PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETAMBAK GARAM

PERDA Nomor 3 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. 4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. 5. Perlindungan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Pergaraman. 6. Pemberdayaan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Pergaraman secara lebih baik. 7. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman. 8. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare dan perebus Garam. 9. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman. 10. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman. 11. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. 12. Pergaraman adalah semua hal yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam. 13. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. 14. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan. 15. Bela dan Beli Produk garam rakyat NTB adalah ikhtiar/upaya/gerakan guna mendorong masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk pergaraman NTB, diwujudkan melalui tindakan membela aktivitas berproduksi produk garam rakyat NTB dan membeli atau menggunakan produk garam yang dihasilkan di NTB. 16. Membela produk garam NTB adalah sikap, tekad dan prilaku yang ditunjukkan sebagai bentuk penghargaan dan keberpihakan terhadap aktivitas berproduksi produk garam NTB. 17. Membeli produk garam NTB adalah tindakan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli produk garam rakyat yang dihasilkan di NTB dan ditindaklanjuti dengan penggunaan produk garam NTB tersebut. 18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi Garam. 19. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal. 20. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Pergaraman. 21. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank. 22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENDATAAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Dalam rangka melaksanakan upaya perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam, Pemerintah Daerah MENETAPKAN perencanaan perlindungan dan pemberdayaan dan pendataan Petambak Garam. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari: a. rencana pembangunan daerah; dan b. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun. (5) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam ditetapkan dalam Bentuk Pengelolaan Garam dan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam dan Peta Jalan Pengelolaan Garam. (6) Rencana Induk Pengelolaan Garam dan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam dan Peta Jalan Pengelolaan Garam dan Pengelolaan Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (7) Pendataan Petambak Garam dimaksud ayat (1) dilakukan untuk mendata Petambak Garam.

Pasal 8

(1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 memuat kebijakan dan strategi. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam. (3) Strategi perlindungan dan pemberdayaan dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan dan perlindungan yang telah ditetapkan. (4) Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui : a. penyediaan prasarana Usaha Pergaraman; b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Pergaraman; c. jaminan kepastian usaha; d. jaminan risiko Usaha Pergaraman; e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; f. jaminan keamanan dan keselamatan; g. fasilitasi dan bantuan hukum; h. bela beli produk garam rakyat; i. tata niaga; dan j. Pengawasan peredaran Garam. (5) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. penyuluhan dan pendampingan; c. kemitraan usaha; d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; e. penguatan kelembagaan; dan f. Industrialisasi. (6) Rencana perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam yang telah ditetapkan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.

Pasal 9

(1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pada : a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan; b. potensi lahan dan air; c. rencana tata ruang wilayah; d. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut; e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; f. kebutuhan sarana dan prasarana; g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat; h. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan i. jumlah petambak garam. (2) Dalam hal penentuan jumlah Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.

BAB Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

Koreksi

(1) Dalam rangka melaksanakan upaya perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam, Pemerintah Daerah MENETAPKAN perencanaan perlindungan dan pemberdayaan dan pendataan Petambak Garam. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari: a. rencana pembangunan daerah; dan b. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun. (5) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam ditetapkan dalam Bentuk Pengelolaan Garam dan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam dan Peta Jalan Pengelolaan Garam. (6) Rencana Induk Pengelolaan Garam dan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam dan Peta Jalan Pengelolaan Garam dan Pengelolaan Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (7) Pendataan Petambak Garam dimaksud ayat (1) dilakukan untuk mendata Petambak Garam.

Pasal 8

(1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 memuat kebijakan dan strategi. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam. (3) Strategi perlindungan dan pemberdayaan dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan dan perlindungan yang telah ditetapkan. (4) Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui : a. penyediaan prasarana Usaha Pergaraman; b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Pergaraman; c. jaminan kepastian usaha; d. jaminan risiko Usaha Pergaraman; e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; f. jaminan keamanan dan keselamatan; g. fasilitasi dan bantuan hukum; h. bela beli produk garam rakyat; i. tata niaga; dan j. Pengawasan peredaran Garam. (5) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. penyuluhan dan pendampingan; c. kemitraan usaha; d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; e. penguatan kelembagaan; dan f. Industrialisasi. (6) Rencana perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam yang telah ditetapkan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.

BAB III

PERLINDUNGAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Petambak Garam. (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 11

Koreksi

(1) Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam Pemerintah Daerah dapat mengupayakan menyediakan prasarana Usaha Pergaraman. (2) Prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi : a. lahan; b. saluran pengairan; c. jalan produksi; d. tempat penyimpanan Garam; dan e. kolam penampung air.

Pasal 12

(1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Pergaraman.

