Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PEMBINAAN LEMBAGA KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN LEMBAGA ADAT

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Pembinaan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat adalah proses, cara, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 2. Lembaga Kepercayaan adalah organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berhimpun dan bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai visi dan misinya. 3. Lembaga Adat adalah organisasi sosial yang dinyatakan dengan adanya perangkat adat, aturan adat, pendukung masyarakat adat, dan mempunyai kesatuan wilayah adat. 4. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa www.djpp.kemenkumham.go.id berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa INDONESIA. 5. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 6. Ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah segala sesuatu yang diajarkan dapat berupa pendidikan, tuntunan, nasehat, petuah, dan petunjuk berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 7. Masyarakat Adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola kerberlangsungan kehidupan masyarakatnya. 8. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan. 12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit kerja pusat yang melaksanakan tugas teknis bidang kebudayaan di daerah. 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tugas dan fungsinya menangani bidang kebudayaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan pembinaan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat.

(1) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan kepada Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat. (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. inventarisasi dan dokumentasi; b. pelindungan; c. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas; dan d. advokasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat di daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id b. menjamin keterpaduan, sinergitas, kesinambungan dan efektifitas dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan pembinaan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat. (3) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembinaan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat tahun berikutnya.

(1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pembinaan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat kepada Gubernur. (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan pembinaan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Menteri. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(1) Pendanaan pelaksanaan Pembinaan pada Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat di kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendanaan pelaksanaan pembinaan pada Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat di provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2013 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id