Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa INDONESIA. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 3. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. 4. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. 5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. 7. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada PTN. 8. Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri INDONESIA adalah forum komunikasi para Rektor Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan untuk menjaga dan meningkatkan baku mutu pendidikan tinggi, integritas dan etika akademik. 9. Panitia Nasional adalah panitia yang melaksanakan koordinasi penerimaan mahasiswa baru secara nasional 10. Panitia Pusat adalah panitia yang melaksanakan koordinasi penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan bersama. 11. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pola penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN dilakukan melalui: a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang dilakukan oleh masing-masing PTN berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa; b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang dilakukan oleh PTN secara bersama-sama dengan seleksi yang ditetapkan berdasarkan hasil ujian tertulis atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa; dan/atau c. penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan sendiri oleh PTN yang seleksinya diatur dan ditetapkan oleh masing- masing PTN.

(1) PTN MENETAPKAN jumlah daya tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya. (2) Jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru program sarjana pada PTN yaitu: a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui SNMPTN; b. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui SBMPTN; dan c. paling banyak 20% (dua puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN.

(1) Pelaksanaan SNMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikoordinasikan oleh Panitia Nasional. (2) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri atas usul Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri INDONESIA (MRPTNI) setiap tahun.

(1) Persyaratan untuk mengikuti SNMPTN adalah: a. calon peserta berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan; b. memiliki prestasi akademik selama di pendidikan menengah dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dan tata cara, penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN ditetapkan oleh Panitia Nasional.

(1) PTN dapat menerima mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN. (2) Penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing pada PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. kualifikasi akademik; b. program studi; c. jumlah Mahasiswa; dan d. lokasi Perguruan Tinggi. (3) Persyaratan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit: a. memiliki ijazah yang setara dengan ijazah pendidikan menengah di INDONESIA; b. lulus seleksi yang dilakukan oleh PTN; c. lulus uji kemampuan Bahasa INDONESIA (UKBI); (4) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan: a. memiliki status akreditasi paling rendah B atau sebutan lain yang setara; b. persyaratan akademik lain yang ditetapkan perguruan tinggi. (5) Jumlah Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak 10% (sepuluh persen) pada program studi ilmu kedokteran dan paling banyak 20% (dua puluh persen) pada program studi di luar program studi ilmu kedokteran. (6) Persyaratan lokasi PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pembiayaan penyelenggaraan SNMPTN dibebankan pada anggaran Kementerian. (2) Pembiayaan penyelenggaraan SBMPTN dibebankan kepada peserta seleksi dan Kementerian. (3) Pembiayaan penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN ditetapkan oleh Rektor PTN.

(1) Panitia Nasional dan Panitia Pusat wajib melakukan penjaminan mutu pada setiap tahapan kegiatan seleksi. (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panitia Nasional dan Panitia Pusat .

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua peraturan yang mengatur penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada PTN dinyatakan tidak berlaku.