Pasal 13

Petambak Garam dan Pelaku Usaha Pergaraman yang melakukan pengolahan dan pemasaran, berkewajiban memelihara prasarana Usaha Pergaraman yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Petambak Garam untuk memperoleh sarana Usaha Pergaraman paling sedikit melalui: a. penjaminan ketersediaan sarana Usaha Pergaraman; dan b. pengendalian harga sarana Usaha Pergaraman. (2) Sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; b. pompa air; c. kincir angin; d. geoisolator; e. alat ukur salinitas; f. mesin pemurnian atau pencucian Garam; g. alat angkut sederhana; h. alat iodisasi; i. alat pengemas; j. alat perata tanah; k. alat ukur suhu atau termometer; dan l. alat ukur kekentalan air laut (boume-hydro-meter).

Pasal 15

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang dibutuhkan Petambak Garam.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya kepada Petambak Garam Kecil. (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Pasal 18

(1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah berkewajiban: a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga garam yang menguntungkan bagi Petambak Garam dan Pelaku Usaha Garam; b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut; c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Pergaraman. (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan: a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Pergaraman; b. memberikan jaminan pemasaran garam melalui resi gudang; c. menyediakan sistem informasi terhadap harga garam secara nasional maupun internasional; dan d. mengembangkan sistem rantai dingin. (3) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah MENETAPKAN rencana tata ruang wilayah untuk Usaha Pergaraman. (4) Penetapan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Petambak Garam Kecil.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). (2) Pengembangan sistem pemasaran Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penyimpanan; b. transportasi; c. pendistribusian; dan d. promosi. (3) Pemilik Tambak Garam atau penyewa tambak Garam yang melakukan kegiatan produksi Garam harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis. (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Penggarap Tambak Garam dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagimana dimaksud pada ayat (3). (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Usaha Pergaraman. (2) Risiko yang dihadapi Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hilang atau rusaknya sarana Usaha Pergaraman; b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Petambak Garam; dan c. jenis risiko lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. bencana alam; b. dampak perubahan iklim; dan/atau c. pencemaran. (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c untuk Usaha Pergaraman diberikan dalam bentuk Asuransi Pergaraman. (5) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk: a. Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja; atau b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Petambak Garam guna meningkatkan kapasitas Usaha Pergaraman melalui perusahaan Penjaminan. (2) Pemerintah Daerah dapat menugasi badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pergaraman. (3) Pelaksanaan Asuransi Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petambak Garam menjadi peserta Asuransi Pergaraman. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta; b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; c. sosialisasi program asuransi terhadap Petambak Garam; dan/atau d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, atau Asuransi Pergaraman bagi Petambak Garam Kecil, dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 23

(1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada Petambak Garam, Pemerintah Daerah melakukan upaya penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi. (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam Kecil. b. membebaskan pungutan Usaha Pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Petambak Garam Kecil. c. membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

Pasal 24

Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi Petambak Garam dan Pelaku Usaha Pergaraman.

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Petambak Garam, termasuk keluarga keluarganya yang melakukan penambakan Garam dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 26

(1) Dalam rangka pemberdayaan dan pemasaran garam produk lokal, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan aksi bela beli garam hasil produksi masyarakat lokal. (2) Pelaksanaan kegiatan aksi bela beli garam hasil produksi masyarakat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. inventarisasi jenis Garam produk lokal; b. syarat teknis Garam; dan c. aktivitas berproduksi dan pemasaran, serta pemanfaatan produk lokal. (3) persyaratan teknis produk Garam lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut : a. dihasilkan dari usaha dan pengolahan pergaraman di Daerah; dan b. memiliki jaminan keamanan pangan dalam bentuk : 1. Sertifikat; atau 2. Surat Keterangan. (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 diterbitkan oleh instansi berwenang atau unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 diterbitkan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 27

(1) Setiap Pelaku Usaha yang menggunakan Garam sebagai bahan baku produksi agar menggunakan Garam produk lokal. (2) Setiap Pelaku Usaha di bidang ritel modern wajib menampung dan menjual Garam produk lokal yang diproduksi oleh Petambak Garam. (3) Garam produk lokal yang digunakan, ditampung dan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Pasal 28

(1) Gubernur dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah untuk melakukan produksi, pembelian dan penjualan produk garam rakyat yang telah memenuhi standar. (2) Penjualan produk Garam rakyat oleh Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada ASN dan kepada masyarakat umum. (3) Penugasan Gubernur kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29

(1) Gubernur dapat MENETAPKAN kebijakan tata niaga Garam yang beredar di wilayah Provinsi NTB. (2) Kebijakan tata niaga Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan penetapan harga dasar Garam yang dipasarkan di wilayah NTB. (3) Penentuan harga dasar Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh komisi yang dibentuk oleh Gubernur. (4) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas : a. unsur Pemerintah Daerah; b. perwakilan dari Petambak Garam; c. perwakilan dari Pelaku Usaha Garam; dan d. perwakilan dari perguruan tinggi. (5) Harga dasar Garam ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (6) Pengaturan lebih lanjut tentang tata niaga Garam diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

(1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Petambak Garam mengawasi peredaran Garam yang dikonsumsi oleh masyarakat. (2) Pengawasan peredaran Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pra-produksi; b. produksi; c. pengolahan; d. pemasaran; e. perdagangan; dan f. pembinaan. (3) Pengawasan peredaran Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Pasal 31

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemberdayaan terhadap Petambak Garam. (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (3) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Petambak Garam.

Pasal 32

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Petambak Garam termasuk keluarganya. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang pergaraman. b. Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pergaraman. c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Pergaraman. (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petambak Garam, termasuk keluarganya, melalui pendidikan dan pelatihan. (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Petambak Garam melalui penyelenggaraan : a. pendidikan formal dan nonformal; dan b. pemagangan.

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kemitraan Usaha Pergaraman. (2) Kemitraan Usaha Pergaraman dapat dilakukan oleh kelompok usaha bersama, kelompok pengolahan dan pemasaran Komoditas Pergaraman, kelompok Usaha Pergaraman dan kelompok usaha Garam rakyat dengan BUMD atau Pelaku Usaha Swasta. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam: a. praproduksi; b. produksi; c. pascaproduksi; d. pengolahan; e. pemasaran; dan f. pengembangan. (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada Petambak Garam. (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. kerja sama alih teknologi; dan c. penyediaan fasilitas bagi Petambak Garam untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. (3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang: a. potensi lahan dan air; b. sarana produksi; c. ketersediaan bahan baku; d. harga Garam; e. peluang dan tantangan pasar; f. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut; g. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan h. pemberian subsidi dan bantuan modal.

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah MENETAPKAN kebijakan industrialisasi Garam produk lokal. (2) Industrialisasi Garam produk lokal ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) Rencana induk industrialisasi Garam produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. intensifikasi lahan Garam, peningkatan produktifitas lahan Garam dan kualitas produk Garam; b. fasilitasi infrastruktur Garam; c. peningkatan produksi, distribusi, dan konsumsi Garam beryodium untuk mencapai Universal Salt Iodization (USI); d. ekstensifikasi lahan produksi Garam, dan/atau e. metode lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. (4) Rencana induk industrialisasi Garam produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan Petambak Garam yang telah terbentuk. (2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan. (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal. (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Pergaraman. (5) Kelembagaan Petambak Garam berbentuk badan hukum.

Pasal 39

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berbentuk: a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat; b. kelompok usaha bersama; c. kelompok pengolahan dan pemasaran Komoditas Pergaraman; atau d. kelompok usaha Garam rakyat.

Pasal 40

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 bertugas: a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Pergaraman yang berkelanjutan; b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha; c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Pergaraman.

Pasal 41

(1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Petambak Garam. (2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas: a. mengembangkan kemitraan usaha; b. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pergaraman; dan c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

BAB V

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 42

Koreksi

(1) Pendanaan untuk kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan Usaha Pergaraman melalui: a. lembaga perbankan; b. lembaga pembiayaan; dan/atau c. lembaga penjaminan. (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penjaminan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 43

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi Petambak Garam Kecil, Penggarap Tambak Garam, dan Pelaku Usaha di bidang pergaraman. (2) Fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Pergaraman; b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Pasal 44

(1) Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam, Pemerintah Daerah dapat menugaskan badan usaha milik daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Pergaraman. (2) Dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha milik daerah bidang perbankan dapat membentuk unit kerja yang mengelola kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk Usaha Pergaraman. (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana, mudah, dan persyaratan yang lunak serta dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. (4) Penugasan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pelayanan kebutuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Selain badan usaha milik daerah bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Pergaraman dapat dilakukan oleh perbankan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Pergaraman, perbankan berperan aktif membantu Petambak Garam agar: a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan b. mudah mengakses fasilitas perbankan.

Pasal 47

(1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam, Pemerintah Daerah dapat menugaskan lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani kebutuhan Petambak Garam dalam memperoleh pembiayaan Usaha Pergaraman, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Pergaraman dengan prosedur yang sederhana dan cepat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 48

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petambak Garam, lembaga pembiayaan berperan aktif membantu Petambak Garam agar : a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

Pasal 49

Selain lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah, Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan badan usaha milik daerah di bidang Penjaminan untuk melaksanakan Penjaminan kredit dan Penjaminan pembiayaan terhadap Petambak Garam dan Pelaku Usaha di bidang Pergaraman. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETAMBAK GARAM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kelima

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Keenam

Pasal 23

BAB Ketujuh

Pasal 24

BAB Kedelapan

Pasal 25

BAB kesembilan

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesepuluh

Pasal 29

BAB Kesebelas

Pasal 30

BAB IV

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36