Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2014 tentang PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan Keagamaan Buddha adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Buddha dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. 2. Pendidikan Widya Dharma adalah pendidikan keagamaan Buddha yang diselenggarakan dalam bentuk pengkajian kitab, pembentukan karakter Buddhis, minat, bakat, life skill, dan keahlihan atau bentuk lain yang sejenis. 3. Sekolah Minggu Buddha/Vijjalaya adalah pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk kelompok belajar yang dilaksanakan pada hari Minggu, bertempat di vihara, cetiya, kuil, kelenteng, pusdiklat Buddhis, Buddhis center, dan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD). 4. Pabbajja Samanera adalah satuan pendidikan agama Buddha pada jalur pendidikan nonformal. 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 6. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan. 7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. 10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap pemahaman Buddha Dharma dan Kitab Suci Tripitaka.

Pendidikan Keagamaan Buddha terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

(1) Pendidikan Keagamaan Buddha formal disebut Pendidikan Dhammasekha. (2) Pendidikan Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Buddha pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (3) Pendidikan Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pendidikan Keagmaan Buddha nonformal terdiri dari: a. Pendidikan Widya Dharma; b. Pabbajja Samanera; dan c. Sekolah Minggu Buddha.

(1) Pabbajja Samanera diselenggarakan oleh Sangha, majelis, atau lembaga keagamaan Buddha di bawah bimbingan Sangha. (2) Sangha, majelis, atau lembaga keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal.

(1) Sekolah Minggu Buddha diselenggarakan oleh masyarakat. (2) Sekolah Minggu Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin operasional dari Direktur Jenderal. (3) Sekolah Minggu Buddha dapat diselenggarakan di lingkungan vihara, cetiya, kuil, kelenteng, pusdiklat Buddhis, Buddhis center, dan Tempat Ibadah Tri Dharma setiap hari Minggu secara rutin. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sekolah Minggu Buddha ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan Buddha dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas pendidikan agama Buddha. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2014 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, SURYADHARMA ALI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN