PP

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang PENANGANAN SECARA KHUSUS DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SAKSI PELAKU

PP Nomor 24 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kesatu

Tata Cara Penanganan Secara Khusus Bagi Tersangka dan Terdakwa

Pasal 5

Untuk mendapatkan penangEman secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan kepada: a. penyidik yang sedang memeriksa perkaranya; b. penuntut umum yang sedang memeriksa perkaranya; atau c. pimpinan LPSK. Pasal 6. . . Tfdrftl{Il K IND ESIA

Pasal 6

(l) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan secara elektronik atau nonelektronik.

Pasal 7

(l) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan substantif dan administratif. (2) Persyaratan substantif sebaeaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh tersangka atau terdakwa dalam mengungkap suatu tindak pidana; dan b. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya. (3) Dalam hal terdapat aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersangka atau terdakwa juga harus bersedia mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan. (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. identitas tersangka atau terdakwa; b. surat pernyataan bukan pelaku utama; c. surat pernyataan mengakui perbuatannya; d. surat pernyataan bersedia bekerja sama dengan penyidik atau penuntut umum; e. surat pernyataan bersedia mengungkap tindak pidana yang dilakukan dalam setiap tahap pemeriksaan; dan f. surat pernyataan tidak melarikan diri. (5) Dalam hal permohonan diajukan kepada pimpinan LPSK, selain melampirkan persyaratan ss[agaimana dimaksud pada ayat (4), tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya juga harus melampirkan salinan berita acara pemeriksaan atau berita acara persidangan. (6) Dalam . . . UBLIK INDONESIA (6) Dalam hal terdapat aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan, selain melampirkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya juga harus surat pernyataan kesediaan aset yang diperoleh dari tindak pidana.

Pasal 8

Terhadap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penyidik, penuntut umum, atau pimpinan LPSK melakukan pemeriksaan administratif dan substantif.

Pasal 9

Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap oleh penyidik, penuntut umum, atau pimpinan LPSK. Pasal lO (1) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, penyidik, penuntut umum, atau pimpinan LPSK memberitahukan secara elektronik atau nonelektronik kepada tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya untuk persyaratan administratif. (2) Tersangka, terdakwa, atau kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus persyaratan administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tqluh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat l2l tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya tidak melengkapi persyaratan administratif, permohonan dinyatakan ditolak. (4) Terhadap permohonan yarrg dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan kembali sebelum tersangka atau terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam persidangan. Pasal 11 .. . PRESTOEN UBLIK INDONESIA

Pasal 11

(1) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, penyidik, penuntut umum, atau pimpinan LPSK melakukan pemeriksaan substantif. (2) Dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), penyidik, penuntut umum, dan pimpinan LPSK melakukan koordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. (3) Penyidik, penuntut umum, dan pimpinan LPSK dalam melakukan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait.

Pasal 12

(l) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterima. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pemeriksaan substantif belum selesai dilakukan, penyidik, penuntut umum, atau pimpinan LPSK dapat melakukan perpanjangan waktu pemeriksaan substantif untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 13

Dalam hal permohonan dinyatakan diterima berdasarkan hasil substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l: a. pada tahap penyidikan, Saksi Pelaku berhak mendapatkan penanganan secara khusus berupa: 1. pemisahan tempat penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a; dan 2. pemisahan pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b; b. pada tahap penuntutan, Saksi Pelaku berhak mendapatkan penErnganan secara khusus berupa: l. pemisahan BLIK INDONESTA l. pemisahan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a; 2. pemisahan pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b; dan 3. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c; atau c. pada tahap di sidang pengadilan, Saksi Pelaku berhak mendapatkan pen.rng.rnan secara khusus berupa: l. pemisahan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a; dan 2. memberikan kesaksian di depan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

Pasal 14

(l) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak diterima berdasarkan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penyidik, penuntut umum, atau pimpinan LPSK memberitahukan kepada tersangka, terdakrra, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilaksanakan.

Pasal 15

(1) Selain berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penanganan secara khusus dapat diberikan berdasarkan penilaian penyidik, penuntut umum, atau majelis hakim yang sedang memeriksa perkaranya. (2) Dalam hal penanganrrn secara khusus diberikan berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik atau penuntut umum memberitahukan kepada pimpinan LPSK. Pasal 16. . . UBLIK INDONESIA

Pasal 16

Penanganan secara khusus berupa pemisahan tempat menjalani pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan sebagai Saksi Pelaku.

