Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015 tentang PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA NASIONAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/ atau jasa. 2. Pembinaan industri olahraga yang selanjutnya disebut pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing pelaku industri olahraga, melalui profesi keolahragaan. 3. Pengembangan industri olahraga yang selanjutnya disebut pengembangan adalah upaya untuk memperkuat industri olahraga guna meningkatkan kualitas produk dan/ atau jasa yang dapat mendukung prestasi dan pembinaan keolahragaan. 4. Organisasi Olahraga Profesional adalah induk organisasi cabang olahraga profesional, organisasi olahraga fungsional, atau organisasi profesi keolahragaan yang memiliki izin/sertifikasi melaksanakan kegiatan yang bertalian dengan cabang olahraga profesional tertentu. 5. Pelaku usaha industri olahraga adalah pelaku usaha yang terlibat secara langsung dalam kegiatan industri keolahragaan. 6. Badan Usaha Keolahragaan adalah badan usaha swasta berbadan hokum baik dengan modal dari penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman modal asing yang melaksanakan dan memiliki izin industri olahraga. 7. Badan Usaha Asing adalah badan usaha yang didirikan bukan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Izin industri olahraga adalah persetujuan yang diberikan pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk kepada setiap orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan produksi produk barang dan/atau jasa bidang keolahragaan. 9. Kemitraan adalah pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait kegiatan industri olahraga secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan yang ditujukan untuk penggalangan sumber daya pengelolaan industri olahraga nasional. 10. Pelaku Industri Olahraga adalah sumber daya manusia yang melaksanakan industri olahraga yang terdiri dari Pelaku Profesi Keolahragaan dan Pelaku Bisnis Olahraga. 11. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memantau dan menilai pelaksanaan dan perkembangan industri olahraga. 12. Pemerintah adalah pemerintah pusat. 13. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. 14. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyelenggarakan industri olahraga. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memperkuat industri olahraga guna meningkatkan kualitas produk dan/atau jasa yang dapat mendukung prestasi dan pembinaan keolahragaan.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olahraga dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan melalui; a. kemitraan; b. kemudahan; dan c. fasilitasi.

(1) Industri olahraga dapat berbentuk: a. prasarana dan sarana olahraga yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/ atau disewakan untuk masyarakat; b. jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara professional. (2) Prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga atau penyelenggaraan olahraga; b. peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga. (3) Jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kejuaraan nasional dan internasional; b. pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional; c. promosi, eksibisi, dan festival olahraga; atau d. keagenan, layanan informasi, dan konsultansi keolahragaan.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan izin industri olahraga sesuai kewenangan masing-masing. (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan dan produk tingkat internasional dan nasional dilaksanakan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk; (3) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan dan produk tingkat provinsi dilaksanakan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk; (4) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan dan produk tingkat kabupaten kota dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan monitoring setiap 6 (enam) bulan sekali dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk pada tingkat nasional; b. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk pada tingkat provinsi; c. Bupati/ walikota atau pejabat yang ditunjuk pada tingkat kabupaten/kota. (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penyampaian laporan berkala b. koordinasi dengan instansi terkait c. peninjauan lapangan (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. menganalisis hasil monitoring b. pemberian rekomendasi (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untukmemperpanjang atau mencabut izin industri olahraga.

Sumber pendanaan pembinaan dan pengembangan industri olahraga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Badan hukum di bidang industri olahraga yang telah melakukan kegiatan selama ini tetap dapat melanjutkan kegiatannya sampai masa berlaku izin usahanya berakhir. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam waktu selambat- lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0443 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.