PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran

PERDA Nomor 6 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Luwu. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Luwu. 6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menangani urusun Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat, Lingkungan Hidup dan Pemadam Kebakaran. 7. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. 8. Perlindungan masyarakat adalah segenap upaya yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh karena adanya bencana serta upaya untuk memeliharan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat. 9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kagiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. 10. Bangunan Perumahan adalah Bangunan Gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata. 11. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan. 12. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya. 13. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung. 14. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. 15. Kebakaran Alat trasnportasi adalah suatu kejadian yang menyebabkan alat transportasi terbakar. 16. Kebakaran bangunan gedung adalah kejadian yang menyebabkan bangunan gedung terbakar. 17. Kebakaran hutan adalah kejadian yang menyebabkan hutan terbakar. 18. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. 19. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi akibat yang ditumbulkan oleh kebakaran. 20. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran selanjutnya disingkat RISPK adalah perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran baik terhadap bangunan gedung maupun terhadap hutan. 21. Pembinaan Dan Pengawasan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah adalah suatu usaha dan tindakan yang dilakukan secara terencana terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 22. Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan atau efektivitas Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. 23. Pembiayaan Pencegahan Dan Penangulangan Kebakaran penyediaan uang atau dana untuk membiayai kegiatan Pencegahan Dan Penangulangan Kebakaran. 24. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan. 25. Risiko Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas. 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Luwu yang telah dibahas dan disetujui bersama Bupadi dan DPRD, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 27. Sanksi Administratif adalah suatu hukuman dalam bentuk administratif yang dikenan kapada orang atau badan yang pelanggaran sehingga terjadi kebakaran. 28. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman dalam bentuk kurungan penjara kepada orang atau badan yang melakukan kejahatan sehingga terjadi kebakaran.

BAB V

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Setiap pemilik atau pengguna kendaraan bermotor wajib melakukan pencegahan terjadinya kebakaran Kendaraan Bermotor. (2) Upaya Pencegahan Kebakaran Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara : a. Memeriksa secara berkala arus listrik dari baterai atau aki. b. Tidak menjalankan kendaraan terlalu lama. c. Tidak melakukan modikasi dengan menggunakan aksesoris yang tidak standar. d. Memeriksa secara berkala tabung atau tangki bahan bakar, oli mesin dan oli transmisi. e. Menyediakan alat pemadam kebakaran. f. Memasang alat detektor kebakaran.

Pasal 15

(1) Setiap pengembang yang membangun kawasan perumahan wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran. (2) Setiap Bangunan Perumahan dengan luas paling sedikit 1000 (seribu) meter persegi harus memasang paling kurang 1 (satu) titik hidran atau bak penampungan air paling sedikit 16 (enam belas) meter kubik. (3) Bangunan Perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai ke atas harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana kebakaran di Bangunan Perumahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib : a. menyediakan alat isolasi tumpahan; b. menyediakan sarana penyelamatan, proteksi pasif dan proteksi aktif; c. menginformasikan daftar Bahan Berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan d. memasang plakat dan/atau label “Bahan Berbahaya”. (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib : a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan risiko bahaya kebakaran; dan b. memasang plakat/tulisan “Bahan Berbahaya”.

Pasal 17

(1) Setiap orang atau badan yang mengusahakan hasil atau mengola hutan wajib melakukan upaya Pencegahan Kebakaran Hutan. (2) upaya Pencegahan Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara : a. Tidak melakukan pembakaran bila membuka lahan. b. Tidak membuang sumber api disembarang tempat dalam kawasan hutan. c. Tidak meninggalkan api unggun dalam hutan.

BAB 1

Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Pengelola

Pasal 9

Koreksi

(1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung wajib : a. melakukan upaya pencegahan kebakaran Bangunan Gedung; b. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan; c. melengkapi sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku dengan standard menyesuaikan Standard Nasional INDONESIA; d. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan e. menyiapkan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran. (2) Upaya Pencegahan Kebakaran Bangunan Gedung bagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan cara : a. Tidak membakar sampah disekitar lingkungan bangunan gedung. b. Tidak merokok disembarang tempat. c. Memastikan instansi listrik dalam keadaan baik. d. Memasang sekring. e. Menjauhkan benda yang mudah terbakar dari api. f. Memeriksa secara berkala selang kompor gas. g. Memasang alarm proteksi kebakaran. h. Menyediakan alat pemadam kebakaran. (3) Dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung wajib memiliki : a. sarana penyelamatan; b. akses pemadam kebakaran; dan c. proteksi bahaya kebakaran.

