Peraturan Menteri Nomor 03-prt-m-2015 Tahun 2015 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR

PERMEN Nomor 03-prt-m-2015 Tahun 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 3. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 4. Bidang Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi Subbidang Jalan, Bidang Infrastruktur Irigasi, Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum, dan Bidang Perumahan. 5. Unit Organisasi adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan kegiatan di Bidang Infrastruktur. 6. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut DAK Bidang Infrastruktur, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana Bidang Infrastruktur masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut SKPD DAK adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/ Walikota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. 8. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output). 9. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil/manfaat yang diharapkan. 10. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal. 11. Keluaran (output) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penilaian kinerja, pemanfaatan serta pembinaan dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Infrastruktur; (2) Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini untuk: a. menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; b. menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian, Kementerian terkait, dinas teknis di provinsi, dan dinas teknis di kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pembinaan teknis kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur; c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dengan kegiatan prioritas nasional; dan d. meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastrukturseperti kinerja pelayanan jalan provinsi/kabupaten/kota, kinerja pelayanan jaringan irigasi yang merupakan kewenangan provinsi/kabupaten/kota, meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi dan air minum,dan kinerja pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum mendukung perumahan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di kabupaten/kota. (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi perencanaan dan pemrograman, koordinasi penyelenggaraan, pelaksanaan, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan, pemantauan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, pelaporan kegiatan/fisik dan keuangan, serta penilaian kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

Pasal 3

(1) Kementerian melalui Unit Organisasi terkait untuk masing-masing bidang dan/atau subbidang menyiapkan dokumen Perencanaan Jangka Menengah DAK, dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri menyusun dokumen Rencana Strategis DAK Bidang Infrastruktur kurun waktu 5 (lima) tahun. (2) Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, Rencana Strategis dapat direviu dan disesuaikan dengan target dan sasaran serta Lingkungan Strategis yang berkembang. (3) Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan DAK Subbidang Jalan dan Bidang Infrastruktur Irigasi harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (4) Pemerintah Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan DAK Subbidang Jalan, Bidang Infrastruktur Irigasi, Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum, dan Bidang Perumahan harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB III

KOORDINASI PENYELENGGARAAN

Pasal 7

(1) Menteri membentuk Tim Koordinasi Kementerian Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Kementerian, yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Unit Organisasi terkait. (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Infrastruktur; b. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi serta pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur; c. Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur oleh daerah; d. Memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Menteri dalam mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur; e. Menyiapkan laporan tahunan Kementerian kepada Menteri Keuangan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur. (3) Biaya operasional Tim Koordinasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Satuan Kerja di masing- masing Unit Organisasi dan Biro Perencanaan dan KLN.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN CAKUPAN KEGIATAN

Pasal 11

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 12

(1) SKPD DAK Bidang infrastruktur bertugas melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Bidang Infrastruktur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. (2) Kepala SKPD DAK Bidang Infrastruktur bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Infrastruktur.

BAB VI

PEMANTAUAN,EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 13

BAB VII

KETENTUAN PERUBAHAN PENGGUNAAN DAK

Pasal 23

(1) Dalam hal terjadi bencana alam, daerah dapat mengubah penggunaan DAK untuk kegiatan di luar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Petunjuk Teknis ini, setelah sebelumnya mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan dan Menteri. (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Kepala Daerah terkait. (3) Perubahan penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang dalam bidang dan/atau subbidang yang sama dan tidak mengubah besaran alokasi DAK pada bidang dan/atau subbidang tersebut. (4) Persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Daerah yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan ditetapkannya peraturan Menteri ini Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Peraturan Menteri Nomor 03-prt-m-2015 Tahun 2015 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22