Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2013 tentang TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Ketentuan hari dan jam kerja: a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah; b. untuk satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang tugasnya bersifat khusus diatur dengan Peraturan Menteri; c. bagi Pegawai yang menjalani: 1. pendidikan dan pelatihan; dan 2. tugas belajar; disesuaikan dengan hari dan jam pelaksanaan kegiatan tersebut serta dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi tempat kegiatan tersebut diselenggarakan.

(1) Setiap Pegawai wajib hadir dan melaksanakan tugas di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing sesuai ketentuan hari dan jam kerja. (2) Pegawai yang terlambat hadir di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit diwajibkan mengganti sebanyak jumlah menit waktu keterlambatan pada hari yang sama.

(1) Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada setiap kehadiran di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing. (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja. (3) Rekam kehadiran secara manual dapat dilakukan jika: a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi; b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik; c. terjadi keadaan kahar (force majeure) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan sistem rekam www.djpp.kemenkumham.go.id kehadiran secara elektronik tidak dimungkinkan untuk dilakukan; dan/atau d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran secara elektronik.

(1) Setiap Pegawai yang mendapatkan penugasan di luar satuan organisasi masing-masing wajib hadir dan melaksanakan tugas pada tempat sesuai penugasan. (2) Kehadiran pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani oleh atasan langsung atau pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan. (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan keterangan wajib atau tidaknya Pegawai yang bersangkutan untuk melakukan rekam kehadiran pada satuan organisasi asal Pegawai yang bersangkutan sebelum dan sesudah pelaksanaan tugas.

(1) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 harus dicatat dan/atau direkap dalam Buku Kendali. (2) Buku Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan disimpan pada setiap satuan organisasi.

(1) Dalam hal keadaan mendesak dan penting, atasan langsung dapat menugaskan Pegawai secara lisan atau tertulis untuk melaksanakan tugas yang dapat melebihi ketentuan hari dan jam kerja. (2) Dalam hal penugasan diberikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung Pegawai yang ditugaskan harus segera menerbitkan surat tugas.

(1) Prestasi Kerja dihitung secara proporsional berdasarkan nilai capaian SKP dan perilaku kerja. (2) Ketentuan mengenai SKP dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja dikenai bagi Pegawai yang: a. tanpa alasan yang sah: 1. tidak masuk kerja, sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari; 2. terlambat masuk kerja tanpa mengganti waktu keterlambatan, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 3. pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 4. tidak berada di tempat tugas, sebesar 1% (satu persen) untuk setiap 1 (satu) hari; 5. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat masuk kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian; 6. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat pulang kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian. b. dikenai hukuman disiplin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan: 1. bagi Pegawai diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan karena terkena/terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara; 2. jika berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja bagi Pegawai tersebut dibayarkan kembali pada bulan berikutnya. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen). (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberlakukan jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural penyampaian alasan yang sah sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (4) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan: a. alasan karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter yang memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. alasan karena cuti yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. alasan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 11; atau d. alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsung. (5) Surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus disampaikan kepada pejabat atau ketua tim yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah sembuh dari sakit. (6) Surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus disampaikan kepada pejabat atau ketua tim yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama mulai cuti. (7) Surat atau dokumen lainnya yang menyatakan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

(1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b terdiri atas: a. cuti sakit; b. cuti tahunan; c. cuti bersalin; d. cuti alasan penting; e. cuti besar; dan f. cuti di luar tanggungan negara. (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) kecuali cuti sakit selama 1 (satu) tahun dan cuti di luar tanggungan negara. (3) Besaran Tunjangan Kinerja untuk cuti sakit selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan berdasarkan capaian SKP.

(1) Jika Pegawai mendapatkan nilai kinerja sangat baik pada tahun berjalan, diberikan penambahan Tunjangan Kinerja paling banyak 50% (lima puluh persen) pada tahun berikutnya. (2) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari selisih Tunjangan Kinerja antara kelas jabatan 1 (satu) tingkat diatas kelas jabatan yang diterimanya.

(1) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal serah terima jabatan. (2) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu dalam tahun anggaran berjalan, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pengangkatan.

Tunjangan Kinerja bagi: a. calon pegawai negeri sipil dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai jabatan yang akan diduduki; b. Pegawai yang: 1. melaksanakan tugas dinas sesuai penugasan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan yang diduduki; 2. berasal dari instansi di luar Kementerian Kesehatan yang diperbantukan atau dipekerjakan di Kementerian Kesehatan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan yang diduduki.

(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan oleh satuan organisasi atau sekretariat masing-masing unit utama. (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dilakukan oleh Biro Umum. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pencatatan nilai capaian SKP dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat atau ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus menyampaikan laporan: a. informasi akumulasi penghitungan hari dan jam kerja yang dilanggar setiap Pegawai berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri; b. rincian perhitungan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai secara bulanan berdasarkan pencatatan kehadiran, ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai, pelaksanaan cuti Pegawai, dan nilai capaian SKP kepada unit kerja yang menangani pembayaran Tunjangan Kinerja.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan paling lambat tanggal 6 (enam) pada bulan berikutnya. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Jika tanggal 6 jatuh pada hari libur, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Prestasi Kerja dihitung 100% (seratus persen).

Bagi pegawai yang pindah tugas pada satuan organisasi lain, termasuk yang belum mampu membayar tunjangan kinerja, pembayaran Tunjangan Kinerja untuk Tahun 2013 dibayarkan oleh satuan organisasi asal.