PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

PERDA Nomor 6 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Selatan. 7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. 8. Dinas adalah Dinas Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi perhubungan. 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi perhubungan. 10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 11. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara. 12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 15. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal. 16. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 17. Terminal Penumpang Tipe B yang selanjutnya disebut Terminal Penumpang adalah suatu tempat yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan. 18. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 19. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. 20. Pengguna jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. 21. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. 22. Fasilitas Utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dalam pengelolaan dan pengoperasian terminal. 23. Fasilitas Penunjang adalah fasilitas pilihan yang menunjang pengelolaan dan pengoperasian terminal. 24. Ruang komersil adalah lokasi tertentu dalam lokasi terminal yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan memperoleh manfaat secara ekonomi atau mendapatkan keuntungan seperti makanan, penempatan iklan, kafe dan sejenisnya. 25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB V

PEMBANGUNAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 10

Koreksi

(1) Pembangunan Terminal Penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas. (2) Pembangunan Terminal Penumpang dapat dilaksanakan di setiap Kabupaten/Kota. (3) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Koreksi

Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilengkapi dengan : a. dokumen studi kelayakan; b. rancang bangun; c. buku kerja rancang bangun; d. rencana induk Terminal Penumpang; e. analisis dampak lalu lintas; dan f. analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 12

Dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan dokumen yang memuat kelayakan lokasi, kelayakan teknis, ekonomi, finansial dan lingkungan.

Pasal 13

(1) Rancang bangun Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas Terminal. (2) Rancang bangun Terminal Penumpang dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 14

(1) Buku kerja rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan dokumen teknis yang memuat detail teknik desain Terminal Penumpang yang paling rendah meliputi : a. struktur bangunan; b. mekanikal elektrikal; c. instalasi air dan drainase; d. instalasi dan perangkat pemadam kebakaran; e. perangkat media informasi; f. perangkat keamanan; g. lansekap; h. arsitektural; dan i. rencana anggaran biaya. (2) Pembuatan buku kerja rancang bangun Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan : a. prakiraan volume angkutan yang dilayani; b. sinkronisasi tata letak fasilitas Terminal Penumpang; c. pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam Terminal Penumpang; d. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal Penumpang; dan e. arsitektural dan lansekap Terminal Penumpang. (3) Pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi : a. tidak terjadi perpotongan antara akses masuk dan keluar Penumpang baik yang akan naik kendaraan maupun turun dari kendaraan; b. pintu masuk dipisahkan dengan pintu keluar Terminal Penumpang; c. tidak terjadi perpotongan antara akses pejalan kaki dengan akses kendaraan; d. ditempatkan dropping zone/tempat parkir untuk kendaraan; dan e. pengaturan sirkulasi kendaraan di depan Terminal Penumpang untuk mendukung fasilitas perpindahan moda.

Pasal 15

(1) Rencana induk Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan dokumen rencana pengembangan setiap Terminal Penumpang. (2) Rencana induk Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat : a. kondisi saat ini; b. rencana pengembangan Fasilitas Utama; c. rencana pengembangan Fasilitas Penunjang; d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam Terminal Penumpang; e. perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar Terminal Penumpang; dan f. perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar Terminal Penumpang. (3) Rencana induk Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur. (4) Rencana induk Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 16

Analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dan huruf f disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

Pasal 17

Koreksi

(1) Setiap pengelolaan Terminal Penumpang wajib menyediakan fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban. (2) Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Fasilitas Utama; dan b. Fasilitas Penunjang.

