Peraturan Menteri Nomor 63-pmk-06-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA EKS BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah. 2. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut BRR NAD-Nias, adalah Badan setingkat Kementerian yang ditugasi untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2005. 3. BMN Eks BRR NAD-Nias adalah BMN Program dan BMN Operasional yang berasal dan tercatat pada Neraca Penutup BRR NAD-Nias sebagai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang pengadaannya oleh BRR NAD-Nias atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Wilayah Bencana adalah wilayah yang berada di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang terkena dampak bencana gempa bumi dan tsunami di Wilayah Aceh dan Kepulauan Nias. 6. Penetapan Status Penggunaan adalah penetapan status penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias untuk Kementerian Negara/Lembaga dari Pengelola BMN Eks BRR NAD-Nias. www.djpp.kemenkumham.go.id 7. Pemindahtanganan adalah tindakan pengalihan kepemilikan BMN Eks BRR NAD-Nias dengan cara hibah atau penggantian biaya pengadaan. 8. Hibah adalah pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias kepada Pemerintah Daerah di Wilayah Bencana atau Pihak Lain tanpa memperoleh penggantian. 9. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh, yang selanjutnya disebut Kanwil, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan dalam hal ini merupakan pelaksana tugas sehari-hari kewenangan pengelolaan BMN Eks BRR NAD-Nias. 10. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh, yang selanjutnya disingkat KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil, dan dalam hal ini merupakan pelaksana tugas sehari-hari kewenangan penelitian, inventarisasi, dan/atau pengusulan pengelolaan BMN Eks BRR NAD-Nias. 11. Daftar BMN Eks BRR NAD-Nias adalah daftar BMN yang diterima dari Tim Pemberesan Administrasi Likuidasi BRR NAD-Nias pasca likuidasi BRR NAD-Nias, yang sebelumnya telah disusun oleh Kanwil berkoordinasi dengan Tim Kerja Tim Likuidasi BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.06/2012. 12. Dokumen Kepemilikan Sementara adalah dokumen dalam bentuk akta jual beli atau surat pelepasan hak atas tanah untuk BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah, faktur/kuitansi pembelian untuk BMN Eks BRR NAD-Nias berupa kendaraan bermotor atau kendaraan/alat berat lainnya, akta hibah untuk BMN Eks BRR NAD-Nias yang diperoleh dari hibah, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, yang dapat dipergunakan untuk sementara waktu sebagai dasar dalam menyatakan kepemilikan atas suatu barang sampai dengan terbitnya dokumen kepemilikan yang sah. 13. Berita Acara Inventarisasi, yang selanjutnya disingkat BAI, adalah berita acara kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN Eks BRR NAD-Nias. 14. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar BMN Eks BRR NAD-Nias dengan MENETAPKAN keputusan dari pejabat yang www.djpp.kemenkumham.go.id berwenang untuk membebaskan Pengelola BMN Eks BRR NAD-Nias dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 15. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 16. Lembaga adalah organisasi non kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA. 17. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(1) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi seluruh BMN Eks BRR NAD-Nias, termasuk tetapi tidak terbatas pada Aset Tidak Berwujud dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. (2) BMN Eks BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. BMN Program, yakni BMN yang diperoleh atau dibangun oleh BRR NAD-Nias atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah untuk diserahterimakan atau dipindahtangankan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah di Wilayah Bencana, dan Pihak Lain; dan b. BMN Operasional, yakni BMN yang pengadaannya oleh BRR NAD- Nias atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah untuk digunakan dalam rangka mendukung kegiatan tugas dan fungsi BRR NAD-Nias. (3) Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset tetap yang tidak mempunyai wujud fisik termasuk tetapi tidak terbatas pada paten, program komputer (software), atau hasil kajian/penelitian. (4) Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset tetap yang sedang dalam proses konstruksi dan pada tanggal laporan keuangan BRR NAD-Nias belum selesai seluruhnya.

