Peraturan Menteri Nomor m-hh-11-ot-01-01 Tahun 2009 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI

PERMEN Nomor m-hh-11-ot-01-01 Tahun 2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya disebut Rudenim adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan atau deportasi. 2. Deteni adalah orang asing penghuni Rudenim atau ruang detensi imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi. 3. Pemulangan adalah tindakan mengembalikan orang asing dari wilayah negara Republik INDONESIA ke negara asal atau ke negara ketiga. 4. Deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah negara Republik INDONESIA karena keberadaannya tidak dikehendaki.

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Rudenim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah Rudenim Pusat yang berkedudukan di Tanjung Pinang. (2) Rudenim Pusat berada di bawah Direktur Jenderal Imigrasi. (3) Rudenim Pusat secara administrasi dan fasilitatif berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau. (4) Rudenim Pusat dipimpin seorang Kepala.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN ESELONISASI

Pasal 3

Rudenim Pusat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi.

Pasal 4

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Rudenim Pusat terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Registrasi dan Perawatan; dan c. Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi.

Pasal 7

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional pada Rudenim mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Rudenim, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan Rudenim masing-masing maupun instansi lain di luar Rudenim sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 22

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, jumlah Rudenim Pusat di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 1 (satu) Rudenim Pusat. (2) Nama dan wilayah kerja Rudenim Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Bagan Susunan Organisasi Rudenim Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Peraturan Menteri Nomor m-hh-11-ot-01-01 Tahun 2009 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 28