PERDA

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

PERDA Nomor 12 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dim aksud dengan: 1. D aerah adalah K abupaten Karanganyar. 2. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 3. Pem erintah D aerah adalah Bupati sebagai u n su r penyelenggara Pem erintahan D aerah yang memimpin pelaksanaan u ru san pem erintahan yang m enjadi kewenangan daerah otonom. 4. Investasi adalah penem patan sejum lah dana d a n /a ta u barang dalam jangka panjang u n tu k investasi pembelian su rat berharga dan investasi langsung, yang m am pu m engem balikan nilai pokok ditam bah dengan m anfaat ekonomi, sosial, d a n /a ta u m anfaat lainnya dalam jangka w aktu tertentu. 5. Investasi Pem erintah D aerah adalah penem patan sejum lah dana d a n /a ta u barang milik Daerah oleh Pem erintah D aerah dalam jangka panjang u n tu k Investasi pembelian su rat berharga dan Investasi langsung, yang m am pu m engem balikan nilai pokok ditam bah dengan m anfaat ekonomi, sosial, d a n /a ta u m anfaat lainnya dalam jangka w aktu tertentu. 6. Investasi Langsung adalah penyertaan modal d a n /a ta u pem berian pinjam an oleh Pem erintah D aerah un tu k membiayai kegiatan usaha. 7. S urat Berharga adalah saham dan su rat utang. 8. Pem berian Pinjam an adalah bentuk Investasi Pem erintah D aerah pada badan usaha, pem erintah, pem erintah daerah lainnya, badan layanan um um D aerah milik pem erintah daerah lainnya dan m asyarakat dengan hak memperoleh pengem balian berupa pokok pinjam an. 9. Perencanaan Investasi Pem erintah D aerah adalah usulan rencana Investasi oleh Pem erintah D aerah setiap tahun u n tu k pelaksanaan Investasi tah u n anggaran berikutnya. 10. R encana Kegiatan Investasi adalah dokum en perencanaan tahunan yang bersum ber dari anggaran pendapatan dan belanja D aerah yang berisi kegiatan Investasi dan anggaran yang diperlukan u n tu k tah u n anggaran berikutnya. 11. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pem erintah D aerah m engenai pelaksanaan Investasi Pem erintah Daerah. 12. Divestasi adalah penjualan S urat Berharga d a n /a ta u kepem ilikan Pem erintah D aerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain. 13. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka Investasi S urat Berharga dan Investasi Langsung an tara Pem erintah D aerah dengan Pem erintah Daerah lainnya, badan u sah a dan m asyarakat. 14. Badan U saha Milik D aerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pem erintah Daerah. 15. Badan U saha adalah badan u sah a sw asta berbentuk perseroan terbatas, badan u sa h a milik negara, BUMD dan koperasi. 16. B arang Milik D aerah adalah sem ua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja D aerah atau perolehan lainnya yang sah. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja D aerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pem erintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersam a oleh Pem erintah D aerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Daerah ini yang dim aksud dengan: 1. D aerah adalah K abupaten Karanganyar. 2. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 3. Pem erintah D aerah adalah Bupati sebagai u n su r penyelenggara Pem erintahan D aerah yang memimpin pelaksanaan u ru san pem erintahan yang m enjadi kewenangan daerah otonom. 4. Investasi adalah penem patan sejum lah dana d a n /a ta u barang dalam jangka panjang u n tu k investasi pembelian su rat berharga dan investasi langsung, yang m am pu m engem balikan nilai pokok ditam bah dengan m anfaat ekonomi, sosial, d a n /a ta u m anfaat lainnya dalam jangka w aktu tertentu. 5. Investasi Pem erintah D aerah adalah penem patan sejum lah dana d a n /a ta u barang milik Daerah oleh Pem erintah D aerah dalam jangka panjang u n tu k Investasi pembelian su rat berharga dan Investasi langsung, yang m am pu m engem balikan nilai pokok ditam bah dengan m anfaat ekonomi, sosial, d a n /a ta u m anfaat lainnya dalam jangka w aktu tertentu. 6. Investasi Langsung adalah penyertaan modal d a n /a ta u pem berian pinjam an oleh Pem erintah D aerah un tu k membiayai kegiatan usaha. 7. S urat Berharga adalah saham dan su rat utang. 8. Pem berian Pinjam an adalah bentuk Investasi Pem erintah D aerah pada badan usaha, pem erintah, pem erintah daerah lainnya, badan layanan um um D aerah milik pem erintah daerah lainnya dan m asyarakat dengan hak memperoleh pengem balian berupa pokok pinjam an. 9. Perencanaan Investasi Pem erintah D aerah adalah usulan rencana Investasi oleh Pem erintah D aerah setiap tahun u n tu k pelaksanaan Investasi tah u n anggaran berikutnya. 10. R encana Kegiatan Investasi adalah dokum en perencanaan tahunan yang bersum ber dari anggaran pendapatan dan belanja D aerah yang berisi kegiatan Investasi dan anggaran yang diperlukan u n tu k tah u n anggaran berikutnya. 11. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pem erintah D aerah m engenai pelaksanaan Investasi Pem erintah Daerah. 12. Divestasi adalah penjualan S urat Berharga d a n /a ta u kepem ilikan Pem erintah D aerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain. 13. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka Investasi S urat Berharga dan Investasi Langsung an tara Pem erintah D aerah dengan Pem erintah Daerah lainnya, badan u sah a dan m asyarakat. 14. Badan U saha Milik D aerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pem erintah Daerah. 15. Badan U saha adalah badan u sah a sw asta berbentuk perseroan terbatas, badan u sa h a milik negara, BUMD dan koperasi. 16. B arang Milik D aerah adalah sem ua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja D aerah atau perolehan lainnya yang sah. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja D aerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pem erintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersam a oleh Pem erintah D aerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH

