Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2014 tentang JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

(1) Penilaian prestasi kerja terhadap Pejabat fungsional dilakukan dengan penilaian angka kredit oleh Tim Penilai dan/atau Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional. (2) Penilaian oleh Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila belum dibentuk Tim Penilai Instansi. (3) Penilaian terhadap prestasi kerja pejabat fungsional oleh Tim Penilai Instansi dilakukan apabila yang bersangkutan dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan untuk pengangkatan pertama dan kenaikan jenjang jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Penilaian angka kredit dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, pada bulan Januari dan Juli.

(1) Keanggotaan Tim Penilai Instansi disusun sebagai berikut: a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis; b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur Kepegawaian; c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur teknis/kepegawaian; dan d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota. (2) Persyaratan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat pejabat fungsional yang dinilai; b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja; dan c. Dapat aktif melakukan penilaian. (3) Masa jabatan Tim Penilai dalam satu periode paling lama 5 (lima) tahun dan Tim Penilai dapat diangkat dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, selanjutnya dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (4) Tim Penilai Instansi dalam tugasnya dibantu oleh Sekretaris Tim Penilai. (5) Berdasarkan alasan yang sah, pejabat yang berwenang dapat memberhentikan dan mengganti anggota Tim Penilai sebelum masa jabatannya habis. (6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti Anggota Tim Penilai. (7) Tata kerja Tim Penilai meliputi: a. menerima dan mengadministrasikan surat pernyataan melaksanakan tugas; b. meneliti persyaratan dan bukti yang dilampirkan; c. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan; d. memonitor dan mengevaluasi; e. melaporkan; dan f. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit bagi PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu adalah: a. pejabat instansi pembina Jabatan Fungsional untuk Jenjang Madya ke atas atau Golongan ruang IV/a ke atas; b. pejabat Pembina Kepegawaian Kemhan atau pejabat lain yang diberi delegasi/kuasa untuk Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian Pertama dan Muda atau Golongan ruang III/a sampai dengan Golongan ruang III/d dan semua Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan atau Golongan ruang II/a sampai dengan Golongan ruang II/d; dan c. pejabat penerima delegasi/kuasa yang berwenang untuk MENETAPKAN angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Tertentu. (2) Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Jenjang Madya dan Jenjang Utama ke Instansi Pembina Jabatan Fungsional bagi PNS Kemhan diajukan secara berjenjang sebagai berikut: a. PNS Kemhan yang bertugas di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit beserta bahan administrasinya diajukan oleh Asisten Personel Panglima Tentara Nasional INDONESIA kepada Sekretaris Jenderal Kemhan; b. PNS Kemhan yang bertugas di lingkungan Angkatan, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit beserta administrasinya diajukan oleh Asisten Personel Kepala Staf Angkatan ke Asisten Personel Panglima Tentara Nasional INDONESIA untuk selanjutnya diusulkan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan; c. PNS Kemhan yang bertugas di lingkungan Kemhan, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit beserta bahan administrasinya diajukan oleh Kasatker kepada Sekretaris Jenderal Kemhan; dan d. Sekretaris Jenderal Kemhan akan mengajukan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit beserta administrasinya ke Instansi Pembina Jabatan Fungsional secara kolektif sesuai Jabatan Fungsional masing-masing. (3) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit pejabat fungsional yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan serta kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5) Prosedur pengusulan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) diajukan secara berjenjang dari Satker pengguna jabatan fungsional/Satker/Kotama/Balakpus kepada : a. Sekretaris Jenderal Kemhan di lingkungan Kemhan; b. Asisten Personel Kepala Staf Umum Tentara Nasional INDONESIA di lingkungan Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA; dan c. Asisten Personel Kepala Staf Angkatan di lingkungan Angkatan. (6) Satker pengguna Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (4) selanjutnya mengirimkan kepada satuan kerja koordinator pelaksana Jabatan Fungsional untuk mendapatkan Penetapan Angka Kredit.

