PP

Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang PENETAPAN UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

PP Nomor 152 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

(1) Dengan PERATURAN PEMERINTAH ini ditetapkan Universitas INDONESIA sebagai Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi; (2) Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi asset dan pegawai universitas; (3) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan;

BAB III

ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 3

BAB Keempat

Kekayaan dan Pendanaan

Pasal 9

Koreksi

(1) Kekayaan awal universitas merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (2) Besarnya kekayaan awal universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh kekayaan negara yang tertanam pada universitas, kecuali tanah yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan.

Pasal 10

(1) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal universitas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri Keuangan; (2) Kekayaan negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) dimanfaatkan untuk kepentingan universitas; (3) Hasil pemanfaatan kekayaan berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan universitas dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi universitas; (4) Kekayaan awal universitas berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk universitas dengan ketentuan tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 11

(1) Semua kekayaan dalam segala bentuk, termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, dan benda di luar tanah tercatat sah sebagai hak milik universitas; (2) Kekayaan intelektual terdiri atas hak paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh universitas; (3) Tatacara … (3) Tatacara perolehan, penggunaan, dan pengelolaan kekayaan intelektual diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan universitas berasal dari : a. pemerintah; b. masyarakat; c. pihak luar negeri; d. usaha dan tabungan universitas. (2) Dana dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang terdiri atas : a. anggaran rutin; b. anggaran pembangunan. (3) Universitas mengalokasikan anggaran yang berasal dari masyarakat sebagai pendamping dana yang diperoleh dari pemerintah dalam pembiayaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2); (4) Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pembangunan untuk pembiayaan pembangunan investasi dan pengembangan universitas melalui mekanisme yang berlaku, sesuai dengan program dan prioritas; (4) Penerimaan universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB V

MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 14

Koreksi

(1) Majelis Wali Amanat adalah organ universitas yang mewakili kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, dan kepentingan masyarakat, dan kepentingan universitas, yang beranggotakan sebanyak-banyaknya 21 (duapuluh satu) orang; (2) Unsur-unsur dalam Majelis Wali Amanat adalah : a. Menteri; b. Senat Akademik Universitas; c. Masyarakat; d. Karyawan Universitas; e. Mahasiswa; f. Rektor; (3) Anggota Majelis Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Senat Akademik; (4) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Menteri berjumlah satu orang yang ditetapkan oleh Menteri; (5) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Senat Akademik universitas berjumlah 11 (sebelas) orang dan dipilih oleh Senat Akademik Universitas yang memenuhi kriteria utama pada komitmen, kemampuan, integritas, prestasi akademik yang baik, dan wawasan serta minat terhadap perguruan tinggi; (6) Anggota Majelis Wali Amanat wakil unsur masyarakat umum berjumlah 6 (enam) orang yang diusulkan oleh Senat Akademik dan memenuhi kriteria utama atas komitmen, kemampuan, integritas, visi, dan wawasan serta minat terhadap perguruan tinggi; (7) anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur karyawan universitas berjumlah 1 (satu) orang dan dipilih berdasarkan mekanisme yang berlaku di antara mereka yang mempunyai integritas dan prestasi kerja yang baik; (8) anggota Majelis Wali amanat yang mewakili unsur mahasiswa universitas berjumlah 1 (satu) orang dan dipilih berdasarkan mekanisme yang berlaku di antara mereka yang mempunyai integritas dan prestasi akademik yang baik; (9) anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Rektor tidak dapat dipilih sebagai ketua dan tidak memiliki hak suara dalam hal yang menyangkut kinerja rektor dan pemilihan rektor. Pasal 15 …

Pasal 15

(1) Anggota Majelis Wali Amanat, kecuali yang mewakili unsur mahasiswa dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; (2) Anggota Majelis Wali Amanat, yang mewakili unsur mahasiswa dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; (3) Majelis Wali Amanat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang berasal dan dipilih dari dan oleh Majelis Wali Amanat untuk masa jabatan 2,5 (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan; (4) Anggota Majelis Wali Amanat mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan rektor, anggota yang mewakili unsur menteri mempunyai 35 persen hak suara dari jumlah seluruh hak suara.

Pasal 16

(1) Majelis Wali Amanat bertugas untuk : a. mengesahkan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan universitas; b. memelihara kondisi kesehatan keuangan universitas; c. MENETAPKAN kebijakan umum universitas; d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan universitas; e. bersama Pimpinan universitas menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri; f. melakukan penilaian atas kinerja Pimpinan universitas; g. mengangkat dan memberhentikan Pimpinan universitas; h. menangani penyelesaian tertinggi atas masalah-masalah yang ada dalam universitas. (2) Majelis Wali amanat dapat mendelegasikan kewenangannya secara tertulis kepada Rektor untuk tugas-tugas tertentu; (3) Ketentuan mengenai penugasan dan macam tugas sebagaimana diatur dalam ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; (4) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Majelis Wali Amanat dibebankan pada anggaran universitas. Pasal 17 …

Pasal 17

Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : 1. pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada perguruan tinggi lain; 2. jabatan struktural pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah; 3. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan universitas.

BAB VII

SENAT AKADEMIK

Pasal 20

Koreksi

(1) Senat Akademik universitas adalah badan normatif tertinggi di universitas dalam bidang akademik; (2) Senat Akademik terdiri dari : a. Rektor dan para Wakil Rektor; b. Dekan Fakultas dan Ketua Program Pascasarjana; c. Wakil Guru Besar; d. Wakil Dosen bukan Guru Besar; e. Kepala Perpustakaan universitas. (3) Wakil Guru besar diusulkan oleh fakultas berjumlah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang untuk setiap fakultas, dalam hal jumlah Guru Besar fakultas kurang dari dua orang maka kekurangannya dapat diisi oleh wakil dosen; (4) Wakil dosen bukan Guru Besar diusulkan oleh fakultas sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang setiap fakultas; (5) Anggota senat akademik universitas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; (6) Senat akademik universitas dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari para anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun; (7) Rektor merupakan anggota senat akademik universitas yang tidak dapat dipilih menjadi ketua; (8) Ketua senat akademik universitas tidak dapat merangkap sebagai Ketua Majelis Wali Amanat maupun Ketua Dewan Audit; (9) Dalam melaksanakan tugas, senat akademik universitas dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang tatakerja dan susunan anggotanya ditetapkan oleh senat akademik universitas; (10) Tata cara penyelenggaraan rapat senat akademik universitas, pemilihan anggota senat akademik komposisi dan jumlah setiap unsurnya ditetapkan oleh senat akademik universitas dan dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

(1) Senat akademik bertugas : a. memberikan masukan kepada Menteri mengenai penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat; b. menyusun kebijakan akademik universitas, mengesahkan gelar, serta pengembangan universitas; c. menyusun … c. menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta kepribadian civitas akademika; d. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas; e. memberikan masukan kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan penilaiannya atas kinerja pimpinan dalam masalah akademik; f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; g. memberikan masukan kepada pimpinan dalam penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran; h. melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan universitas; i. memberikan masukan, nasihat, dan teguran kepada Pimpinan universitas dalam pengelolaan universitas dalam bidang akademik; j. merumuskan tata tertib kehidupan kampus. (2) Hasil penyusunan dan perumusan pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Wali Amanat untuk ditetapkan; (3) Anggaran pelaksanaan tugas Senat Akademik dibebankan kepada anggaran universitas.

BAB IX

PIMPINAN UNIVERSITAS

Pasal 23

Koreksi

(1) Pimpinan universitas terdiri dari Rektor yang dibantu oleh beberapa orang Wakil Rektor; (2) Jumlah dan pembidangan tugas Wakil Rektor ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat; (3) Anggota Pimpinan universitas harus memenuhi persyaratan untuk mampu melaksanakan perbuatan hukum. (4) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama dengan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum.

Pasal 24

(1) Rektor universitas diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat melalui suatu pemilihan dengan suara yang dimiliki unsur Menteri adalah 35 persen dari seluruh suara yang sah dan 65 persen sisanya dibagi rata kepada setiap anggota lainnya; (2) Calon Rektor universitas diajukan oleh Senat Akademik universitas kepada Majelis Wali amanat melalui suatu proses pemilihan; (3) Anggota pimpinan universitas lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, yang kemudian dilaporkan kepada Majelis Wali Amanat; (4) anggota Pimpinan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 25

Calon Rektor harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut : a. berkewarganegaraan INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. berpendidikan doktor; d. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi; e. memiliki jiwa kewirausahaan; f. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi. Pasal 26 …

Pasal 26

(1) Tatacara pemilihan Rektor universitas dapat dilakukan melalui pembentukan panitia oleh Majelis Wali Amanat yang bertugas menyeleksi bakal calon Rektor melalui mekanisme kompetisi terbuka, baik yang berasal dari dalam maupun luar universitas; (2) Majelis Wali Amanat dapat meminta pertimbangan kepada Senat Akademik dan Dewan Guru Besar terhadap bakal calon Rektor sebelum dilaksanakan pemilihan; (3) Pemilihan Rektor dilakukan dalam suatu rapat terbuka Majelis Wali Amanat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Wali Amanat; (4) Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak diangkat sebagai Rektor melalui keputusan Majelis Wali Amanat;

