www.djpp.kemenkumham.go.id 8. Layanan ruang baca adalah salah satu layanan perpustakaan yang menyediakan tempat untuk membaca di perpustakaan, dimana koleksi yang dibacanya berasal dari sumber yang ada diruang tersebut. 9. Layanan sirkulasi adalah salah satu layanan perpustakaan yang berfungsi untuk melakukan peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan. 10. Layanan rujukan adalah layanan yang berhubungan dengan pelayanan pemberian informasi dan pemberian bimbingan belajar. 11. Layanan pendidikan pemustaka adalah salah satu layanan di perpustakaan berupa pemanduan pemberian informasi mengenai tata cara menggunakan sarana-sarana di perpustakaan, sehingga dapat menelusur informasi dengan tepat kepada pegawai lingkup Kementerian. 12. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 13. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan Perpustakaan Khusus di lingkungan Kementerian. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan Perpustakaan Khusus di lingkungan Kementerian agar mampu membantu tugas unit kerja tempat Perpustakaan Khusus bernaung secara profesional serta pemberian pelayanan informasi prima.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. jenis dan perangkat Perpustakaan Khusus; b. sasaran dan kegiatan Perpustakaan Khusus; c. forum komunikasi Perpustakaan Khusus; dan d. pembinaan, monitoring dan evaluasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Perpustakaan Khusus terdiri dari: a. Perpustakaan Kementerian yaitu Perpustakaan Khusus yang dikelola oleh Unit Kerja Sekretariat Jenderal; b. Perpustakaan Unit Kerja Eselon I yaitu Perpustakaan Khusus yang dikelola oleh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian; c. Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Perpustakaan Khusus yang dikelola oleh UPT atau Satuan Kerja milik unit kerja eselon I lingkup Kementerian.

Sasaran Perpustakaan Khusus meliputi: a. Internal, yaitu seluruh komponen baik pimpinan, pegawai, pelajar maupun mahasiswa yang berada di bawah Kementerian. b. Eksternal, yaitu antara lain: 1) masyarakat kelautan dan perikanan; 2) Kementerian lain dan Lembaga Negara; 3) akademisi atau perguruan tinggi; 4) lembaga atau organisasi nonpemerintah; dan/atau 5) masyarakat umum.

(1) Dalam rangka meningkatkan rasa kebersamaan, bertukar wawasan/informasi tentang strategi peningkatan angka kredit www.djpp.kemenkumham.go.id Pustakawan dan kapasitas Pustakawan serta keterpaduan kegiatan Perpustakaan Khusus, dibentuk Forum Komunikasi Perpustakaan Khusus Kementerian dengan Keputusan Menteri. (2) Peserta Forum Komunikasi Perpustakaan Khusus Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan Khusus; dan b. Pejabat struktural yang membawahi Perpustakaan Khusus lingkup Kementerian. (3) Forum Komunikasi Perpustakaan Khusus Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perpustakaan Kementerian.

(1) Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap kinerja dan komponen Perpustakaan Kementerian. (2) Perpustakaan Kementerian melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap kinerja dan komponen Perpustakaan Unit Kerja Eselon I. (3) Perpustakaan Unit Kerja Eselon I melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap kinerja dan komponen Perpustakaan UPT di lingkungan masing-masing. (4) Perpustakaan Kementerian wajib berkoordinasi dengan Perpustakaan Unit Kerja Eselon I dalam rangka membahas hasil monitoring dan evaluasi Perpustakaan Unit Kerja Eselon I dan Perpustakaan UPT di bawahnya.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, SHARIF C. SUTARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id