Pejabat Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi: 1. Jenjang Pelaksana Golongan Ruang II/b sampai dengan Jenjang Penyelia Golongan ruang III/c; dan 2. Jenjang Pertama Golongan Ruang III/a sampai dengan Jenjang Utama Golongan Ruang IV/d. b. dalam setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditetapkan sesuai dengan Jenjang Jabatan Fungsionalnya; c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; f. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke 3 (tiga); dan g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila: a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; b. dalam jangka waktu satu tahun sejak dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional dan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Jenjang Pelaksana sampai Jenjang Penyelia atau Golongan Ruang II/b sampai dengan Golongan Ruang III/c; dan c. dalam jangka waktu satu tahun sejak dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional dan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) bagi Pejabat Fungsional Jenjang www.djpp.kemenkumham.go.id Penyelia Golongan Ruang III/d dan 25 (duapuluh lima) bagi Pejabat Fungsional jenjang Utama atau Golongan Ruang IV/e.

(1) Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional di lingkungan Kemhan meliputi: a. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagai Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Perencana; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan sebagai Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Peneliti dan Jabatan Fungsional Perekayasa; c. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan sebagai Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Widyaiswara, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, dan Jabatan Fungsional Instruktur; d. Pusat Rehabilitasi Kemhan sebagai Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan; e. Pusat Data dan Informasi Kemhan sebagai Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Rumpun Kekomputeran; f. Biro Hukum Setjen Kemhan sebagai Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Rumpun Hukum dan Peradilan; g. Pusat Komunikasi Publik Kemhan sebagai Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Rumpun Pustakawan dan yang berkaitan; h. Biro Tata Usaha Setjen Kemhan sebagai Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan; i. Biro Kepegawaian Setjen Kemhan sebagai Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Jabatan Fungsional Assessor; j. Inspektorat Jenderal Kemhan sebagai Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Auditor pada Rumpun Akuntan dan Anggaran; dan k. Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan sebagai Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Kataloger. (2) Intansi Pembina Jabatan Fungsional tertentu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut: a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai pembina Jabatan Fungsional Perencana; b. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA sebagai pembina Jabatan Fungsional Peneliti; c. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai pembina Jabatan Fungsional Perekayasa; d. Lembaga Administrasi Negara sebagai pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara; e. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pembina Jabatan Fungsional Pamong Belajar; www.djpp.kemenkumham.go.id f. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pembina Jabatan Fungsional Instruktur; g. Kementerian Kesehatan sebagai pembina Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan; h. Badan Pusat Statistik sebagai pembina Jabatan Fungsional Rumpun Kekomputeran; i. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; j. Perpustakaan Nasional Republik INDONESIA sebagai pembina Jabatan Fungsional Pustakawan; k. Arsip Nasional Republik INDONESIA sebagai pembina Jabatan Fungsional Arsiparis; l. Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur; m. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina Jabatan Fungsional Auditor; dan j. Kementerian Pertahanan sebagai pembina Jabatan Fungsional Kataloger. (3) Satuan kerja yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selalu bekerja sama dan melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pembina sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (4) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut: a. teknis pelaksanaan jabatan fungsional; b. rincian kegiatan dan jumlah angka kredit; c. penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional apabila belum memungkinkan dibentuknya Tim Penilai Instansi; d. penetapan formasi jabatan fungsional; dan e. pendidikan jabatan fungsional; (5) Satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA dan Angkatan diatur lebih lanjut oleh Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA dan masing- masing Angkatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Tugas dan tanggung jawab Satuan kerja koordinator pelaksana di lingkungan Kemhan: a. membuat Petunjuk Pelaksanaan sesuai ketentuan jabatan fungsional masing-masing; b. membentuk Tim Penilai Instansi; c. membentuk Sekretariat Tim Penilai Instansi; d. menerima usul penetapan Angka kredit dari Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan untuk ditetapkan angka kreditnya; e. mengembalikan hasil penetapan angka kredit kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan; dan f. MENETAPKAN Angka kredit. (2) Tugas dan tanggung jawab Satuan kerja koordinator pelaksana di lingkungan Tentara Nasional INDONESIA: a. membuat Petunjuk Teknis berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kemhan; b. menerima usul penetapan angka kredit Jenjang Pelaksana Lanjutan ke bawah untuk fungsional keterampilan; c. membentuk Sekretariat Penilai di masing-masing Unit Organisasi; d. membentuk Tim Penilai untuk jenjang Pelaksana Lanjutan ke bawah; dan e. MENETAPKAN angka kredit untuk pejabat fungsional tertentu jenjang Pelaksana Lanjutan ke bawah.

