Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2014 tentang PELAYANAN KESEHATAN SPA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelayanan Kesehatan SPA adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat penggunaan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (spirit), sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal. 2. Health SPA adalah suatu bentuk Pelayanan Kesehatan SPA untuk menghasilkan manfaat relaksasi dan kebugaran. 3. Wellness SPA adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan SPA untuk menghasilkan manfaat peremajaan (rejuvenasi) dan penguatan sistem tubuh (revitalisasi). 4. Relaksasi adalah upaya untuk mengurangi kelelahan, kepenatan, ketegangan, emosi, kejenuhan, baik fisik maupun mental untuk mendapat kebugaran kembali. 5. Rejuvenasi adalah memelihara kesehatan sebagai proses peremajaan tubuh. 6. Revitalisasi adalah upaya pemberdayaan fungsi tubuh untuk lebih menguatkan fungsi organ tubuh yang sehat dan mengembalikan vitalita sehingga diperoleh tingkat kesehatan yang lebih optimal. 7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata. 8. Terapi Hidro adalah bentuk perawatan tubuh yang menggunakan air sebagai modalitas terapi untuk membantu klien dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. 9. Terapi Aroma adalah bentuk perawatan tubuh yang menggunakan minyak atsiri (essential oil) dan senyawa aromatik lainnya yang diekstrak dari bunga, kulit kayu, batang, daun, akar atau bagian lain dari tanaman untuk tujuan mempengaruhi psikis (kejiwaan) dan fisik seseorang. 10. Pijat adalah teknik perawatan tubuh dengan cara usapan dan penekanan menggunakan anggota gerak tubuh seperti tangan, jari, siku dan atau alat bantu lainnya pada permukaan tubuh yang memberikan efek stimulasi dan relaksasi, melancarkan sistem peredaran darah, melancarkan sistem peredaran limfe (getah bening) dan penguatan sistem tubuh lainnya, dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran. www.djpp.kemenkumham.go.id 11. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional/terapis SPA yang telah melaksanakan pendaftaran. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pengaturan Pelayanan Kesehatan SPA bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan SPA yang aman, bermanfaat, bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.

(1) Pelayanan Kesehatan SPA harus mengikuti prinsip dasar dan konsep penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan SPA. (2) Prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pohon keilmuan pengobatan tradisional INDONESIA yang meliputi pendekatan kosmologi, holistik dan kultural (biopsikososiokultural).

(1) Pelayanan Kesehatan SPA merupakan upaya kesehatan perorangan, dengan pendekatan promotif dan preventif. (2) Pelayanan Kesehatan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menekankan pada upaya mempertahankan, menjaga dan meningkatkan kemampuan tubuh agar tercapai tingkat kesehatan yang optimal.

(1) Pelayanan Kesehatan SPA terdiri atas: a. Pelayanan Kesehatan SPA tradisional; dan b. Pelayanan Kesehatan SPA medis (medical SPA). (2) Pelayanan Kesehatan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Health SPA; dan b. Wellness SPA. (3) Health SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan di griya SPA tirta I. (4) Wellness SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan di griya SPA tirta II dan griya SPA tirta III. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan SPA medis (medical SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan SPA tradisional harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan izin teknis. (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat izin teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. (3) Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya, selama memenuhi persyaratan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan SPA mempunyai kewajiban : a. membuat papan nama Griya SPA; b. memberikan informasi yang benar mengenai Pelayanan Kesehatan SPA yang diberikan; c. memberikan pelayanan yang aman dan bermanfaat sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan SPA, standar pendidikan dan standar prosedur operasional (SPO) yang ditetapkan; d. melakukan kewaspadaan umum (universal precaution) dengan menggunakan alat yang steril; e. mampu melaporkan kondisi kontraindikasi klien yang meliputi perubahan suhu tubuh, gangguan pernafasan, dan reaksi alergi saat perawatan kepada penyelia/supervisor; f. mencatat setiap klien yang berkunjung ke Griya SPA di buku registrasi kunjungan klien; dan g. melaporkan rekapitulasi hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan menggunakan contoh formulir 4 sebagaimana terlampir. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pelayanan Kesehatan SPA yang telah diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/PER/MENKES/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan SPA, tetap dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan SPA sampai habis masa berlakunya izin. (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Griya SPA yang sedang dalam proses pengajuan izin baru atau perpanjangan izin dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/PER/MENKES/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan SPA, tetap diberikan izin teknis. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pelayanan kesehatan SPA yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 1205/PER/MENKES/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan SPA, harus menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat 1(satu) tahun sejak diundangkan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/PER/MENKES/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan SPA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.