Peraturan Menteri Nomor 142-pmk-04-2011 Tahun 2011 tentang IMPOR SEMENTARA

(1) Terhadap Barang Impor Sementara dapat diberikan pembebasan bea masuk atau keringanan bea masuk. (2) Barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan pembebasan bea masuk adalah: a. barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan selain di tempat penyelenggaraan pameran berikat; b. barang untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu; c. barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi; d. barang untuk keperluan tenaga ahli; e. barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; f. barang untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, dan perlombaan; g. kemasan yang digunakan dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau ekspor baik secara berulang- ulang maupun tidak; h. barang untuk keperluan contoh atau model; i. kapal pesiar perorangan (yacht) yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara; j. kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh warga negara asing; k. kendaraan atau sarana pengangkut yang masuk melalui lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat regular; l. barang untuk keperluan diperbaiki, direkondisi, diuji, dan dikalibrasi; m. binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan, pelatihan, pejantan, dan penanggulangan gangguan keamanan; www.djpp.kemenkumham.go.id n. barang untuk keperluan penanggulangan bencana alam, kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan keamanan dan untuk tujuan kemanusiaan atau sosial; o. barang untuk keperluan kegiatan Tentara Nasional INDONESIA (TNI) dan Kepolisian Republik INDONESIA (POLRI); p. kapal yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional; q. pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional; r. barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, dan barang pribadi pelintas batas; s. barang pendukung proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman atau hibah dari luar negeri; t. sarana pengangkut yang tidak dipergunakan untuk pengangkutan dalam Daerah Pabean; dan/atau u. petikemas yang tidak digunakan untuk pengangkutan dalam Daerah Pabean. (3) Barang Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Barang Impor Sementara selain yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Termasuk sebagai Barang Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah: a. mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur; b. barang yang digunakan untuk melakukan perbaikan; atau c. barang yang digunakan untuk melakukan pengetesan atau pengujian.

(1) Untuk mendapatkan izin Impor Sementara, Importir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara. (2) Permohonan untuk memperoleh izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Direktur Jenderal dalam hal: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Barang Impor Sementara digunakan untuk kegiatan berskala internasional; b. Kantor Pabean tidak dapat digunakan untuk melakukan pelayanan pemenuhan kewajiban kepabeanan yang disebabkan karena terjadi bencana alam atau dalam kondisi keadaan memaksa; c. Barang Impor Sementara digunakan untuk operasi perminyakan dan pertambangan; atau d. Barang Impor Sementara diperlukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk kemudahan pelayanan pemberian izin Impor Sementara. (3) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap barang dengan kriteria sebagai berikut: a. barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, dan barang pribadi pelintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf r; b. sarana pengangkut yang tidak dipergunakan untuk pengangkutan dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf t; atau c. petikemas yang tidak digunakan untuk pengangkutan dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf u. (4) Permohonan untuk memperoleh izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit harus memuat: a. rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai Barang Impor Sementara; b. pelabuhan tempat pemasukan Barang Impor Sementara; c. lokasi penggunaan Barang Impor Sementara; d. tujuan penggunaan Barang Impor Sementara; dan e. jangka waktu Impor Sementara. (5) Permohonan untuk memperoleh izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit harus dilampiri dengan: a. dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang, spesifikasi dan/atau identitas barang, dan jangka waktu Impor Sementara; b. dokumen yang menjelaskan tentang kontrak kerja atau perjanjian sewa (leasing agreement) atau dokumen semacam itu yang masih berlaku; www.djpp.kemenkumham.go.id c. pernyataan tertulis mengenai barang tersebut akan Diekspor Kembali; d. pernyataan tertulis bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai dengan aslinya; e. dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemohon izin Impor Sementara; dan f. dokumen-dokumen yang terkait dengan perizinan.

(1) Dalam jangka waktu berlakunya izin Impor Sementara, Barang Impor Sementara dapat dilakukan pindah lokasi. (2) Pindah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemindahan tempat penggunaan Barang Impor Sementara selain dari lokasi penggunaan sebagaimana tercantum dalam surat izin Impor Sementara. (3) Sebelum Barang Impor Sementara dilakukan pindah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara. (4) Dalam hal Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan pindah lokasi Barang Impor Sementara, dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara. (5) Perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dokumen pelindung pindah lokasi Barang Impor Sementara. (6) Dalam hal Barang Impor Sementara dilakukan pindah lokasi ke tempat lain yang berada dalam pengawasan Kantor Pabean lain, www.djpp.kemenkumham.go.id Importir memberitahukan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Kantor Pabean tempat lokasi yang baru. (7) Dalam hal Barang Impor Sementara telah dilakukan pindah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengawasan atas Barang Impor Sementara tersebut dilakukan oleh Kantor Pabean lokasi penggunaan Barang Impor Sementara. (8) Dalam hal Kantor Pabean lokasi penggunaan Barang Impor Sementara melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menemukan pelanggaran atas izin Impor Sementara yang diberikan, harus memberitahukan kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara.