Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan Barang Milik Negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik 3. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, serta keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 4. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. 5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal yang secara fungsional www.djpp.kemenkumham.go.id melaksananan pengawasan intern pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri. 6. Satuan Kerja Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disingkat Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Luar Negeri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 7. Perwakilan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.

(1) Maksud pedoman pengawasan intern ini adalah sebagai acuan bagi APIP untuk: a. melaksanakan tugas dan fungsi APIP; dan b. memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan oleh masing-masing unit eselon I dan eselon II Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA guna memberikan jaminan kualitas yang memadai atas akuntabilitas kinerja dan anggaran serta mewujudkan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (2) Tujuan pedoman pengawasan intern adalah untuk: a. mewujudkan capaian kinerja APIP yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; dan b. memperoleh keyakinan yang memadai atas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip pengawasan intern adalah: a. kemitraan dan konsultasi; b. pencegahan melalui mekanisme peringatan dini; dan c. penjaminan kualitas yang memadai. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Ruang lingkup pengawasan intern adalah pengujian dan penilaian terhadap: a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; c. tata kelola sumber daya publik Satuan Kerja; d. pelaksanaan tugas dan fungsi, capaian serta akuntabilitas kinerja Satuan Kerja; e. penyelenggaran Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri. (2) Materi pengawasan intern mencakup pengawasan tata kelola: a. organisasi dan kelembagaan; b. sumber daya manusia; c. anggaran; d. Barang Milik Negara dan Aset Negara; dan e. kinerja. (3) Pengawasan intern dilaksanakan berdasarkan pedoman/petunjuk pelaksanaan, Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pimpinan Satker dan Perwakilan bertanggung jawab atas penyelenggaraan: a. akuntabilitas kinerja dan tata kelola sumber daya publik Satker dan Perwakilan; dan b. Sistem Pengendalian Intern di lingkungannya masing-masing. (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern. (3) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh APIP. (4) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengawasan intern melalui: a. Audit; b. Reviu; www.djpp.kemenkumham.go.id c. Evaluasi; d. Pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya.

(1) Dalam melakukan pengawasan intern, APIP menyusun, melaksanakan dan melaporkan: a. Program Kerja Pengawasan Tahunan; b. tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan c. pemantauan dan pembinaan kinerja Satker dan Perwakilan. (2) Mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal. (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim APIP yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2013 MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, R. M. MARTY M. NATALEGAWA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id