Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2010 tentang UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan : 1. Menteri adalah Menteri Pertahanan. 2. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Usaha tersebut meliputi Penanaman sikap, prilaku dan kesadaran Bela Negara. 3. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara (BMN). 4. Aset/Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau didapat atas beban APBN atau berasal dari perolehan yang sah meliputi hibah/sumbangan, pengajuan/kontrak, atau putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap. 5. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimaksud dalam pengertian Barang Milik Negara (BMN) adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP). 6. Penyelenggara adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang selanjutnya di sebut YKPP, sebagai badan hukum yang dibentuk oleh Kementerian Pertahanan dan diberi tanggung jawab untuk mengelola pendidikan tinggi. 7. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” yang selanjutnya disebut dengan UPN “Veteran” adalah Perguruan Tinggi yang semula Perguruan Tinggi kedinasan di bawah Dephankam, selanjutnya berubah menjadi Perguruan Tinggi Swasta namun tetap berorientasi pada pemberdayaan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan Pertahanan Negara dan Pembangunan Nasional melalui proses pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertahanan. 8. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Pertahanan. 9. Perwakilan adalah lembaga non struktural dijabat oleh PNS Kemhan dipekerjakan dpk UPN “Veteran” yang ditunjuk sebagai penghubung antara Kemhan dan UPN “Veteran”. 10. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah fungsi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

(1) Maksud Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” sebagai salah satu pengemban visi dan misi Kementerian Pertahanan. (2) Tujuan Peraturan Menteri ini, agar setiap pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Pertahanan memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” dalam rangka pemberdayaan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan Pertahanan Negara dan Pembangunan Nasional melalui proses pendidikan guna mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertahanan. (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pembinaan, pengelolaan, penyelenggara, koordinasi, pengawasan dan pemeriksaan, di lingkungan UPN “Veteran”.

Nilai Dasar UPN “Veteran” meliputi : a. sesanti “Widya Mwat Yasa”, adalah menuntut ilmu guna diabdikan kepada negara dengan hati yang suci bersih serta tulus dan ikhlas; dan b. disiplin, kejuangan, dan kreativitas serta memiliki kesadaran bela negara.

(1) UPN “Veteran” berstatus sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang mendukung visi dan misi Kementerian Pertahanan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. (2) Asas-asas UPN “Veteran” meliputi : a. asas kejelasan tujuan yaitu, setiap kegiatan UPN “Veteran” harus mempunyai tujuan yang mendukung visi dan misi Kementerian Pertahanan; b. asas keterbukaan yaitu semua kegiatan bersifat transparan dan terbuka, mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran; c. asas kenusantaraan yaitu setiap kegiatan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah INDONESIA; d. asas Bhineka Tunggal Ika yaitu setiap materi kegiatan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya masyarakat; e. asas keadilan yaitu setiap rencana dan kegiatan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap civitas akademika.

Pegawai UPN “Veteran” terdiri atas : a. PNS Kementerian Pertahanan dpk UPN “Veteran”; b. PNS Kementerian lainnya sebagai dosen; c. Pegawai Tetap Yayasan.

(1) Yayasan ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan UPN "Veteran". (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Yayasan mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, anggaran UPN "Veteran", membina Pegawai Tetap Yayasan dan menatausahaan aset/BMN Kementerian Pertahanan yang dipertanggungjawabkan kepada UPN "Veteran". (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Yayasan bertanggung jawab terhadap : a. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan yang memiliki muatan institusi untuk kepentingan Pertahanan Negara; b. pengelolaan dan penyelenggaraan anggaran UPN "Veteran"; c. pembinaan terhadap Pegawai Tetap Yayasan yang bertugas di UPN "Veteran"; dan d. penatausahaan aset/BMN Kementerian Pertahanan yang dipertanggungjawabkan kepada YKPP. (4) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Yayasan dibantu oleh Kepala Badan Pelaksana Pendidikan YKPP.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kementerian Pertahanan, yayasan, dan UPN “Veteran” melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara berkala dan berlanjut.

(1) UPN "Veteran"dalam pengelolaan keuangan dan aset negara, secara berkala dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas internal yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemeriksa external yaitu BPK RI dan/atau Auditor Independen. (4) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tata kelola yang baik. (5) Sasaran pengawasan meliputi kinerja, keuangan dan pengelolaan aset atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan peraturan Menteri Pertahanan ini akan di atur tersendiri.