PP

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang LALULINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

PP Nomor 81 Tahun 1998

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENGOPERASIAN KERETA API

Pasal 10

(1) Pengoperasian kereta api dilaksanakan oleh badan penyelenggara. (2) Dalam pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran, kenyataannya dan kelangsungan pelayanan.

Pasal 11

(1) Badan Penyelenggara menyusun dan MENETAPKAN rencana pengoperasian kereta api dan disampaikan kepada Menteri. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (3) Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memerintahkan badan penyelenggara untuk mengoperasikan kereta api di luar rencana pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tetap memperhatikan keselamatan operasi kereta api.

Pasal 12

Badan penyelenggara wajib mengangkut penumpang dan atau barang yang telah memenuhi syarat-syarat umum angkutan.

Pasal 13

(1) Dalam pengoperasian kereta api, badan penyelenggara wajib mengumumkan kepada masyarakat jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan penumpang atau perubahannya. (2) Badan penyelenggara diwajibkan: a. mengumumkan di stasiun dan atau di kereta api apabila terjadi pembatalan, penundaan keberangkatan keterlambatan, atau pengalihan pelayanan lintas kereta api; b. mematuhi jadwal keberangkatan kereta api.

Pasal 14

Badan penyelenggara dalam menyelenggarakan angkutan kereta api wajib: a. mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas; b. memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya terjangkau oleh masyarakat; c. mewujudkan keterpaduan baik intra maupun antar moda transportasi; d. menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas-lintas yang telah ditetapkan baik atas kemampuan sendiri atau melalui kerjasama dengan badan hukum INDONESIA lainnya.

Pasal 15

Penumpang dan atau pengirim barang berhak: a. memperoleh pelayanan sesuai tingkat pelayanan yang disepakati dalam karcis atau surat angkutan; b. memperoleh palayanan dalam batas-batas kelayakan sesuai kemampuan badan penyelenggara selama menunggu keberangkatan apabila terjadi keterlambatan; c. memperoleh pengembalian biaya angkutan apabila terjadi pembatalan keberangkatan; d. diangkut sampai di tempat tujuan, apabila kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan tanpa dipungut biaya tambahan; e. memperoleh ganti rugi terhadap kerusakan dan kehilangan barang sesuai perjanjian angkutan.

Pasal 16

(1) Terhadap setiap gangguan operasi atau kecelakaan yang mengkibatkan: a. korban jiwa; b. kerusakan yang cukup besar pada prasarana dan sarana kereta api; c. terhentinya operasi kereta api selama 24 jam atau lebih, harus dilakukan penelitian untuk menentukan sebab-sebab terjadinya gangguan atau kecelakaan tersebut. (2) Penelitian terhadap gangguan operasi kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Menteri.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan mengenai pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Peraturan ini diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB V

ANGKUTAN BARANG DENGAN KERETA API

Pasal 22

(1) Angkutan barang dengan kereta api dapat dilayani dengan: a. kereta api barang berjadwal; b. kereta api tidak berjadwal. (2) Angkutan barang dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan gerbong sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari: a. barang umum; b. barang khusus; c. barang berbahaya.

Pasal 23

(1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, diklasifikasikan atas: a. barang aneka; b. barang curah; c. barang cair; d. kiriman pos; e. tumbuh-tumbuhan; f. hewan; g. peti kemas; h. kendaraan; i. jenazah. (2) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. pemuatan, pembongkaran dan penyusunan barang pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan klasifikasinya; b. keselamatan dan keamanan barang yang diangkut; c. gerbong dan atau kereta bagasi yang digunakan sesuai dengan klasifikasi barang yang diangkut.

Pasal 24

(1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, diklasifikasikan atas: a. barang yang memerlukan fasilitas pendingin; b. barang dan atau alat berat. (2) Angkutan barang umum dan barnag khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan: a. pemuatan, pembongkaran dan susunan barang pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan klasifikasinnya; b. keselamatan dan keamanan barang yang diangkut; c. gerbong yang digunakan sesuai dengan klasifikasi barang yang diangkut.

Pasal 25

(1) Angkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c diklasifikasikan atas angkutan bahan: a. mudah meledak; b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu; c. cairan mudah menyala; d. padatan mudah menyala; e. oksidator, peroksida organik; f. racun dan bahan yang mudah menular; g. radio aktif; h. korosif; i. berbahaya lain. (2) Kereta api yang digunakan untuk mengangkut bahan berbahaya harus: a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai sifat bahan berbahaya yang diangkut; b. diberi tanda-tanda tertentu sesuai bahan berbahaya yang diangkut; c. disertai petugas yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai sifat bahan berbahaya yang diangkut.

Pasal 26

(1) Badan penyelenggara mempunyai hak untuk menahan barang yang diangkut dengan kereta api, apabila pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang telah ditetapkan sesuai perjanjian angkutan. (2) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampaui barang-barang tersebut dapat dijual secara lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memenuhi kewajiban pengirim dan atau penerima barang.

Pasal 27

Barang-barang yang tidak bertuan disimpan oleh badan penyelenggara dan setelah lewat waktu sesuai perjanjian angkutan dapat dijual secara lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dimusnahkan apabila sifatnya berbahaya atau dapat mengganggu dalam penyimpanannya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan mengenai pengangkutan barang dengan kereta api sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

STRUKTUR GOLONGAN TARIF

Pasal 29

Tarif angkutan kereta api terdiri dari tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.

Pasal 30

Tarif angkutan penumpang terdiri dari tarif kereta api berjadwal dan kereta api tidak berjadwal.

Pasal 31

Golongan tarif angkutan penumpang kereta api berjadwal terdiri dari golongan tarif pelayanan ekonomi dan tarif pelayanan non ekonomi.

Pasal 32

(1) Struktur tarif pelayanan ekonomi kereta api berjadwal terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak. (2) Struktur tarif pelayanan non ekonomi kereta api berjadwal terdiri dari tarif dasar, tarif pelayanan tambahan dan tarif jarak.

Pasal 33

(1) Tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Tarif dasar dan tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ditetapkan oleh badan penyelenggara dan dilaporkan kepada Menteri. (3) Tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (4) Tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ditetapkan oleh badan penyelenggara dan dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 34

Tarif angkutan penumpang kereta api tidak berjadwal ditetapkan oleh badan penyelenggara.

Pasal 35

(1) Dalam hal tarif dasar untuk kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) lebih rendah dari biaya angkutan penumpang, Pemerintah dapat memberikan kompensasi dari kekurangan biaya tersebut. (2) Tata cara dan penyediaan dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ayat (1) dilakukan oleh Menteri bersama Menteri Keuangan.

Pasal 36

Tarif angkutan barang dengan kereta api ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan atau pengirim barang dengan badan penyelenggara.

Pasal 37

(1) Badan penyelenggara wajib mengasuransikan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pemilik atau pengirim barang yang diangkut dan atau pihak ketiga, yang diakibatkan dari penyelenggaraan angkutan kereta api. (2) Besarnya tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang ditutup oleh badan penyelenggara.

Pasal 38

(1) Badan penyelenggara wajib memberikan kemudahan (aksebilitas) pelayanan khusus bagi penumpang penderita cacat dan atau orang sakit. (2) Pemberian kemudahan dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipungut biaya tambahan.