Peraturan Menteri Nomor 08-m-dag-per-4-2011 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI

(1) Kantor Dagang dan Ekonomi INDONESIA di Taipei, yang selanjutnya disingkat KDEI, adalah lembaga ekonomi yang bersifat non-pemerintah. (2) KDEI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. (3) KDEI dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

KDEI mempunyai tugas, memperlancar dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya antara INDONESIA dan Taiwan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KDEI menyelenggarakan fungsi : a. mewakili dan melindungi kepentingan ekonomi dan Warga Negara INDONESIA di Taiwan; b. meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, industri investasi, ketenagakerjaan, serta pariwisata dan perhubungan antara INDONESIA dan Taiwan; c. mendorong kerjasama antara dunia usaha INDONESIA dengan dunia usaha Taiwan; d. memberikan pelayanan informasi dan membantu kelancaran pemasaran komoditi ekspor INDONESIA ke Taiwan; e. melakukan kegiatan promosi dan penerobosan pasar dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi, perdagangan, industri, investasi dan pariwisata antara INDONESIA dan Taiwan.

Organisasi KDEI terdiri atas: a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. Bagian Administrasi; d. Bidang Imigrasi; e. Bidang Industri; f. Bidang Investasi; g. Bidang Perdagangan; h. Bidang Pariwisata dan Perhubungan; i. Bidang Tenaga Kerja.

(1) Kepala KDEI sebagai jabatan Eselon II.a. (2) Wakil Kepala KDEI sebagai jabatan Eselon II.b. (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebagai jabatan Eselon III.a (4) Kepala Subbagian sebagai jabatan Eselon IV.a

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KDEI di Taipei dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui dan ditambahkan pada pagu anggaran belanja Kementerian Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala KDEI, Wakil Kepala KDEI, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar KDEI sesuai dengan tugas masing-masing.

Pengawasan pelaksanaan tugas KDEI dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan termasuk pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja KDEI.

Setiap perubahan atas organisasi dan tata kerja KDEI ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.