Peraturan Menteri Nomor 45-permentan-ot-140-4-2014 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

PERMEN Nomor 45-permentan-ot-140-4-2014 Tahun 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. 2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi negara. 3. Jabatan fungsional tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4. Jam kerja adalah jam kerja di lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah. 5. Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang pegawai Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai tersebut yang www.djpp.kemenkumham.go.id sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana pegawai tersebut bekerja. 7. Alasan kedinasan adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dibuktikan dengan surat keputusan/surat perintah tugas/disposisi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 8. Evaluasi Jabatan adalah proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. 9. Rekonsiliasi perubahan data pemangku jabatan yang selanjutnya disebut rekonsiliasi adalah kegiatan membandingkan dan mencocokkan data pemangku jabatan untuk kemudian dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan yang disertai dengan data dukung yang sah sesuai ketentuan. 10. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 2

Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai yang mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada: a. pegawai yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu; b. pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu; e. pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar lingkungan Kementerian Pertanian; f. pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas; g. pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara; h. pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian www.djpp.kemenkumham.go.id Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara; i. pegawai pada Badan Layanan Umum yang mendapat remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Hari Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian yaitu 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. (2) Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam ditetapkan sebagai berikut: a. hari Senin sampai dengan hari Kamis: Pukul 07.30 - 16.00 waktu istirahat : Pukul 12.00 - 13.00 b. hari Jumat : Pukul 07.30 - 16.30 waktu istirahat : Pukul 11.30 - 13.00 (3) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja pada unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian yang tugasnya bersifat khusus ditetapkan dengan keputusan masing-masing pimpinan unit kerja eselon I setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. (4) Pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan dan/atau tugas belajar, maka hari dan jam kerja pegawai tersebut disesuaikan dengan hari dan jam tempat melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan/atau tugas belajar.

Pasal 5

(1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan mengisi daftar hadir elektronik. (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 2 (dua) kali pada waktu masuk dan pulang kerja. (3) Pengisian daftar hadir dilakukan secara manual apabila: a. perangkat dan sistem daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi; b. pegawai belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik; c. terjadi keadaan kahar (force majeure) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau www.djpp.kemenkumham.go.id lokasi kerja dan/atau jumlah pegawai tidak efisien untuk disediakan sistem kehadiran elektronik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 6

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 7

BAB III

BESARAN PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

(1) Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sesuai jabatannya yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam bentuk Keputusan. (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam MENETAPKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan rekonsiliasi perubahan data pemangku jabatan lingkup Kementerian Pertanian. (3) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

BAB IV

PERUBAHAN DATA PEMANGKU JABATAN DAN PENCATATAN Pasl 22 (1) Unit Kerja Eselon I dan Eselon II, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di

Pasal 23

(1) Pencatatan kehadiran dan penegakan disiplin pegawai, serta pelaksanaan cuti pegawai dilakukan setiap bulan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada Unit Kerja Eselon I dan Eselon II, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 24

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting sebelum berlakunya peraturan ini dan saat www.djpp.kemenkumham.go.id berlakunya peraturan ini masih menjalani hukuman disiplin dan cuti dimaksud, kepadanya diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan sebelumnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai yang mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 6

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 7

BAB III

BESARAN PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

PERUBAHAN DATA PEMANGKU JABATAN DAN PENCATATAN Pasl 22 (1) Unit Kerja Eselon I dan Eselon II, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pasal 27

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 8

Koreksi

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. Besaran Pemberian dan Pengurangan Tunjangan Kinerja; b. Perubahan Data Pemangku Jabatan dan Pencatatan.

(1) CPNS diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan yang diduduki. (2) Tunjangan Kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 11