Pasal 3

Koreksi

(1) Bupati memiliki kew enangan dalam pengelolaan Investasi Pem erintah Daerah. (2) Kewenangan pengelolaan Investasi Pem erintah Daerah sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) meliputi: a. regulasi; b. operasional; dan c. supervisi.

Pasal 4

Koreksi

Kewenangan regulasi yang dimiliki Bupati sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 3 ayat (2) h u ru f a, meliputi: a. m enetapkan kebijakan pengelolaan Investasi Pem erintah Daerah; b. m enetapkan kriteria pem enuhan perjanjian dalam pelaksanaan Investasi Pem erintah Daerah; dan c. m enetapkan tata cara pem bayaran kewajiban yang tim bul dari proyek penyediaan Investasi Pem erintah D aerah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pem bayaran subsidi, dan kegagalan pem enuhan Perjanjian Investasi.

Pasal 5

Kewenangan operasional yang dimiliki Bupati sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 3 ayat (2) h u ru f b, meliputi: a. meneliti dan m enyetujui atau m enolak usulan perm intaan Investasi dari pem erintah, pem erintah daerah lainnya, Badan U saha dan m asyarakat; b. m engusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pem erintah D aerah yang bersum ber dari APBD; c. m enem patkan dana d a n /a ta u Barang Milik Daerah dalam rangka Investasi Pem erintah D aerah sesuai peraturan perundang-undangan; d. m elakukan Perjanjian Investasi terkait dengan penem patan dana d a n /a ta u barang Pem erintah Daerah; e. m elakukan pengendalian atas risiko terhadap pelaksanaan Investasi Pem erintah Daerah; f. mewakili dan m elaksanakan kewajiban serta m enerim a hak Pem erintah Daerah yang diatur dalam Perjanjian Investasi; g. m engusulkan perubahan Perjanjian Investasi; h. m elakukan tindakan u n tu k dan atas nam a Pem erintah D aerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Investasi; dan i. m elaksanakan Investasi dan Divestasi Pem erintah Daerah.

Pasal 6

Kewenangan dan tanggung jaw ab supervisi yang dimiliki Bupati sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 3 ayat (2) h u ru f c, meliputi: a. m elakukan m onitoring pelaksanaan Investasi Pem erintah D aerah yang terkait dengan dukungan Pem erintah Daerah; b. m elakukan evaluasi secara berkesinam bungan pelaksanaan Investasi Pem erintah D aerah dalam jangka w aktu tertentu; dan b. m elakukan koordinasi pelaksanaan Investasi dengan instansi terkait dengan Investasi Langsung.

