Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2014 tentang STATUTA POLITEKNIK NEGERI PADANG

(1) PNP merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. (2) PNP ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2014. (3) PNP semula bernama Politeknik Engineering Universitas Andalas didirikan pada tahun 1985 melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 80/Dikti/Kep/1985, dan mulai menyelenggarakan pendidikan pada tanggal 5 Oktober 1987 dan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0313/O/1991, tanggal 06 Juni 1991 ditetapkan menjadi Politeknik Unand. (4) Tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai hari lahir (dies natalis) PNP.

PNP berdasarkan Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan Bhinneka Tunggal Ika.

PNP berasaskan: a. Kebenaran ilmiah; b. Penalaran; c. Kejujuran; d. Keadilan; e. Manfaat; f. Kebajikan; g. Tanggungjawab; h. Kebhinekaan; dan i. Keterjangkauan.

(1) PNP memiliki lambang berbentuk segi lima dengan warna dasar oranye, yang di dalamnya berisi tiga balok berwarna hijau, bola dunia, dan cengkeraman bola dunia berwarna hijau yang menyerupai huruf P. (2) Lambang PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut: a. Bola Dunia merupakan perwujudan visi PNP yang berorientasi secara nasional dan regional. b. Tiga Balok merupakan perwujudan tiga tungku sejarangan (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) Minangkabau. c. Cengkeraman melambangkan komitmen dalam melaksanakan tujuan dan misi untuk mencapai visi. d. Warna oranye melambangkan semangat belajar dan bekerja. e. Warna hijau melambangkan kemakmuran. f. Bentuk Huruf P Inisial PNP dan berada di Kota Padang. (3) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode: Warna Kode Warna Oranye RGB-255-127-0 Hijau RGB-0-130-0 (4) Lambang PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) PNP memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dengan warna dasar orange dengan kode warna RGB-255-127-0, yang pinggirannya diberi rumbai berwarna kuning dengan kode warna RGB-255-204-0, dan di tengahnya terdapat lambang PNP dan tulisan POLITEKNIK NEGERI PADANG. (2) Bendera PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) Jurusan memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dengan warna dasar yang berbeda sesuai dengan jurusan masing-masing dan di tengahnya terdapat lambang PNP dan tulisan jurusan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) PNP memiliki himne dan mars. (2) Himne PNP sebagai berikut: POLITEKNIK NEGERI PADANG (3) Mars PNP sebagai berikut: (4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) PNP memiliki busana akademik dan busana almamater. (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana senat, dan busana wisudawan. (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, jubah, kalung gordon, dan salempang. a. Toga terbuat dari kain keras dan diberi kuncir warna oranye; b.Jubah pimpinan dan senat berwarna dasar hitam dari bahan kain, memiliki serip dengan warna oranye, dan lengan bermanset beludru warna hitam; c. Jubah wisudawan berwarna hitam; d.Kalung gordon berwarna perak; e. Salempang bertuliskan Wisudawan dan Jurusan yang berwarna sesuai dengan jurusan masing-masing. (4) Kalung gordon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan busana akademik untuk Direktur dan Ketua Senat. (5) Busana almameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket dan topi berwarna oranye dengan kode warna RGB-255-127-0 dan di dada kiri jaket dan bagian depan pada topi terdapat lambang PNP. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Visi:Pada tahun 2025 menjadi institusi pendidikan vokasional terbaik di Asia Tenggara, bermartabat, dan berwawasan internasional.

Misi: a. menyelenggarakan pendidikan vokasional yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan internasional; b. menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat; d. menjalin kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, pemerintahan, dan dunia usaha ditingkat nasional dan Internasional.

Tujuan: a. menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing antar bangsa, bermartabat dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pencapaian hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan paten; c. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; d. terwujudnya kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri yang saling menguntungkan.

Dalam pengembangan program kerja ke depan, PNP berpedoman kepada isu-isu strategis baik yang berasal dari dalam maupun dari luar lembaga meliputi; a. pemerataan dan perluasan akses; b. peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; c. penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik; d. pendidikan berbasis kewirausahaan (Education Base Enterpreneur).

Arah pengembangan PNP jangka panjang sampai pada tahun 2025 akan difokuskan pada 3 (tiga) aspek utama: a. membangun PNP untuk menjadi politeknik dengan tata kelola yang baik; b. membangun PNP untuk menjadi politeknik pendukung dunia usaha dan industri; c. meningkatkan tanggung jawab sosial dan kesejahteraan terhadap lingkungan masyarakat.

Pilar strategi pengembangan PNP: a. peningkatan mutu dan perluasan akses pendidikan; b. peningkatan kualitas penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat; c. penguatan sistem tata kelola dan organisasi; d. peningkatan kapasitas dan produktivitas sumberdaya; e. perluasan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Organ PNP terdiri atas: a. Direktur; b. Senat; c. Satuan Pengawasan; dan d. Dewan Penyantun.

Direktur sebagai organ pengelola PNP, terdiri atas: a. Direktur dan Wakil Direktur b. Bagian; c. Jurusan; d. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan e. Unit Pelaksana Teknis.