Pasal 18

Koreksi

(1) Fasilitas Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, terdiri atas : a. jalur pemberangkatan Kendaraan; b. jalur kedatangan Kendaraan; c. ruang tunggu Penumpang, pengantar dan/atau penjemput; d. tempat parkir Kendaraan; e. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup; f. perlengkapan jalan; g. fasilitas penggunaan teknologi; h. media informasi; i. penanganan pengemudi; j. pelayanan pengguna Terminal Penumpang dari perusahaan bus; k. fasilitas pengawasan keselamatan; l. jalur kedatangan Penumpang; m. ruang tunggu keberangkatan; n. ruang pembelian tiket; o. ruang pembelian tiket untuk bersama; p. outlet pembelian tiket secara online; q. pusat informasi dan konsultasi; r. papan perambuan dalam Terminal Penumpang; s. papan pengumuman; t. layanan bagasi; u. ruang penitipan barang; v. tempat berkumpul darurat; dan w. jalur evakuasi bencana dalam Terminal. (2) Fasilitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yang merupakan jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput dan tempat parkir Kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area. (3) Jalur keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan jumlah Kendaraan, perusahaan dan waktu pemberangkatan dengan mengutamakan pelayanan dan keselamatan serta kenyamanan. (4) Fasilitas pengawasan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa fasilitas pengujian fisik Kendaraan Bermotor dan fasilitas pengujian fisik dan kesehatan awak Kendaraan. (5) Luasan, desain dan jumlah Fasilitas Utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan : a. kebutuhan pelayanan angkutan orang; b. karakteristik pelayanan; c. pengaturan waktu tunggu Kendaraan; d. pengaturan pola parkir; dan e. dimensi Kendaraan.

Pasal 19

(1) Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal Penumpang sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal Penumpang. (2) Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. fasilitas penyandang disabilitas, ibu hamil atau menyusui; b. fasilitas keamanan (check point, metal detector dan CCTV); c. fasilitas pelayanan keamanan; d. fasilitas istirahat awak Kendaraan; e. fasilitas ramp check ; f. fasilitas pengendapan Kendaraan; g. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus; h. fasilitas kesehatan; i. fasilitas peribadatan; j. tempat transit Penumpang; k. alat pemadam kebakaran; dan/atau l. fasilitas umum. (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l meliputi : a. toilet; b. fasilitas park and ride; c. fasilitas tempat istirahat awak kendaraan; d. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan; e. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang; f. fasilitas kebersihan, perawatan Terminal Penumpang, dan janitor; g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; h. fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi; i. area merokok; j. fasilitas restoran; k. fasilitas anjungan tunai mandiri; l. fasilitas pengantar barang; m. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet; n. fasilitas penginapan; o. fasilitas keamanan; p. ruang bermain anak; q. media pengaduan layanan; dan/atau r. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan. (4) Fasilitas penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan kelas Terminal Penumpang.

Pasal 20

(1) Dalam penyediaan fasilitas bagi Penumpang penyandang disabilitas, ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Pasal 21

Terminal Penumpang terbagi atas 4 (empat) zona pelayanan yang meliputi : a. zona Penumpang sudah bertiket atau zona I; b. zona Penumpang belum bertiket atau zona II; c. zona perpindahan; dan d. zona pengendapan.

Pasal 22

(1) Zona Penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan tempat steril yang khusus disediakan bagi Penumpang bertiket yang telah siap memasuki kendaraan. (2) Zona Penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. ruang tunggu, dapat berupa ruang tunggu eksekutif dan/atau ruang tunggu non eksekutif; dan b. ruang dalam yang ada di Terminal Penumpang setelah calon Penumpang melewati tempat pemeriksaan tiket.

Pasal 23

(1) Zona Penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan tempat dimana calon Penumpang, pengantar, dan orang umum mendapatkan pelayanan sebelum masuk ke dalam zona Penumpang sudah bertiket atau zona I. (2) Zona Penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. ruang komersil /fasilitas perdagangan dan pertokoan; b. fasilitas keamanan; c. tempat transit Penumpang; d. ruang bermain anak; e. jalur kedatangan Penumpang; f. ruang tunggu; g. ruang pembelian tiket untuk bersama; h. pelayanan pengguna Terminal Penumpang dari perusahaan bus; i. pusat informasi; j. fasilitas penyandang disabilitas/lansia; k. toilet; l. ruang ibu hamil atau menyusui; m. ruang ibadah; n. fasilitas kesehatan; o. papan perambuan dalam Terminal Penumpang; p. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup; q. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet; r. ruang penitipan barang; s. tempat parkir; t. halaman Terminal Penumpang; u. area merokok; dan/atau v. fasilitas kebersihan.

Pasal 24

(1) Zona perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan tempat perpindahan Penumpang dari berbagai jenis pelayanan angkutan Penumpang umum. (2) Dalam perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi angkutan penumpang umum setelah menurunkan penumpang dilarang berhenti untuk menunggu penumpang.

Pasal 25

Zona pengendapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan tempat untuk istirahat awak kendaraan, pengendapan Kendaraan, ramp check dan bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus.

BAB Ketiga

Fasilitas Penunjang

Pasal 19

Koreksi

(1) Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal Penumpang sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal Penumpang. (2) Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. fasilitas penyandang disabilitas, ibu hamil atau menyusui; b. fasilitas keamanan (check point, metal detector dan CCTV); c. fasilitas pelayanan keamanan; d. fasilitas istirahat awak Kendaraan; e. fasilitas ramp check ; f. fasilitas pengendapan Kendaraan; g. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus; h. fasilitas kesehatan; i. fasilitas peribadatan; j. tempat transit Penumpang; k. alat pemadam kebakaran; dan/atau l. fasilitas umum. (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l meliputi : a. toilet; b. fasilitas park and ride; c. fasilitas tempat istirahat awak kendaraan; d. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan; e. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang; f. fasilitas kebersihan, perawatan Terminal Penumpang, dan janitor; g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; h. fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi; i. area merokok; j. fasilitas restoran; k. fasilitas anjungan tunai mandiri; l. fasilitas pengantar barang; m. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet; n. fasilitas penginapan; o. fasilitas keamanan; p. ruang bermain anak; q. media pengaduan layanan; dan/atau r. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan. (4) Fasilitas penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan kelas Terminal Penumpang.

Pasal 20

(1) Dalam penyediaan fasilitas bagi Penumpang penyandang disabilitas, ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

BAB Keempat

Zona Pelayanan Terminal Penumpang

Pasal 21

Koreksi

Terminal Penumpang terbagi atas 4 (empat) zona pelayanan yang meliputi : a. zona Penumpang sudah bertiket atau zona I; b. zona Penumpang belum bertiket atau zona II; c. zona perpindahan; dan d. zona pengendapan.

Pasal 22

Koreksi

(1) Zona Penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan tempat steril yang khusus disediakan bagi Penumpang bertiket yang telah siap memasuki kendaraan. (2) Zona Penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. ruang tunggu, dapat berupa ruang tunggu eksekutif dan/atau ruang tunggu non eksekutif; dan b. ruang dalam yang ada di Terminal Penumpang setelah calon Penumpang melewati tempat pemeriksaan tiket.

Pasal 23

(1) Zona Penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan tempat dimana calon Penumpang, pengantar, dan orang umum mendapatkan pelayanan sebelum masuk ke dalam zona Penumpang sudah bertiket atau zona I. (2) Zona Penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. ruang komersil /fasilitas perdagangan dan pertokoan; b. fasilitas keamanan; c. tempat transit Penumpang; d. ruang bermain anak; e. jalur kedatangan Penumpang; f. ruang tunggu; g. ruang pembelian tiket untuk bersama; h. pelayanan pengguna Terminal Penumpang dari perusahaan bus; i. pusat informasi; j. fasilitas penyandang disabilitas/lansia; k. toilet; l. ruang ibu hamil atau menyusui; m. ruang ibadah; n. fasilitas kesehatan; o. papan perambuan dalam Terminal Penumpang; p. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup; q. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet; r. ruang penitipan barang; s. tempat parkir; t. halaman Terminal Penumpang; u. area merokok; dan/atau v. fasilitas kebersihan.

