Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan. 2. Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki oleh daerah baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global. 3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota. 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan www.djpp.kemenkumham.go.id mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 6. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 7. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaran pemerintahan daerah. 9. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 10. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 11. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 13. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 14. Menteri adalah menteri dalam negeri

(1) Pemerintah daerah berwenang menyusun dan MENETAPKAN PUD setiap tahun. (2) PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) PUD disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria PUD. (2) Gubernur dan Bupati/Walikota melalui SKPD menyusun rencana pengembangan PUD. (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan SKPD yang terkait langsung dengan pengembangan PUD. (4) Rencana pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pengembangan PUD jangka panjang daerah; dan b. pengembangan PUD jangka menengah daerah;

(1) Gubernur dan bupati/walikota melalui SKPD yang terkait langsung dengan pengembangan PUD melaksanakan pengembangan PUD. (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengembangan PUD dengan mengacu pada perencanaan PUD dalam Pasal 4.

(1) Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengembangan PUD. (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pengembangan PUD; b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan PUD; dan c. evaluasi terhadap hasil rencana pengembangan PUD. (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengembangan PUD dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;dan c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan PUD di provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan PUD kabupaten/kota di wilayahnya. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian pedoman terhadap perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pengembangan PUD di provinsi; b. pemberian tenaga pendamping dalam pengembangan PUD di provinsi; c. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi terhadap penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pengembangan PUD di provinsi; dan d. pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah daerah terkait pengembangan PUD di provinsi. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pemberian pedoman terhadap perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pengembangan PUD di kabupaten/kota diwilayahnya; b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi terhadap penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pengembangan PUD di kabupaten/kota diwilayahnya; dan c. pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah daerah terkait pengembangan PUD di kabupaten/kota diwilayahnya.

(1) Gubernur melaporkan hasil penetapan dan pengembangan PUD di kabupaten/kota diwilayahnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (2) Bupati/Walikota melaporkan hasil penetapan dan pengembangan PUD kepada Gubernur. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id