Pasal 27

Tugas pimpinan universitas adalah : 1. menyusun Rencana Strategis berdasarkan kebijakan umum Majelis Wali Amanat yang memuat sasaran dan tujuan universitas yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; 2. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan universitas; 3. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan MENETAPKAN peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum; 4. mengelola seluruh kekayaan universitas dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan universitas; 5. membina tenaga kependidikan, peserta didik, tenaga administrasi, dan golongan tenaga kerja lain yang ditetapkan oleh universitas; 6. membina hubungan dengan alumni, lingkungan universitas dan masyarakat pada umumnya; 7. menyelenggarakan pembukuan universitas; 8. melaporkan secara berkala kepada Majelis Wali Amanat mengenai kemajuan universitas; 9. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada menteri bersama Majelis Wali Amanat; 10. mengangkat dan memberhentikan tenaga pendidikan, tenaga administrasi, dan golongan tenaga kerja lain yang ditetapkan oleh universitas; 11. mengangkat … 11. mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada di bawahnya; 12. mengangkat Guru Besar yang diusulkan oleh Senat Akademik universitas dan Dewan Guru Besar; 13. mendelegasikan pelaksanaan tugas pimpinan universitas di tingkat fakultas dan unit lain kepada pimpinan fakultas dan pimpinan unit lain di lingkungan universitas; 14. dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi yang dapat tersusun atas jurusan/bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat Akademik universitas.

Pasal 28

(1) Rektor dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada salah seorang atau para wakil Rektor atau seseorang yang memiliki kualifikasi dan legalitas untuk tugas yang dimaksud; (2) Pimpinan mewakili universitas di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan universitas; (3) Pimpinan tidak berhak mewakili universitas, jika : a. terjadi perkara di depan pengadilan antara universitas dan Rektor atau dengan siapapun yang ditunjuknya; b. mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan universitas. (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Majelis Wali Amanat dapat menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan universitas.

Pasal 29

Pimpinan universitas dilarang merangkap jabatan sebagaimana tersebut berikut ini : a. Pimpinan dan jabatan struktural lembaga universitas atau lembaga pendidikan lain; b. Pimpinan badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan universitas; c. Jabatan struktural lainnya dalam instansi pemerintah pusat dan daerah; d. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan universitas. BAB X …

BAB XIII

PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN AKUNTABILITAS

Pasal 35

Koreksi

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penyelenggaraan universitas menyusun suatu Rencana Strategis; (2) Rencana Strategis adalah strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan program yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan untuk melaksanakan strategi tersebut, yang sekurang-kurangnya memuat antara lain : a. evaluasi … a. evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya; b. evaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada pada saat itu; c. asumsi yang dipakai dalam menyusun Rencana Strategis; d. penetapan sasaran, strategis, kebijakan, dan program kerja serta indikator kinerja universitas untuk periode perencanaan berikutnya. (3) Rencana Strategis disusun oleh Pimpinan setelah memperoleh masukan dari Senat akademik universitas, dan diajukan kepada Majelis Wali Amanat untuk dibahas dan disahkan.

Pasal 36

(1) Rencana Kerja dan Anggaran universitas adalah penjabaran Rencana strategis dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pengeluaran dan Pendapatan Tahunan; (2) Rencana Kerja dan Anggaran universitas diajukan kepada Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai; (3) Rencana Kerja dan Anggaran disahkan oleh Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tahun anggaran berjalan; (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan belum disahkan oleh Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Rencana Kerja dan Anggaran universitas sebelumnya dapat dilaksanakan sampai menunggu pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran universitas yang telah diusulkan.

Pasal 37

(1) Tahun anggaran universitas berlaku pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama; (2) Tatacara pengelolaan keuangan universitas disesuaikan dengan kebutuhan universitas dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, otonomi, dan akuntabilitas; (3) Tatacara pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara; (4) Tatacara pengelolaan keuangan universitas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 38

(1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun tutup buku, Pimpinan bersama-sama dengan Majelis Wali Amanat menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri mengenai : a. laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih; b. laporan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi keadaan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai universitas; c. laporan ketenagakerjaan universitas yang meliputi keadaan, kinerja, dan kemajuan yang telah dicapai. (2) Laporan keuangan yang diperiksa pengawas fungsional disusun menurut standar akuntansi yang berlaku; (3) Laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan yang dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat pengesahan Menteri menjadi informasi publik.

Pasal 39

(1) Laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan ditandatangani oleh semua anggota pimpinan universitas dan disampaikan kepada Majelis Wali Amanat; (2) Dalam hal terdapat anggota pimpinan universitas tidak menandatangani laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis dalam berita acara penandatanganan.

Pasal 40

(1) Universitas memiliki auditor internal yang terdiri dari Badan Audit akademik dan Badan Audit non Akademik yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan; (2) Auditor internal bertugas secara rutin mengaudit seluruh unit kerja di lingkungan universitas meliputi bidang akademik dan non akademik. BAB XIV …

Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang PENETAPAN UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB X

Pasal 30

BAB XI

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB XII

Pasal 34

BAB XIII

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB Kedua

Pasal 37

BAB Ketiga

BAB Ketiga

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB XIV

Pasal 41

BAB XV

Pasal 42

BAB XVI