Peraturan Menteri Nomor 01-per-m-kukm-i-2013 Tahun 2013 tentang PEDOMAN REVITALISASI KOPERASI

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Gerakan Koperasi, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya untuk menata kelembagaan dan memperkuat usaha koperasi. 2. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, sebagaimana dimaksud dalam tentang Perkoperasian. 3. Dewan Koperasi INDONESIA adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi. 4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Provinsi. 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id 8. Menteri adalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 9. Pemangku Kepentingan Lain adalah Gerakan Koperasi, Lembaga Gerakan Koperasi, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya. 10. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita- cita dan tujuan koperasi. 11. Lembaga Dewan Koperasi ( Dekopin, Dekopinwil, Dekopinda ) adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi. 12. Koperasi sektor riil adalah koperasi produsen yang melakukan kegiatan produksi pengolahan dan pemasaran.

Revitalisasi Koperasi dimaksudkan untuk mendorong Gerakan Koperasi agar tumbuh dan berkembang menjadi pelaku utama ekonomi sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, dengan dukungan dari internal maupun eksternal.

Gerakan Koperasi, Lembaga Gerakan Koperasi, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya wajib mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan Revitalisasi Koperasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam pelaksanaan Revitalisasi Koperasi perlu dibentuk Organisasi Pelaksana Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. (2) Organisasi Pelaksana Tingkat Pusat terdiri dari : www.djpp.kemenkumham.go.id a. Pengarah : Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; b. Tim Pengawas : 1) Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 2) Staf Ahli Menteri Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi; 3) Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM; 4) Para Staf Khusus Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. c. Tim Penanggung Jawab : 1) Para Deputi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 2) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM); 3) Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM); 4) Ketua Umum Dewan Koperasi INDONESIA ( Dekopin ); d. Tim Pelaksana : 1) Kepala Biro Perencanaan; 2) Para Asisten Deputi Penanggung Jawab Program Revitalisasi Koperasi dilingkungan Kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 3) Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUKM; 4) Direktur Bisnis dan Pemasaran LLP-KUKM; e. Sekretariat : 1) Asisten Deputi Urusan Tatalaksana Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 2) Para Kepala Bidang dilingkungan Asisten Deputi Urusan Tatalaksana Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 3) Kepala Bagian Data Biro Perencanaan.

(1) Pemantauan Revitalisasi Koperasi mencakup: a. rencana aksi, sasaran, pelaksanaan dan output oleh masing- masing Unit Kerja; b. pelaksanaan Revitalisasi Koperasi di bidang kelembagaan meliputi jumlah regulasi dibidang perkoperasian, jumlah koperasi sektor riil yang digiatkan, diamalgamasi, jumlah koperasi aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, jumlah koperasi berkualitas, jumlah Koperasi Unit Desa, dan jumlah Lembaga dan Sumber Daya Manusia gerakan koperasi dan pendamping koperasi yang dididik. c. pelaksanaan Revitalisasi Koperasi di bidang Usaha meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, jenis produksi yang diusahakan oleh koperasi, penerapan teknologi informasi oleh koperasi, sektor riil yang ditangani oleh koperasi, sumber pembiayaan yang manfaatkan oleh koperasi, kemampuan dan perkembangan modal koperasi dan pemasaran hasil produk koperasi serta promosi serta market share dan wilayah pemasaran dan perkembangan kinerja usaha. (2) Tim Pengawas mengkoordinasikan pemantauan pelaksanaan Revitalisasi Koperasi secara berkala. (3) Evaluasi dan Pelaporan atas pelaksanaan Revitalisasi Koperasi dilakukan secara berkala.

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan program Revitalisasi Koperasi berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. Anggaran swadaya Gerakan Koperasi dan Lembaga Gerakan Koperasi; d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, SJARIFUDDIN HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id