Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/ INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND

PERMEN Nomor 3 Tahun 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim INDONESIA/INDONESIA Climate Change Trust Fund, selanjutnya disingkat ICCTF, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan menyalurkan dana hibah dari berbagai sumber untuk mendanai penanganan perubahan iklim. 2. Dana Perwalian adalah dana Hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa Pemberi Hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu. 3. Pedoman Tata Kelola ICCTF adalah dokumen yang berisi tentang penjelasan rinci mengenai tata laksana implementasi, akuntabilitas fiskal, pencairan, penggunaan dana, dan pengaturan mekanisme pelaksanaan program ICCTF. 4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 5. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara. 6. Satuan Kerja, selanjutnya disebut Satker, adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN. 7. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang ditunjuk pada Satker yang mengelola dana hibah ICCTF yang penetapannya dilakukan oleh Menteri Perencanaan. 8. Lembaga Wali Amanat, selanjutnya disebut LWA adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga untuk mengelola Dana Perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah. www.djpp.kemenkumham.go.id 9. Majelis Wali Amanat, selanjutnya disebut sebagai MWA, adalah bagian dari LWA yang dipersamakan dengan Satker. 10. Pengelola Dana Amanat selanjutnya disebut dengan PDA adalah lembaga keuangan yang ditetapkan oleh MWA untuk mengadministrasikan penggunaan Dana Perwalian. 11. Sekretariat adalah unit kerja yang dibentuk oleh MWA untuk melaksanakan dan mendukung pelaksanaan tugas MWA sehari-hari. 12. Direktur Eksekutif adalah Kepala Sekretariat yang mengelola operasional Sekretariat.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim INDONESIA/INDONESIA Climate Change Trust Fund, yang selanjutnya disebut dengan ICCTF.

Pasal 3

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

Dana Perwalian ICCTF diperuntukkan bagi pembiayaan program dan kegiatan strategis dan inovatif untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id a. pengurangan emisi gas rumah kaca; dan b. peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim pada sektor pertanian, kehutanan dan lahan gambut, industri, energi dan transportasi, limbah, dan sektor-sektor lain.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

(1) ICCTF terdiri atas: a. Majelis Wali Amanat; dan b. Pengelola Dana Amanat (2) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan, MWA dapat membentuk Sekretariat.

Pasal 7

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 14

Sumber Dana Perwalian ICCTF berasal dari hibah internasional, hibah nasional, APBN dan dana-dana lain yang tidak mengikat. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 15

Dana Perwalian ICCTF dapat disalurkan oleh MWA kepada pelaksana kegiatan, yang terdiri dari: a. Kementerian/Lembaga; b. Pemerintah Daerah; c. Organisasi Non Pemerintah; d. Lembaga Swasta; dan/atau e. Perguruan Tinggi.

Pasal 16

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

MWA melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan proyek yang didanai oleh ICCTF berdasarkan pada Pedoman Tata Kelola dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

BAB VIII

PENGELOLAAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 21

Pengelolaan dan pengalihan barang milik negara yang berasal dari pelaksanaan kegiatan ICCTF, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEDOMAN TATA KELOLA

Pasal 22

(1) Pedoman Tata Kelola ICCTF disusun dan ditetapkan oleh Ketua MWA. (2) Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id a. tata kelola pelaksanaan program dan kegiatan; b. tata kelola keuangan dan administrasi; dan c. tata kelola pengelolaan sumber daya manusia.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.44/M.PPN/HK/09/2009 tentang Pembentukan INDONESIA Climate Change Trust Fund sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.59/M.PPN/HK/09/2010 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Seluruh dokumen operasional pelaksanaan ICCTF yang telah ada dan disahkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2013 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ARMIDA S. ALISJAHBANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Koreksi

BAB II

PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim INDONESIA/INDONESIA Climate Change Trust Fund, yang selanjutnya disebut dengan ICCTF.

Pasal 3

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

(1) ICCTF terdiri atas: a. Majelis Wali Amanat; dan b. Pengelola Dana Amanat (2) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan, MWA dapat membentuk Sekretariat.

Pasal 7

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 14

Sumber Dana Perwalian ICCTF berasal dari hibah internasional, hibah nasional, APBN dan dana-dana lain yang tidak mengikat. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

MWA melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan proyek yang didanai oleh ICCTF berdasarkan pada Pedoman Tata Kelola dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

BAB VIII

PENGELOLAAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 21

Pengelolaan dan pengalihan barang milik negara yang berasal dari pelaksanaan kegiatan ICCTF, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEDOMAN TATA KELOLA

Pasal 22

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

ICCTF dibentuk dengan tujuan untuk bertindak sebagai lembaga akuntabel yang mewakili Pemerintah INDONESIA dalam pelaksanaan kegiatan dan mengelola dana hibah Penanganan Perubahan Iklim sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian hibah.