BAB V

PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Koreksi

Pengelolaan Investasi Pem erintah D aerah meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. Divestasi; d. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjaw aban Investasi Pem erintah Daerah; dan e. pengawasan.

Pasal 11

Koreksi

Investasi Pem erintah D aerah dapat dilaksanakan dalam hal: a. APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan D aerah tentang APBD; dan b. terdapat Barang Milik D aerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pem erintahan Daerah.

Pasal 12

(1) Pengelola Investasi m enyusun Perencanaan Investasi Pem erintah D aerah sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 10 h uruf a dilengkapi dengan alasan dan pertim bangan. (2) Perencanaan Investasi Pem erintah D aerah sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kegiatan Investasi Pem erintah Daerah. (3) R encana Kegiatan Investasi Pem erintah Daerah sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) disam paikan kepada Bupati u n tu k m endapat persetujuan.

Pasal 13

(1) Pengelola Investasi m enyusun analisis Investasi Pem erintah Daerah dengan m enerapkan m anajem en risiko sebelum m elakukan Investasi. (2) Penyusunan analisis Investasi Pem erintah Daerah sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penasihat Investasi.

Pasal 14

Investasi S urat Berharga dengan cara pem belian saham sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 9 ayat (1) h uruf a dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perseroan terbatas.

Pasal 15

(1) Investasi Surat Berharga dengan cara pembelian surat utang sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 9 ayat (1) h u ru f b dilaksanakan atas su rat utang yang diterbitkan pem erintah d a n /a ta u pem erintah daerah lainnya. (2) Pembelian su rat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit su rat utang m em berikan opsi pembelian surat utang kembali. (3) Opsi pem belian su rat utang kembali m erupakan kom itm en penerbit su rat utang u n tu k m elakukan pembelian kembali su rat utang tersebut apabila Pem erintah Daerah akan m enjual su rat utang sebelum jatu h tempo.

Pasal 16

(1) Investasi Pem erintah D aerah dalam bentuk penyertaan modal Pem erintah D aerah sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 9 ayat (2) h uruf a, besarnya dianggarkan setiap tah u n sebagai modal disetor kepada m asing-m asing BUMD, sesuai dengan kem am puan keuangan Daerah yang ditetapkan pada APBD. (2) Direksi d a n /a ta u Pengurus BUMD dalam m engusulkan penyertaan modal Pem erintah D aerah wajib m enyusun rencana u sah a guna m enjam in adanya kepastian pelaksanaan u sah a dalam bentuk proposal. (3) Dokum en rencana u sah a sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) paling sedikit m em uat: a. ringkasan rencana usaha; b. uraian produk yang dihasilkan; c. analisis persaingan; d. analisis pasar; e. strategi usaha; dan f. analisis keuangan, serta dilampiri dengan dokum en pendukung seperti: a. profil perusahaan dan m anajem en; b. laporan keuangan yang telah diaudit; c. laporan laba/rugi; d. laporan kinerja; dan e. kredibilitas.

Pasal 17

Investasi Langsung dalam Pem berian Pinjam an kepada m asyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lem baga keuangan bukan bank.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan Investasi Pem erintah D aerah dilaksanakan oleh pengelola Investasi dan dapat dilim pahkan pelaksanaannya kepada badan layanan um um Daerah. (2) Pelaksanaan Investasi Pem erintah D aerah sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Investasi antara pengelola Investasi dengan pihak ketiga. (3) Perjanjian Investasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 19

(1) Pem erintah Daerah dapat m elakukan Divestasi atas Investasi Pem erintah Daerah. (2) Divestasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis Penasihat Investasi dengan m enerapkan m anajem en risiko. (3) Divestasi Pem erintah D aerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi berdasarkan persetujuan Bupati. (4) K etentuan lebih lanjut m engenai persyaratan dan tata cara Divestasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Divestasi sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 19 meliputi: a. penjualan S urat Berharga; d a n /a ta u b. penjualan kepem ilikan Investasi Langsung. (2) Penjualan S urat Berharga sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h u ru f a meliputi: a. saham ; d a n /a ta u (3) b. su rat utang. Penjualan kepem ilikan Investasi Langsung dim aksud pada ayat (1) h u ru f b meliputi: a. kepem ilikan atas penyertaan mo a Daerah; d a n /a ta u b. kepem ilikan atas Pem berian Pinjam an. sebagaim ana Pem erintah ( 1) (2) (3) PcLSci.1 2 1 Hasil Divestasi atas seluruh jenis Investasi Pem erintah D aerah m erupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan Divestasi. Biaya pelaksanaan Divestasi berdasarkan prinsip kew ajaran, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil Divestasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m erupakan penerim aan Daerah.

Pasal 22

Penjualan S urat Berharga berupa penjualan saham d a n /a ta u surat utang sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan dengan berpedom an pada ketentuan penjualan S urat Berharga.

Pasal 23

(1) Penjualan saham sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal: a. harga saham naik secara signifikan d a n /a ta u m enguntungkan u n tu k dilakukan Divestasi; b. terdapat Investasi lain yang diproyeksikan lebih m enguntungkan; atau c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan. (2) Penjualan su rat utang sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal: a. imbal hasil diperkirakan turun; b. terdapat Investasi lain yang diproyeksikan lebih m enguntungkan; atau c. terdapat kem ungkinan gagal bayar. ( 1) (2) r-ctsai zh Kepemilikan atas penyertaan modal Pem erintah Daerpb dKs : h s i kanda, r P: : s be2? : yr r i3 r iu ™r bagr ana kepem ilikan atas piutang atau hak S gih berUpa

Pasal 25

(1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal Pem erintah Daerah sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 20 ayat (3) h uruf a dilakukan dengan cara penjualan hak kepem ilikan kepada pihak lain. (2) Penjualan kepem ilikan atas penyertaan modal Pem erintah D aerah sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi. (3) Analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal : a. kegiatan perusahaan tidak m enguntungkan; atau b. tidak sesuai dengan strategi Investasi Pem erintah Daerah.

Pasal 25

(1) Penjualan kepem ilikan atas Pem berian Pinjam an sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 20 ayat (3) hu ruf b berbentuk kepemilikan atas piutang atau hak tagih. (2) Penjualan kepem ilikan atas Pem berian Pinjam an sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pem indahan piutang atau hak tagih u n tu k mem peroleh hak pokok pinjam an, bunga d a n /a ta u biaya lainnya kepada pihak lain. (3) K etentuan lebih lanjut terkait penjualan kepemilikan atas Pem berian Pinjam an sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjaw aban Investasi Pem erintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Bupati melalui perangkat D aerah yang m enyelenggarakan u ru san pem erintah bidang pengaw asan m elakukan pengaw asan Investasi Pem erintah Daerah. (2) Pengawasan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m eliputi pem antauan dan pengendalian. (3) Hasil pengaw asan sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 14

Koreksi

Investasi S urat Berharga dengan cara pem belian saham sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 9 ayat (1) h uruf a dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perseroan terbatas.

Pasal 15

Koreksi

(1) Investasi Surat Berharga dengan cara pembelian surat utang sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 9 ayat (1) h u ru f b dilaksanakan atas su rat utang yang diterbitkan pem erintah d a n /a ta u pem erintah daerah lainnya. (2) Pembelian su rat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit su rat utang m em berikan opsi pembelian surat utang kembali. (3) Opsi pem belian su rat utang kembali m erupakan kom itm en penerbit su rat utang u n tu k m elakukan pembelian kembali su rat utang tersebut apabila Pem erintah Daerah akan m enjual su rat utang sebelum jatu h tempo.

Pasal 16

(1) Investasi Pem erintah D aerah dalam bentuk penyertaan modal Pem erintah D aerah sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 9 ayat (2) h uruf a, besarnya dianggarkan setiap tah u n sebagai modal disetor kepada m asing-m asing BUMD, sesuai dengan kem am puan keuangan Daerah yang ditetapkan pada APBD. (2) Direksi d a n /a ta u Pengurus BUMD dalam m engusulkan penyertaan modal Pem erintah D aerah wajib m enyusun rencana u sah a guna m enjam in adanya kepastian pelaksanaan u sah a dalam bentuk proposal. (3) Dokum en rencana u sah a sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) paling sedikit m em uat: a. ringkasan rencana usaha; b. uraian produk yang dihasilkan; c. analisis persaingan; d. analisis pasar; e. strategi usaha; dan f. analisis keuangan, serta dilampiri dengan dokum en pendukung seperti: a. profil perusahaan dan m anajem en; b. laporan keuangan yang telah diaudit; c. laporan laba/rugi; d. laporan kinerja; dan e. kredibilitas.