Pasal 10

(1) Setiap Bangunan Gedung harus dilengkapi dengan sarana penyelamatan. (2) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. sarana jalan keluar; b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar; c. petunjuk arah jalan keluar; d. komunikasi darurat; e. pengendali asap; f. tempat berhimpun sementara; dan g. tempat evakuasi. (3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas : a. tangga kebakaran darurat; b. ramp; c. koridor; d. pintu; e. jalan/pintu penghubung; f. balkon; g. saf pemadam kebakaran; dan h. alur lintas menuju jalan keluar. (4) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai. (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis. (6) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

Pasal 11

Pada Bangunan Gedung berderet bertingkat paling rendah 2 (Dua) lantai harus diberi akses jalan keluar yang menghubungkan antar unit Bangunan Gedung yang satu dengan unit Bangunan Gedung yang lain dan dilengkapi sarana penyelamatan jiwa.

BAB 2

Sarana Penyelamatan

Pasal 10

Koreksi

(1) Setiap Bangunan Gedung harus dilengkapi dengan sarana penyelamatan. (2) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. sarana jalan keluar; b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar; c. petunjuk arah jalan keluar; d. komunikasi darurat; e. pengendali asap; f. tempat berhimpun sementara; dan g. tempat evakuasi. (3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas : a. tangga kebakaran darurat; b. ramp; c. koridor; d. pintu; e. jalan/pintu penghubung; f. balkon; g. saf pemadam kebakaran; dan h. alur lintas menuju jalan keluar. (4) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai. (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis. (6) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

Pasal 11

Pada Bangunan Gedung berderet bertingkat paling rendah 2 (Dua) lantai harus diberi akses jalan keluar yang menghubungkan antar unit Bangunan Gedung yang satu dengan unit Bangunan Gedung yang lain dan dilengkapi sarana penyelamatan jiwa.

Pasal 12

(1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi : a. akses mencapai Bangunan Gedung; b. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan c. area operasional. (2) Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung. (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar; b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan c. pintu masuk ke ruang bawah tanah. (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

BAB 3

Akses Pemadam kebakaran

Pasal 12

Koreksi

(1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi : a. akses mencapai Bangunan Gedung; b. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan c. area operasional. (2) Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung. (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar; b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan c. pintu masuk ke ruang bawah tanah. (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Pasal 13

(1) Proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c meliputi : a. proteksi pasif; dan b. proteksi aktif. (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. bahan Bangunan Gedung; b. sertifikat laik operasi; c. konstruksi Bangunan Gedung; d. kompartemenisasi dan pemisahan; dan e. penutup pada bukaan. (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. alat pemadam api ringan; b. system deteksi dan alarm kebakaran; c. system pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman; d. system sprinkler otomatis; e. system pengendali asap; f. lift kebakaran; g. pencahayaan darurat; h. petunjuk arah darurat; i. system pasokan daya listrik darurat; dan j. pusat pengendali kebakaran. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Bupati dapat mengangkat inspektur ketenagalistrikan. (2) Inspektur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang melakukan inspeksi terhadap instalasi listrik bangunan gedung.

BAB VIII

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 27

Koreksi

(1) Setiap orang yang memiliki alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, kepada OPD yang membidangi urusan kebakaran. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Koreksi

(1) OPD yang membidangi urusan kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa. (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas OPD membidangi urusan kebakaran harus disertai surat tugas yang ditandatangani kepala OPD yang membidangi urusan kebakaran. (4) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaanya.

Pasal 29

(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan kebakaran atau lembaga lain yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan. (2) OPD yang membidangi urusan kebakaran dalam melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkerjasama dengan pihak lain sesuai kompetensinya. (3) Biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh pemilik atau penanggung jawab alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.

Pasal 30

Setiap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang telah dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh OPD yang membidangi urusan kebakaran diberikan label yang menyatakan telah diperiksa.

Pasal 31

(1) Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa dikenakan retribusi. (2) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 3

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 4

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB IX