Pasal 24

(1) Zona perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan tempat perpindahan Penumpang dari berbagai jenis pelayanan angkutan Penumpang umum. (2) Dalam perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi angkutan penumpang umum setelah menurunkan penumpang dilarang berhenti untuk menunggu penumpang.

Pasal 25

Zona pengendapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan tempat untuk istirahat awak kendaraan, pengendapan Kendaraan, ramp check dan bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus.

BAB VIII

PENGOPERASIAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 27

Koreksi

(1) Pengoperasian Terminal Penumpang meliputi kegiatan : a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan operasional Terminal Penumpang. (2) Pengoperasian Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselengarakan oleh Pemerintah Daerah. (3) Pengoperasian Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 28

Koreksi

(1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi rencana : a. penataan Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang; b. pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal Penumpang; c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum; d. pengaturan petugas di Terminal Penumpang; e. pengaturan parkir Kendaraan; f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan; g. penataan pelataran Terminal Penumpang menurut rute atau jurusan; dan h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan. (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan: a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. pendataan kinerja Terminal Penumpang, meliputi : 1. pencatatan jumlah Kendaraan dan Penumpang yang datang dan berangkat; 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor Umum; 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan 4. pencatatan faktor muat Kendaraan. c. pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang; d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada Penumpang dan informasi lainnya; dan e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal Penumpang. (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi : a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Kendaraan, meliputi : 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan; 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika Kendaraan cadangan; 3. kartu uji Kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah Penumpang. b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum, meliputi: 1. persyaratan teknis dan laik jalan; 2. fasilitas tanggap darurat Kendaraan Bermotor Umum; 3. fasilitas penyandang disabilitas, orang usia lanjut, anak-anak dan wanita hamil; dan 4. identitas Kendaraan meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan. c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum, meliputi : 1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam; 2. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza); 3. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan 4. jam kerja pengemudi. d. pengawasan ketertiban Terminal Penumpang, meliputi : 1) pemanfaatan Fasilitas Utama Terminal Penumpang; 2) pemanfaatan Fasilitas Penunjang Terminal Penumpang; 3) ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan 4) keamanan di dalam Terminal Penumpang.

Pasal 29

(1) Setiap Kendaraan angkutan penumpang umum wajib melakukan pemberangkatan Penumpang dari Terminal Penumpang sesuai dengan jaringan trayek yang telah ditetapkan: a. Menteri, untuk wilayah yang melampaui batas wilayah provinsi; b. Gubernur, untuk wilayah yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota; dan c. Bupati/Walikota, untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota. (2) Setiap Mobil Bus wajib melakukan pemberangkatan Penumpang dari Terminal Penumpang sesuai dengan kartu pengawasan.

BAB IX

PENYEDIAAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

Pasal 30

Koreksi

(1) Penyediaan dan pemanfaatan Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Koreksi

(1) Pemanfaatan Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan Terminal Penumpang. (2) Pemanfaatan Terminal Penumpang dapat dikerjasamakan dengan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Pemanfaatan Terminal Penumpang dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta dan Perusahaan Daerah sesuai kewenangan yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan swasta dan/atau Perusahaan Daerah. (4) Jasa pelayanan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pelayanan masuk terminal; b. penggunaan tempat bermalam bagi Kendaraan; c. penggunaan tempat cuci Kendaraan; d. penggunaan kamar mandi/toilet; e. penyediaan tempat parkir; f. tempat kegiatan usaha; dan g. fasilitas lainnya di lingkungan Terminal Penumpang yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (5) Jasa pelayanan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipungut Retribusi atau sewa. (6) Tata cara pemungutan, besaran pungutan, serta penggunaan hasil pungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Pada kondisi tertentu Pemerintah Daerah dapat membebaskan pemungutan Retribusi atas penggunaan jasa layanan Terminal Penumpang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4).