(1) Pejabat pembuat daftar gaji mengajukan usul permintaan pembayaran tunjangan Jabatan Fungsional yang diketahui oleh Kasatker dan Satker Koordinator Pelaksana bersamaan dengan permintaan gaji kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melalui Bendahara/Pekas dengan melampirkan fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat pembina kepegawaian antara lain: a. Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional; b. Keputusan Pemberian Tunjangan Jabatan; dan c. Surat Pernyataan melaksanakan tugas atau Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan. (2) Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi PNS Kemhan di Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Mabes TNI, serta Unit Organisasi Mabes Angkatan dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

(1) Tunjangan Jabatan Fungsional dibayarkan terhitung tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah PNS Kemhan yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dimulai 1 (satu) bulan sebelumnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilakukan pada tanggal berikutnya, maka pemberian tunjangan jabatan fungsional dibayar mulai bulan itu juga. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Untuk kelancaran pembayaran tunjangan jabatan fungsional maka setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Untuk kelancaran pemberian tunjangan, pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat surat pernyataan melaksanakan tugas, surat penyataan telah menduduki jabatan atau surat pernyataan masih menduduki jabatan. (5) Asli surat pernyataan melaksanakan tugas/surat pernyataan telah menduduki jabatan/surat masih menduduki jabatan disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara dengan tembusan kepada: a. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; a. Kepala Instansi Pembina Jabatan Fungsional; b. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan; c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan d. Pejabat lain yang dipandang perlu. e. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

(1) Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional terhitung mulai bulan berikutnya apabila Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang bersangkutan: a. diberhentikan dari jabatan fungsional; b. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil; c. dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan d. dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena: 1. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi: www.djpp.kemenkumham.go.id a) pangkat Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b sampai dengan pangkat Penata Golongan Ruang III/c; dan b) pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Pangkat Pembina Utama Madya Golongan Ruang IV/d. 2. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya : a) 10 (sepuluh) bagi Pejabat Penyelia pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d; dan b) 25 (dua puluh lima) bagi Pejabat Utama, pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IV/e. 3. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional yang bersangkutan; 4. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan terus menerus; 5. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; 6. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil; dan 7. cuti di luar tanggungan negara. (2) Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, walaupun kemudian mengajukan Banding kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tunjangan jabatan fungsional tetap diberhentikan. (3) Tunjangan Jabatan Fungsional yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kembali setelah ada Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang meringankan hukuman tersebut serta diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional dan telah dinyatakan telah melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang. (4) Tunjangan jabatan diberhentikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sejak yang bersangkutan dibebaskan sementara karena menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara. (5) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) dan seterusnya paling lama 3 (tiga) bulan, maka selama menjalani cuti di luar tanggungan negara yang bersangkutan tidak dibebaskan dari www.djpp.kemenkumham.go.id jabatannya, tetapi tidak menerima tunjangan jabatan, dan tunjangan jabatannya dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. (6) Pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tugas belajar untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih, tunjangan jabatan dihentikan terhitung bulan ketujuh, dan dibayarkan kembali setelah diangkat kembali dalam jabatan fungsional dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat sebagaimana tercantum pada Lampiran Nomor 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional dimaksud pada ayat (6), bagi PNS Kementerian Pertahanan di Unit Organisasi Kementerian Pertahananh, Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA, serta Unit Organisasi Markas Besar Angkatan dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; (8) Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian/ pembebasan sementara dari jabatan dan pemberian surat izin cuti di luar tanggungan negara/cuti besar, serta surat tugas belajar, menyampaikan asli surat keputusan atau asli surat izin atau surat tugas tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusannya kepada: a. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; b. Pimpinan Instansi yang bersangkutan; c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji; dan e. Pejabat lain yang dipandang perlu.