(1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang. (2) PNP dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang: a. penetapan kebijakan, norma, dan kode etik akademik yang diusulkan oleh Direktur; b. pengawasan terhadap: 1. penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika; 2. penerapan ketentuan akademik; 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan; 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 5. pelaksanaan tata tertib akademik; 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur; d. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi; e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; f. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan profesor; g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

(1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris. (2) Keanggotaan Senat terdiri atas: a. Direktur; b. Wakil Direktur; c. Ketua Jurusan; d. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; e. Wakil dosen dari setiap Jurusan. (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dipilih di antara dosen dengan ketentuan: a. 1 (satu) orang senat mewakili 15 (lima belas) orang dosen, apabila jumlah dosen lebih dari 7 (tujuh) orang setelah kelipatan 15 (lima belas), maka diwakili oleh 1 (satu) orang senat. b.dipilih diantara dosen pada jurusan berdasarkan suara terbanyak. (4) Senat terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b.Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (5) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola. (6) Masa jabatan anggota Senat 1 (satu) periode 4 (empat) tahun dan dapat di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Senat.

(1) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan organ PNP yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Direktur. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan memiliki tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik; b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik; c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan.

(1) Satuan Pengawasan berjumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan komposisi keahlian di bidang akuntansi/keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, hukum, dan ketatalaksanaan. (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. kualifikasi akademik paling rendah sarjana (strata 1) atau diploma IV; d. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidangnya; e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. (3) Satuan Pengawasan terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (4) Anggota Satuan Pengawasan ditetapkan oleh Direktur. (5) Masa jabatan keanggotaan Satuan Pengawasan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai komposisi anggota dan tata cara pemilihan anggota satuan pengawasan diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) Dewan Penyantun merupakan organ PNP yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan PNP. (2) Bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi organisasi, sumber daya manusia, administrasi, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana serta perencanaan dan pengembangan. (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang: a. pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik; b. merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik; c. turut menghimpun dana untuk pengembangan dan pembangunan PNP; dan d. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola PNP.

(1) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas: a. 1 (satu) orang wakil pemerintah daerah propinsi; b. 1 (satu) orang wakil alumni; c. 1 (satu) orang wakil dunia usaha; d. 1 (satu) orang wakil tokoh pendidikan; dan e. 1 (satu) orang wakil purna bakti PNP. (2) Dewan Penyantun terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (3) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun. (4) Keanggotaan Dewan Penyantun ditetapkan oleh Direktur. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) Dosen di lingkungan PNP dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur dan Wakil Direktur. (2) Dosen di lingkungan PNP dapat diangkat menjadi Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis. (3) Pengangkatan Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; b. perubahan organisasi. (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; e. cuti di luar tanggungan negara; dan f. berhalangan tetap. (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; d. diangkat dalam jabatan lain; e. dibebaskan dari jabatan akademik; atau f. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab. (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. Penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan b. perubahan bentuk PNP. (7) Untuk diangkat sebagai Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, seorang dosen harus memenuhi: a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus. (8) Persyaratan umum untuk Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Persyaratan umum untuk Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi: a. dosen pegawai negeri sipil; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945; d. sehat jasmani rohani yang dibuktikan dengan dengan surat keterangan dokter; e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; f. memiliki pengalaman manajerial; g. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar yang meninggalkan tugas Tridharma yang dinyatakan secara tertulis; i. menduduki jabatan fungsional: 1. Lektor bagi jabatan Wakil Direktur; dan 2. Asisten ahli bagi jabatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis. j. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang dinyatakan secara tertulis; k. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan l. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. (10) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b ditetapkan dalam peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilarang merangkap jabatan pada: a. perguruan tinggi lain; b. lembaga pemerintah; c. perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; d. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan PNP.

(1) Tenaga kependidikan di lingkungan PNP dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau kepala unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan pejabat struktural atau kepala unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; b. perubahan organisasi. (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; e. cuti di luar tanggungan negara; dan f. berhalangan tetap. (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan. d. diangkat dalam jabatan lain; e. dibebaskan dari jabatan akademik; atau f. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab. (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; b. perubahan bentuk PNP. (6) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau kepala unit pelaksana teknis seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Direktur adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin PNP. (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (3) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahap: a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan. (2) Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. Senat membentuk panitia pemilihan Direktur; b. Panitia pemilihan Direktur melakukan identifikasi dosen yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Direktur dan mengumumkan hasilnya; c. Dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b, bersedia dicalonkan dan wajib mendaftarkan diri ke panitia pemilihan Direktur; d. Panitia pemilihan Direktur melakukan seleksi administratif sesuai persyaratan dan mengumumkan nama-nama bakal calon Direktur yang memenuhi persyaratan; e. Panitia pemilihan Direktur menyampaikan nama-nama bakal calon Direktur kepada Senat paling sedikit 4 (empat) bakal calon; f. Apabila bakal calon Direktur kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan Direktur melakukan perpanjangan masa pendaftaran bakal calon Direktur selama 5 (lima) hari kerja; dan g. Apabila setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf f, bakal calon Direktur kurang dari 4 (empat) orang, Ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai bakal calon Direktur. (3) Tahap penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan PNP dihadapan rapat Senat terbuka. b. Senat melakukan penyaringan untuk menghasilkan 3 (tiga) orang calon Direktur. c. ketentuan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Senat; d. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Direktur tersebut; dan e. Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Direktur hasil penyaringan kepada Menteri yang dilengkapi daftar riwayat hidup dan program kerja calon Direktur. (4) Tahap pemilihan dan pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.