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan dan pembangunan terhadap Terminal Penumpang. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap Fasilitas Utama, Fasilitas Penunjang serta daerah pengawasan Terminal.

Pasal 33

(1) Pemanfaatan ruang komersil dapat dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga. (2) Pengelolaan ruang komersil berupa restoran, Kafé atau pemasangan iklan. (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

MANAJEMEN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 34

Koreksi

(1) Dalam pengelolaan Terminal Penumpang wajib menerapkan sistem informasi manajemen Terminal Penumpang. (2) Pengelola Terminal secara bertahap harus melakukan digitalisasi sistem informasi manajemen Terminal Penumpang. (3) Sistem informasi manajemen Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai piranti pengendalian angkutan dan pemberian informasi kepada pengguna Terminal Penumpang.

Pasal 35

Koreksi

Sistem informasi manajemen Terminal Penumpang untuk pemberian informasi kepada pengguna Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) paling rendah memuat: a. trayek dan rute; b. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan; c. tarif; d. peta; e. asal dan tujuan pelayanan trayek; dan f. informasi mengenai destinasi wisata di Daerah Sulawesi Selatan.

Pasal 36

(1) Terminal Penumpang dipimpin oleh seorang Kepala Terminal yang dibantu oleh staf/pelaksana administrasi dan petugas operasional yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya. (2) Pengoperasian Terminal Penumpang dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.

Pasal 37

Kepala Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memiliki kualifikasi: a. kompetensi manajemen pengelolaan Terminal melalui pendidikan di bidang Terminal; dan b. pengalaman bertugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan paling rendah 3 (tiga) tahun.

Pasal 38

(1) Petugas operasional Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terdiri atas : a. pengawas angkutan dan Terminal Penumpang; b. operator Terminal Penumpang; c. juru pungut Retribusi; dan d. pengadministrasi umum. (2) Petugas operasional Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan. (3) Ketentuan mengenai rincian tugas petugas operasional Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 39

(1) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas Operasional terminal Penumpang ditetapkan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi pengoperasian Terminal Penumpang. (2) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas Operasional Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui usulan Kepala Dinas.

Pasal 40

Dalam pengoperasian Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Kepala Dinas dapat melibatkan personil yang berasal dari perangkat daerah terkait.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA TERMINAL PENUMPANG

Pasal 43

Koreksi

(1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Terminal Penumpang dilakukan oleh Dinas dan dapat melibatkan instansi lain yang diperlukan dengan persetujuan Gubernur. (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan insidentil. (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk : a. melaksanakan tindakan korektif dalam pelayanan Terminal Penumpang; b. meningkatkan kinerja pelayanan Terminal Penumpang; c. melaksanakan bimbingan teknis atau fasilitasi; dan d. melaksanakan penjatuhan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Pengelolaan Terminal Penumpang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimum. (2) Standar Pelayanan minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia; b. pemanfaatan dan kebersihan Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang; c. pelaksanaan standar operasional prosedur Terminal Penumpang; d. pemanfaatan teknologi informasi; dan e. keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas. (3) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 45

(1) Dalam rangka menilai pemenuhan terhadap standar pelayanan minimum, Kepala Dinas wajib melaksanakan penilaian kinerja. (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara: a. berkala; dan/atau b. insidentil. (3) Penilaian kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. (4) Penilaian kinerja secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu dalam hal: a. adanya ketidakwajaran data realisasi angkutan pada sistem informasi pengelolaan Terminal Penumpang atau data laporan; dan b. adanya laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran manajemen operasi dan/atau pelanggaran standar pelayanan minimum.

Pasal 46

Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dipergunakan sebagai bahan: a. rekomendasi tindakan korektif pengelolaan Terminal Penumpang; b. evaluasi untuk perubahan tipe dan kelas Terminal Penumpang; dan c. pembinaan bagi pengelola Terminal Penumpang.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kedua

Pasal 32

BAB Ketiga

Pasal 33

BAB X

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB Kesatu