Peraturan Menteri Nomor pm-16 Tahun 2013 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

(1) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yang selanjutnya disebut BBKFP merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. (2) BBKFP dipimpin oleh Kepala.

BBKFP mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi fasilitas penerbangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBKFP menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program; b. penyusunan standar operasional prosedur dan pelaksanaan peningkatan kompetensi awak pesawat kalibrasi dan awak pesawat udara lainnya; c. penyusunan standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi kualitas pelaksanaan perawatan pesawat dan peralatan penunjang lainnya; d. pelaksanaan penerbangan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan pesawat udara, komunikasi penerbangan, Radio Detecting And Ranging (RADAR), prosedur penerbangan instrumen, dan penerbangan lainnya; e. pengelolaan perawatan pesawat udara kalibrasi; f. pelaksanaan pelayanan perawatan pesawat udara, peningkatan kompetensi awak pesawat, dan usaha penerbangan lainnya; g. pengelolaan keselamatan dan keamanan operasional pesawat udara kalibrasi; h. penyusunan standar operasional prosedur keselamatan dan keamanan operasi penerbangan kalibrasi, fasilitas uji, hasil pengujian, dan peneraan; www.djpp.kemenkumham.go.id i. pelaksanaan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan, komunikasi penerbangan, RADAR serta prosedur penerbangan instrument; j. pelaksanaan peneraan laboratorium udara, laboratorium darat, dan instrumen pendukung pengujian; k. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

(1) BBKFP terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara; c. Bidang Keselamatan dan Pengujian; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi BBKFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBKFP, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BBKFP serta dengan instansi lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(1) Kepala BBKFP merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b. (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BBKFP berlokasi di Curug Tangerang Banten.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Kepala BBKFP wajib menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan dan peta jabatan kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BBKFP menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.