Peraturan Menteri Nomor 05-per-m-kukm-vi-2011 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

PERMEN Nomor 05-per-m-kukm-vi-2011 Tahun 2011

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut LPDB-KUMKM, merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2) LPDB-KUMKM dipimpin oleh seorang Direktur Utama.

Pasal 2

LPDB-KUMKM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pinjaman dan atau pembiayaan KUMKM sesuai dengan peraturan perundangan. /09-30.00wib-Peru . Dir.2 : ......./........ 2. Dep 1.2. : ......./...... 3. Dirut LPDB-KUMKM : ......./........ 4. Deputi I : ......../......... 5. Sesmeneg :........./........ _19.4

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPDB-KUMKM menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari KUMKM, dana anggaran dari APBN dan sumber dana lainnya yang sah; b. pelaksanaan pemberian pinjaman dan/atau pembiayaan kepada KUMKM; c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksaaan pengelolaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; d. pengkajian dan pengembangan pengelolaan LPDB-KUMKM e. pelaksanaan perbendaharaan akuntansi keuangan serta administrasi umum; f. pelaksanaan pemeriksaan intern LPDB-KUMKM; g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi LPDB-KUMKM terdiri atas : a. Direktur Utama; b. Direktur Pengembangan Usaha; c. Direktur Keuangan; d. Direktur Umum dan Hukum; e. Direktur Bisnis; dan f. Satuan Pemeriksaan Intern. Bagian Pertama Direktur Utama

Pasal 5

BAB III

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan LPDB-KUMKM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan LPDB-KUMKM, maupun di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta dengan instansi terkait sesuai tugas masing-masing.

Pasal 31

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 37

Direktur Utama dapat mengembangkan unit kerja di bawah Divisi-Divisi/SPI untuk mendukung kinerja Divisi-Divisi/SPI yang telah ditetapkan, sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja LPDB-KUMKM dengan persetujuan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 38

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini, maka Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. /09-30.00wib-Peru . Dir.2 : ......./........ 2. Dep 1.2. : ......./...... 3. Dirut LPDB-KUMKM : ......./........ 4. Deputi I : ......../......... 5. Sesmeneg :........./........ _19.4

Pasal 40

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

TATA KERJA

Pasal 30

Pasal 31

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 37

Pasal 38

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2011 Menteri Negara, DR. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 13 Juli 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011NOMOR 410 Draft (paraf/tgl): 1. Dir.2 : ................. 2. Dep 1.2 : ................. 3. Dirut LPDB : ................. 4. Deputi I : ................. 5. Sesmeneg : ................. /09-30.00wib-Peru . Dir.2 : ......./........ 2. Dep 1.2. : ......./...... 3. Dirut LPDB-KUMKM : ......./........ 4. Deputi I : ......../......... 5. Sesmeneg :........./........ _19.4 Lampiran : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 5/PER/M.KUKM/VI/2011 Tanggal : Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Struktur Organisasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DirekturUtama Direktur Pengembangan Usaha Divisi Perencanaan Divisi Evaluasidan Pengkajian Divisi Manajemen Risiko DirekturKeuangan Divisi Tata Laksana Anggaran Divisi penatausahaan danabergulir DirekturUmum danHukum Divisi Umum Divisi Hukum & Humas DirekturBisnis Divisi Bisnis I Divisi BisnisII SatuanPemeriksaan Internal /09-30.00wib-Peru . Dir.2 : ......./........ 2. Dep 1.2. : ......./...... 3. Dirut LPDB-KUMKM : ......./........ 4. Deputi I : ......../......... 5. Sesmeneg :........./........ _19.4 Lampiran : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 5/PER/M.KUKM/VI/2011 Tanggal : Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Struktur Organisasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Nomor 05-per-m-kukm-vi-2011 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 30

Pasal 31

BAB IV

Pasal 37

Pasal 38

BAB V

Pasal 39

Pasal 40

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 30

Pasal 31

BAB IV

Pasal 37

Pasal 38

BAB V

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36