Peraturan Menteri Nomor 171-pmk-05-2009 Tahun 2009 tentang SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Skema Subsidi Resi Gudang, yang selanjutnya disebut S- SRG, adalah kredit yang mendapat Subsidi Bunga dari Pemerintah dengan jaminan Resi Gudang yang diberikan oleh Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi. 2. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. 3. Menteri Teknis adalah menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 4. Petani adalah perorangan warga negara INDONESIA yang mengelola usaha di bidang pertanian/perkebunan/budidaya perikanan. 5. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/ pembudidaya perikanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 6. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 7. Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam tentang Perkoperasian yang anggotanya terdiri dari petani/pekebun/pembudidaya perikanan. 8. Peserta S-SRG adalah Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi yang disetujui Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank sebagai penerima S-SRG. 9. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga S-SRG yang berlaku dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Peserta S-SRG. 10. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang, yang selanjutnya disebut Badan Pengawas, adalah unit organisasi dibawah Menteri Teknis yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. 11. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Teknis. 12. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang. 13. Pusat Registrasi Resi Gudang, yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi, adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. 14. Bank Pelaksana adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

Tujuan S-SRG adalah memfasilitasi Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi untuk memperoleh pembiayaan dari Bank Pelaksana/LKNB dengan memanfaatkan Resi Gudang sebagai jaminan/agunan guna menjaga kesinambungan produksi pertanian.

Kegiatan yang dapat dibiayai melalui S-SRG adalah usaha produktif guna mendukung kegiatan produksi pertanian.

Bank Pelaksana/LKNB membiayai dan mengadministrasikan pembiayaan S-SRG.

(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan MENETAPKAN Bank Pelaksana/LKNB berdasarkan permohonan Bank Pelaksana/LKNB yang bersangkutan. (2) Bank Pelaksana wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menyampaikan komitmen tertulis penyediaan dana sejumlah tertentu guna pembiayaan S-SRG; dan b. memiliki standar operasional dan prosedur penyaluran kredit dalam rangka pelaksanaan S-SRG.

(1) Pemerintah memberikan Subsidi Bunga S-SRG sebesar selisih antara tingkat bunga pasar yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Peserta S-SRG. (2) Bagian tingkat bunga S-SRG yang dibebankan kepada Peserta S-SRG ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan berdasarkan usul Menteri Teknis. (3) Penetapan tingkat bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan kepada Bank Pelaksana/LKNB, dengan tembusan kepada: a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; b. Menteri Teknis; dan c. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(1) Pedoman pelaksanaan S-SRG ditetapkan oleh Menteri Teknis. (2) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan S-SRG dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Teknis, sesuai dengan bidang tugas dan wewenang masing- masing. (3) Rapat Evaluasi Penyelenggaraan S-SRG dilaksanakan secara periodik atau setiap saat atas prakarsa Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis, dengan mengikutsertakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dan direksi Bank Pelaksana/LKNB, atau yang mewakili. (4) Tanggung jawab pelaksanaan S-SRG mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Teknis.

(1) Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis, setiap saat dapat mengadakan pemeriksaan atas realisasi penyaluran S-SRG oleh Bank Pelaksana/LKNB dan penggunaannya oleh Peserta S-SRG. (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis dapat meminta bantuan aparat fungsional pemeriksa internal atau eksternal. (3) Bank Pelaksana/LKNB dan/atau Peserta S-SRG berkewajiban: a. menyampaikan data dan dokumen terkait pelaksanaan S-SRG; b. memberikan tanggapan atau jawaban terhadap hal-hal yang ditanyakan atau diperlukan kejelasannya; dan c. bersikap kooperatif dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemeriksaan.

(1) Bank Pelaksana/LKNB wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan Penyaluran dan Pengembalian S-SRG kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Menteri Teknis u.p. Badan Pengawas paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya. (2) Bank Pelaksana/LKNB wajib menyampaikan laporan lain terkait pelaksanaan S-SRG dalam hal diperlukan dan diminta secara khusus oleh Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis.

Dalam hal Bank Pelaksana/LKNB melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, Bank Pelaksana/LKNB dikenakan sanksi, berupa: a. teguran tertulis; b. penundaan pembayaran Subsidi Bunga; atau c. penghentian pembayaran Subsidi Bunga.

(1) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2) Pengaturan mengenai kewajiban, hak, tugas, dan tanggung jawab Bank Pelaksana/LKNB, serta mekanisme pembiayaan dan tata cara pendanaan, penyaluran, penatausahaan, pembayaran Subsidi Bunga, pelaporan, pengawasan, dan ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu, diatur lebih lanjut dalam PKP.