Pasal 17

Investasi Langsung dalam Pem berian Pinjam an kepada m asyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lem baga keuangan bukan bank.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan Investasi Pem erintah D aerah dilaksanakan oleh pengelola Investasi dan dapat dilim pahkan pelaksanaannya kepada badan layanan um um Daerah. (2) Pelaksanaan Investasi Pem erintah D aerah sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Investasi antara pengelola Investasi dengan pihak ketiga. (3) Perjanjian Investasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB Keempat

Divestasi

Pasal 19

Koreksi

(1) Pem erintah Daerah dapat m elakukan Divestasi atas Investasi Pem erintah Daerah. (2) Divestasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis Penasihat Investasi dengan m enerapkan m anajem en risiko. (3) Divestasi Pem erintah D aerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi berdasarkan persetujuan Bupati. (4) K etentuan lebih lanjut m engenai persyaratan dan tata cara Divestasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Koreksi

(1) Divestasi sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 19 meliputi: a. penjualan S urat Berharga; d a n /a ta u b. penjualan kepem ilikan Investasi Langsung. (2) Penjualan S urat Berharga sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h u ru f a meliputi: a. saham ; d a n /a ta u (3) b. su rat utang. Penjualan kepem ilikan Investasi Langsung dim aksud pada ayat (1) h u ru f b meliputi: a. kepem ilikan atas penyertaan mo a Daerah; d a n /a ta u b. kepem ilikan atas Pem berian Pinjam an. sebagaim ana Pem erintah ( 1) (2) (3) PcLSci.1 2 1 Hasil Divestasi atas seluruh jenis Investasi Pem erintah D aerah m erupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan Divestasi. Biaya pelaksanaan Divestasi berdasarkan prinsip kew ajaran, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil Divestasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m erupakan penerim aan Daerah.

Pasal 22

Penjualan S urat Berharga berupa penjualan saham d a n /a ta u surat utang sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan dengan berpedom an pada ketentuan penjualan S urat Berharga.

Pasal 23

(1) Penjualan saham sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal: a. harga saham naik secara signifikan d a n /a ta u m enguntungkan u n tu k dilakukan Divestasi; b. terdapat Investasi lain yang diproyeksikan lebih m enguntungkan; atau c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan. (2) Penjualan su rat utang sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal: a. imbal hasil diperkirakan turun; b. terdapat Investasi lain yang diproyeksikan lebih m enguntungkan; atau c. terdapat kem ungkinan gagal bayar. ( 1) (2) r-ctsai zh Kepemilikan atas penyertaan modal Pem erintah Daerpb dKs : h s i kanda, r P: : s be2? : yr r i3 r iu ™r bagr ana kepem ilikan atas piutang atau hak S gih berUpa

Pasal 25

(1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal Pem erintah Daerah sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 20 ayat (3) h uruf a dilakukan dengan cara penjualan hak kepem ilikan kepada pihak lain. (2) Penjualan kepem ilikan atas penyertaan modal Pem erintah D aerah sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi. (3) Analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal : a. kegiatan perusahaan tidak m enguntungkan; atau b. tidak sesuai dengan strategi Investasi Pem erintah Daerah.

Pasal 25

(1) Penjualan kepem ilikan atas Pem berian Pinjam an sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 20 ayat (3) hu ruf b berbentuk kepemilikan atas piutang atau hak tagih. (2) Penjualan kepem ilikan atas Pem berian Pinjam an sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pem indahan piutang atau hak tagih u n tu k mem peroleh hak pokok pinjam an, bunga d a n /a ta u biaya lainnya kepada pihak lain. (3) K etentuan lebih lanjut terkait penjualan kepemilikan atas Pem berian Pinjam an sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 25

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 25

BAB Kelima

Pasal 27

BAB Keenam

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32