Peraturan Menteri Nomor 0945 Tahun 2015 tentang FUNGSI DAN TUGAS PELAKSANA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemuda adalah warga yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. 2. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. 3. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri. 4. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan. 5. Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat Pelaksana LPKP adalah organ pelaksana tugas Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda. 6. Bantuan akses Permodalan adalah fasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda. 7. Masyarakat adalah warga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan. 8. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 10. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan 11. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

(1) Pelaksana LPKP merupakan organ pelaksana fungsi dan tugas LPKP. (2) Pelaksana LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi urusan kewirausahaan pemuda di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

(1) Sumber pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan Pelaksana LPKP dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan. (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat , pendanaan kegiatan Pelaksana LPKP dapat diperoleh dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2015 MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, IMAM NAHRAWI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY