Koreksi Pasal 15

(1) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat di daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id b. menjamin keterpaduan, sinergitas, kesinambungan dan efektifitas dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan pembinaan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat. (3) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembinaan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat tahun berikutnya.