Koreksi

(1) Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya. (2) Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kelas jabatannya pada bulan ketujuh. (3) Tunjangan kinerja bagi pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar disetarakan kedalam jabatan fungsional umum sebagai berikut: a. Kelas jabatan 7 untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar S3; b. Kelas jabatan 6 untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar S2; c. Kelas jabatan 5 untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar S1 atau D-IV; d. Kelas jabatan 4 untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar D-III, D-II, atau D-I. (4) Tunjangan Kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhitung mulai tanggal pegawai melaksanakan tugas belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Tugas Belajar PNS Lingkup Pertanian. (5) Pegawai yang telah melewati masa perpanjangan tugas belajar melalui izin belajar paling lama 1 (satu) tahun, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah menyelesaikan tugas belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung mulai tanggal diberlakukannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) oleh pejabat yang berwenang dibidang Kepegawaian pada unit kerja eselon II/UPT dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pejabat fungsional umum diberikan kelas jabatan fungsional umum dengan kelas jabatan paling tinggi 7 (tujuh); b. Pejabat fungsional tertentu yang belum diangkat kembali dalam jabatan sesuai jenjangnya, diberikan kelas jabatan fungsional umum dengan kelas jabatan paling tinggi 7 (tujuh); www.djpp.kemenkumham.go.id c. Pejabat fungsional tertentu yang telah diangkat kembali dalam jabatan sesuai jenjangnya, diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatannya.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat merangkap jabatan struktural di lingkungan Kementerian Pertanian, hanya diberikan satu Tunjangan Kinerja yang lebih menguntungkan. (2) Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi maka Tunjangan Kinerja diberikan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya. (3) Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang diberikan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya.

Pasal 13

Koreksi

Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya terhitung mulai tanggal diberlakukannya keputusan pembebasan sementara.

Pasal 14

Koreksi

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada: a. pegawai yang tidak masuk kerja dalam sehari; b. pegawai yang tidak berada di tempat tugas selama jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tanpa alasan kedinasan; c. pegawai yang terlambat masuk kerja; d. pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya; e. pegawai yang tidak mengisi daftar hadir; f. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; g. pegawai yang melaksanakan cuti besar, cuti alasan penting, dan cuti sakit; h. pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera sesuai ketentuan di lingkungan unit kerjanya; i. pegawai yang tidak menggunakan seragam kerja. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 15

Koreksi

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat persen) untuk setiap 1 (satu) hari. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setiap 2 (dua) jam. (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dan huruf e, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) untuk setiap menit, jika pegawai terlambat masuk kerja selama 1 (satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit; b. sebesar 2% (dua persen) jika pegawai terlambat masuk kerja selama lebih dari 90 (sembilan puluh) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja. (4) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dan huruf e, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. sebesar 0,02 % (nol koma nol dua persen) untuk setiap menit, jika pegawai pulang kerja sebelum waktunya selama 1 (satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit; b. sebesar 2 % (dua persen) jika pegawai pulang kerja sebelum waktunya selama lebih dari 90 (sembilan puluh) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja.

Pasal 16

Koreksi

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sesuai tingkat hukuman disiplin yang terdiri atas: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat. (2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id a. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; b. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan c. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. (3) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (4) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan d. sebesar 100% (seratus persen), jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif. (5) Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 17

Koreksi

(1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri. (2) Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja pegawai dapat diberikan kembali pada bulan berikutnya sejak keputusan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 18

Koreksi

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. pegawai yang melaksanakan cuti besar dan cuti alasan penting dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikecualikan untuk pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting karena ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu meninggal dunia untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja; c. pegawai yang melaksanakan cuti sakit dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2 % (dua persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.

Pasal 19

Koreksi

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf c dikecualikan untuk pegawai dengan kondisi sebagai berikut: a. mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan sehingga menjalani rawat inap di puskesmas atau rumah sakit atau tempat perawatan lain paling lama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap; b. menjalani rawat inap di puskesmas atau rumah sakit atau tempat perawatan lain lebih dari 3 (tiga) hari untuk paling lama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap.

Pasal 20

Koreksi

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) setiap kali tidak mengikuti upacara pada hari yang ditentukan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) setiap kali tidak menggunakan seragam kerja pada hari yang ditentukan.

Pasal 21

Koreksi

(1) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 100% (seratus persen). (2) Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan pertama, kedua, dan ketiga sejak yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 100% (seratus persen). (3) Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 100% (seratus persen).

(1) Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada Unit Kerja Eselon I menyusun laporan rekapitulasi kehadiran pegawai dengan melampirkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Data Pemangku Jabatan yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Sekretaris Unit Kerja Eselon I, dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. (2) Laporan rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja paling lambat minggu ketiga bulan berikutnya.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, SUSWONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id