Peraturan Menteri Nomor 29-permen-kp-2015 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-Dalwas adalah sistem pelaporan secara elektronik tentang perkembangan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara lengkap, faktual, dan terkini, serta dapat diakses langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. 2. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan diberikan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan. 3. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa flash disk atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data realisasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan/atau data lainnya. 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan. 5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 6. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan. 7. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. 8. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 9. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan. 11. Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur pengendalian, pengawasan, mekanisme sistem pelaporan program/kegiatan, dan mekanisme sistem pelaporan realisasi fisik dan keuangan yang dilaksanakan oleh Satker secara elektronik (e-dalwas), sebagai representasi kinerja pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian sesuai standar akuntansi pemerintahan.

(1) Kelembagaan e-Dalwas terdiri atas: a. Pengendali; b. Pengawas; dan c. Tim Pengembangan Sistem. (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal sebagai Koordinator Pengendali; b. Pimpinan Unit Eselon I sebagai Pengendali Unit Eselon I; c. Pejabat Setara Eselon II yang membawahi bidang monitoring dan evaluasi sebagai Koordinator Unit Eselon I; d. Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan sebagai Koordinator Wilayah; e. Pimpinan Satker sebagai Pengendali Satker; dan f. Operator e-Dalwas. (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Inspektur Jenderal sebagai Koordinator Pengawas; dan b. Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal sebagai Pengawas e-Dalwas.

Aplikasi e-Dalwas terdiri dari: a. aplikasi offline, yang merupakan modul informasi satker yang berisi informasi kelembagaan, perencanaan penyerapan, dan realisasi fisik dan keuangan; dan b. aplikasi online, yang berisi modul unggah (upload) data perkembangan realisasi fisik dan keuangan serta modul pemantauan seluruh satker.

(1) Setiap unit kelembagaan e-Dalwas, bertugas dan bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan e-Dalwas di unit kerja masing- masing. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. laporan Koordinator Pengendali kepada Menteri terkait perkembangan kegiatan; b. laporan bulanan Koordinator Pengawas kepada Menteri; c. laporan Pengendali Unit Eselon I kepada Koordinator Pengendali terkait perkembangan kegiatan; d. laporan Koordinator Unit Eselon I kepada Pengendali Unit Eselon I terkait pelaksanaan e-Dalwas; e. laporan bulanan Pengawas e-Dalwas kepada Koordinator Pengawas; f. laporan Koordinator Wilayah kepada Koordinator Pengendali terkait pelaksanaan e-Dalwas; g. laporan Pengendali Satker kepada Pengendali Unit Eselon I; h. laporan Operator e-Dalwas kepada Pengendali Satker Koordinator Unit Eselon I, dan Koordinator Wilayah; dan i. laporan Tim Pengembangan Sistem kepada Koordinator Pengendali.

Pengendali Satker yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja terkait, yang tertuang dalam DIPA RKA-K/L tahun berjalan.