Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Okupasi Terapis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan okupasi terapi sesuai ketentuan dengan peraturan perundang- undangan. 2. Okupasi Terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada pasien/klien dengan kelainan/kecacatan fisik dan/atau mental yang mempunyai gangguan pada kinerja okupasional, dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk mengoptimalkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang. 3. Gangguan Area Kinerja Okupasional adalah gangguan pada aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas, dan pemanfaatan waktu luang. 4. Gangguan Komponen Kerja Okupasional adalah gangguan pada fungsi sensorik, persepsi, motorik, kognitif, interpersonal, dan spiritual. 5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 6. Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat STROT adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Okupasi Terapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIPOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri. 8. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIKOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Okupasi Terapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 9. Standar Profesi Okupasi Terapis adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh Okupasi Terapis untuk dapat melaksanakan pekerjaan dan praktik Okupasi Terapi secara profesional yang diatur oleh Organisasi Profesi. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 11. Majelis Tenaga Kesehatan INDONESIA yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. 12. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI. 13. Organisasi Profesi adalah Ikatan Okupasi Terapis INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan oleh Okupasi Terapis dalam melaksanakan pekerjaan dan praktik pelayanan Okupasi Terapi.

Dalam menjalankan pekerjaan dan praktiknya, Okupasi Terapis minimal berijazah Diploma Tiga Okupasi Terapi.

(1) Okupasi Terapis yang memiliki SIKOT dapat melakukan pelayanan Okupasi Terapi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa: a. puskesmas; b. klinik; c. rumah sakit; dan d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. (2) Okupasi Terapis yang memiliki SIPOT dapat melakukan praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri.

(1) Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, MTKI, dan MTKP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pekerjaan dan praktik Okupasi Terapis dengan mengikutsertakan Organisasi Profesi. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Okupasi Terapis.

Okupasi Terapis yang telah memiliki SIOT berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis dinyatakan telah memiliki STROT sampai dengan masa berlakunya berakhir dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis; dan b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 571/Menkes/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Okupasi Terapis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.