(1) Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN melaksanakan penanganan atas pengelolaan BMN Eks BRR NAD-Nias. (2) Direktur Jenderal Kekayaan Negara merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN Eks BRR NAD-Nias. (3) Pengelola BMN Eks BRR NAD-Nias mempunyai wewenang: a. melakukan Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD- Nias kepada Kementerian/Lembaga; b. MENETAPKAN keputusan Hibah BMN Eks BRR NAD-Nias; c. MENETAPKAN keputusan Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD- Nias dengan penggantian biaya pengadaan; d. MENETAPKAN keputusan Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias; dan e. melakukan serah terima BMN Eks BRR NAD-Nias kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah di Wilayah Bencana, atau Pihak Lain. (4) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kanwil.

Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias dilakukan dalam rangka: a. penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan; atau b. penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum.

Hibah atas BMN Eks BRR NAD-Nias dapat dilakukan kepada: a. Pemerintah Daerah di Wilayah Bencana; b. Masyarakat, baik perorangan, kelompok, maupun pengusaha kecil dan menengah, yang menjadi korban gempa bumi/tsunami; c. Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, yang secara nyata berperan langsung dan aktif mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias; d. Lembaga/yayasan pendidikan; www.djpp.kemenkumham.go.id e. Lembaga/yayasan sosial; dan/atau f. Lembaga/yayasan keagamaan.

Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias karena sebab-sebab lain dilakukan dalam hal: a. hilang, kecurian, atau tidak ditemukan karena tidak teridentifikasi keberadaannya dan pihak yang menguasainya; b. terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluarsa, atau terkena dampak dari terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau c. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Usulan atas Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang diajukan oleh Kepala KPKNL kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara q.q. Kepala Kanwil meliputi: a. BMN Eks BRR NAD-Nias dengan nilai perolehan berdasarkan realisasi anggaran sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit dan tidak berdokumen kepemilikan; b. BMN Eks BRR NAD-Nias dengan nilai perolehan berdasarkan realisasi anggaran di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit atau yang berdokumen kepemilikan.

Terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Kepala KPKNL harus melengkapi dengan dokumen: a. penjelasan usulan Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias; dan b. daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD-Nias yang besarnya didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan dihapuskan.

(1) Terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, KPKNL meminta aparat pengawas intern pemerintah untuk melakukan audit guna mengetahui ada tidaknya kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan BMN Eks BRR NAD-Nias diusulkan penghapusannya karena sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (2) Dalam hal berdasarkan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kesalahan atau kelalaian, Kepala KPKNL menyampaikan: a. usulan tuntutan ganti rugi untuk Pegawai Negeri; dan/atau b. gugatan ganti kerugian untuk selain Pegawai Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal berdasarkan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan tindak pidana, Kepala KPKNL melaporkannya kepada Kepolisian. (4) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau laporan kepada Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala KPKNL mengusulkan penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara q.q. Kepala Kanwil. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Dalam hal berdasarkan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat kesalahan atau kelalaian, Kepala KPKNL mengusulkan Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara q.q. Kepala Kanwil.

Terhadap usulan atas BMN Eks BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala KPKNL harus melengkapi dengan dokumen: a. penjelasan usulan Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias; b. daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD-Nias yang besarnya didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan dihapuskan; c. fotokopi dokumen kepemilikan, dokumen kepemilikan sementara atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan berdokumen kepemilikan; d. hasil audit yang dilakukan aparat pengawas intern pemerintah; dan e. surat usulan tuntutan ganti rugi atau gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan/atau laporan kepada Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dalam hal hasil audit menemukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan BMN Eks BRR NAD-Nias diusulkan penghapusannya.

(1) Terhadap usulan penghapusan yang diajukan oleh Kepala KPKNL, Kepala Kanwil melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelengkapan dokumen telah terpenuhi, Kepala Kanwil atas nama Menteri Keuangan MENETAPKAN keputusan Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias dan menghapus BMN Eks BRR NAD-Nias dari Daftar BMN Eks BRR NAD-Nias.