BAB III

TATA CARA PENANGANAN SECARA KHUSUS DAN PENGHARGAAN BAGI TERPIDANA

Pasal 18

Untuk penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf c, terpidana atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan kepada: a. penyidik PRESIOEN a. penyidik yang sedang memeriksa perkara tersangka untuk kasus y€rng sama dengan terpidana; b. penuntut umum yang sedang memeriksa perkara terdakwa untuk kasus yang sama dengan terpidana; atau c. pimpinan LPSK.

Pasal 19

(l) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan secara elektronik atau nonelektronik. Pasd 20 (l) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi persyaratan substantif dan administratif. (2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh terpidana dalam mengungkap suatu tindak pidana; dan b. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya. (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. identitasterpidana; b. surat pernyataan bukan pelaku utama; c. surat pernyataan bersedia bekerja sama dengan penyidik atau penuntut umum; d. surat pernyataan bersedia mengungkap tindak pidana pada setiap tahap pemeriksaan; dan e. surat pernyataan tidak melarikan diri. (4) Dalam hal permohonan diajukan kepada pimpinan LPSK, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terpidana juga harus melampirkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 2l ... REPUBLIK INDONES]A

Pasal 21

Terhadap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, penyidik, penuntut umum, atau pimpinan LPSK melakukan pemeriksaan administratif dan substantif.

Pasal 22

Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap oleh penyidik, penuntut umum, atau pimpinan LPSK.

Pasal 23

(l) Dalam hal berkas dinyatakan tidak lengkap, berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, penytdik, penuntut' umum, atau pimpinan LPSK memberitahukan secara elektronik atau nonelektronik kepada terpidana atau kuasa hukumnya untuk melengkapi dokumen persyaratan. (2) Terpidana atau kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lana 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpidana atau kuasa hukumnya tidak melengkapi dokumen persyaratan, dinyatakan ditolak. Pasal24 (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkas permohonan dinyatakan lengkap, penyidik, penuntut umum, atau pimpinan LPSK melakukan substantif. (2) Dalam melakukan substantif terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik, penuntut umum, dan pimpinan LPSK melakukan koordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing, (3)Penyidik (3) Penyidik, penuntut umum, dan pimpinan LPSK dalam melakukan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait.

Pasal 25

(1) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasd 24 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterima. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pemeriksaan substantif belum selesai dilakukan, penuntut umum, atau prmprnan LPSK dapat melakukan perpanjangan waktu pemeriksaan substantif untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari. Pasa726 Dalam hal berdasarkan hasil substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dinyatakan diterima maka terpidana berhak mendapatlan penanganan secara khusus berupa: a tempat menjalani pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a; dan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakrva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

Pasal 27

(l) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak diterima berdasarkan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, penyidik, penuntut umum, atau pimpinan LPSK memberitahukan kepada terpidana atau kuasa hukumnya disertai dengan alasan. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada terpidana atau kuasa hukumnya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal dilaksanakan. substantif selesai b. Pasal 28. . .

Pasal 28

(1) Selain berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penanganan secara khusus dapat diberikan berdasarkan penilaian penyidik, penuntut umum, atau majelis hakim yang sedang memeriksa perkara tersangka atau terdakwa untuk kasus yang sama dengan terpidana. (2) Dalam hd penanganEm secara khusus diberikan berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (l), penyidik atau penuntut umum memberitahukan kepada pimpinan LPSK.

Pasal 29

(1) Terhadap terpidana yang telah penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat diberikan rekomendasi penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah didengarkan ke salsiannya di persidangan. (21 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan oleh LPSK setelah berkoordinasi dengan penuntut umum. (3) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penuntut umum memperhatikan kriteria: a. kualitas keterangan yang Saksi Pelaku; b. konsistensi keterangan yang disampaikan Saksi Pelaku pada setiap tahapan pemeriksaan; dan/ atau c. sikap kooperatif Saksi Pelaku dengan penyidik, penuntut umum, dan LPSK.

Pasal 30

LPSK menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada menteri yang suburusan pemerintahan di bidang imigrasi dan yang lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IV