Pasal 4

Koreksi

(1) Tugas ICCTF adalah mengumpulkan, menerima dan menyalurkan dana untuk pembiayaan program dan kegiatan Penanganan Perubahan Iklim. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ICCTF menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan, penyeleksian, pemantauan dan pelaporan program dan kegiatan Penanganan Perubahan Iklim; dan b. mendukung Pemerintah INDONESIA dalam melakukan koordinasi pendanaan dengan Kementerian/Lembaga, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan lembaga keuangan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Penanganan Perubahan Iklim.

(1) Tugas dan tanggung jawab MWA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a: a. MENETAPKAN Pengelola Dana Amanat; b. MENETAPKAN kebijakan pelaksanaan program, melaksanakan kegiatan dan mengelola dana sebagaimana disepakati dalam perjanjian hibah; c. memilih dan MENETAPKAN Direktur Eksekutif; d. MENETAPKAN rencana kerja dan penganggaran kegiatan berkala; e. menyusun laporan keuangan ICCTF; f. melakukan penarikan dana Hibah dari Pemberi Hibah; g. memerintahkan pembayaran Dana Perwalian kepada pihak-pihak yang terkait; h. melakukan proses pengadaan barang/jasa; dan i. mengesahkan Pedoman Tata Kelola. (2) Keputusan-keputusan teknis dan operasional MWA selaku pengarah ICCTF bersifat final dan mengikat.

Pasal 8

Koreksi

(1) Susunan organisasi MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Keanggotaan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri Perencanaan.

Pasal 9

Koreksi

(1) Tugas dan tanggung jawab Ketua MWA adalah: a. memfasilitasi proses pengambilan keputusan MWA; b. menandatangani surat/dokumen penetapan keputusan MWA; dan c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana ICCTF kepada Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan. (2) Tugas dan tanggung jawab Sekretaris MWA: a. melakukan pengelolaan dokumen-dokumen dan keputusan MWA, menyiapkan penyelenggaraan rapat MWA, melakukan pencatatan terhadap proses dan hasil rapat MWA, dan mempublikasikan keputusan-keputusan MWA; b. menyiapkan bahan penunjang pengambilan keputusan oleh MWA; c. mengkoordinasikan penyusunan laporan ICCTF; dan d. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya. (3) Tugas dan tanggung jawab Anggota MWA adalah memberikan masukan dan pendapat dalam pelaksanaan tugas MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 10

Koreksi

(1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dipersamakan sebagai Satker. (2) KPA dijabat oleh anggota MWA yang berasal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan ditetapkan oleh Menteri Perencanaan. (3) Tugas dan Tanggung Jawab KPA adalah melaksanakan tugas-tugas KPA sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Koreksi

(1) Anggota MWA terdiri atas: a. tiga orang perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; b. satu orang perwakilan Kementerian Keuangan; c. satu orang perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; www.djpp.kemenkumham.go.id d. satu orang perwakilan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat; e. Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim; f. satu orang perwakilan organisasi masyarakat sipil; g. satu orang perwakilan dari dunia usaha; h. satu orang perwakilan akademisi; dan i. satu orang perwakilan untuk setiap mitra pembangunan yang berkontribusi dana ke ICCTF. (2) Anggota MWA yang mewakili Kementerian/Lembaga diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. (3) Anggota MWA yang mewakili Kementerian/Lembaga paling kurang merupakan Pejabat Eselon I. (4) Anggota MWA yang merupakan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan akademisi yang kegiatannya berkaitan dengan Penanganan Perubahan Iklim dipilih secara transparan, obyektif, non diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 12

Koreksi

PDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah lembaga keuangan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh MWA untuk mengadministrasikan penggunaan Dana Perwalian.

Pasal 13

Koreksi

(1) Tugas dan tanggung jawab PDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah: a. menangani administrasi dan keuangan Dana Perwalian sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan administrasi dan keuangan yang telah disepakati dalam perjanjian kontribusi dana ke ICCTF; b. melaporkan penanganan administrasi dan keuangan Dana Perwalian kepada MWA; dan c. melakukan pembayaran kepada pihak-pihak yang terkait atas perintah MWA. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PDA dikoordinasikan oleh MWA.

(1) Kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Perwalian, diusulkan oleh Kementerian/Lembaga, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan/atau Lembaga Swasta kepada MWA. (2) Usulan kegiatan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk usulan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (3) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus: a. berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; b. mempertimbangkan tujuan penggunaan Hibah dan prinsip- prinsip penerimaan Hibah; dan c. mempertimbangkan pencapaian sasaran tematik Dana Perwalian.

Pasal 17

Koreksi

(1) MWA menilai kelayakan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). (2) Hasil penilaian kelayakan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara penilaian. (3) Berdasarkan hasil penilaian kelayakan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA memberikan persetujuan atau penolakan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 18

Koreksi

Tata cara pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan penilaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diatur dalam Pedoman Tata Kelola yang ditetapkan oleh MWA.

(1) Pelaksana Kegiatan menyampaikan laporan triwulanan kepada MWA. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penyerapan Dana Perwalian. (3) MWA menyampaikan laporan semesteran dan laporan tahunan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Perwalian kepada Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan, Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dan Pemberi Hibah. (4) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), MWA menyampaikan laporan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau yang dipersyaratkan dalam perjanjian hibah.