Peraturan Menteri Nomor per-32-men-2012 Tahun 2013 tentang JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Hama dan Penyakit Ikan, yang selanjutnya disingkat HPI adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian ikan. 2. Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 3. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa HPIK. 4. Petugas Karantina Ikan adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Tindakan Karantina Ikan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id 6. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan adalah dokumen untuk pengeluaran media pembawa dari dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular dari HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan. 7. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik adalah dokumen untuk pengeluaran media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular HPIK. 8. Sertifikat Pelepasan adalah dokumen yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum didalamnya tidak tertular HPIK sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA atau ke suatu area di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 9. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan adalah dokumen yang menyatakan bahwa media pembawa yang berupa ikan atau produk perikanan yang tercantum didalamnya dapat dilalulintasbebaskan ke area lain di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 10. Instalasi Karantina Ikan adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina. 11. Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa HPI. 12. Transit Media Pembawa adalah singgah sementara alat angkut media pembawa di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA atau di suatu area di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA sebelum media pembawa tersebut sampai di negara atau area tujuan. 13. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 14. Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unit pelaksana teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Jenis dokumen tindakan karantina terdiri atas: a. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish and Fish Products); b. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik; c. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan; d. Surat Persetujuan Muat; e. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan terhadap Media Pembawa di Atas Alat Angkut; f. Surat Persetujuan Bongkar; g. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan; h. Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan; i. Surat Keterangan Masuk Tempat Penimbunan Sementara Karantina Ikan; j. Surat Penahanan Sementara; k. Surat Penolakan; l. Sertifikat Pelepasan; m. Surat Pemusnahan; n. Berita Acara Pemusnahan; o. Surat Keterangan Transit; p. Surat Keterangan Benda Lain; dan q. Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Alat Angkut. (2) Dokumen tindakan karantina ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Petugas Karantina Ikan.

(1) Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish and Fish Products) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diterbitkan untuk media pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik INDONESIA. g. Surat … www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish and Fish Products) diterbitkan apabila: a. media pembawa setelah dilakukan pemeriksaan, tidak tertular HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan oleh negara tujuan; b. media pembawa diduga tertular HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan oleh negara tujuan yang untuk mendeteksinya memerlukan waktu yang lama dan setelah dilakukan pengasingan dan pengamatan, media pembawa tidak tertular dari HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan oleh negara tujuan; atau c. media pembawa tertular HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan negara tujuan selain HPIK golongan I, dan setelah diberikan perlakuan, media pembawa dapat disembuhkan atau disucihamakan.

Bentuk dokumen tindakan karantina sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri atas: a. Lampiran I : Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Ekspor (Health Certificate For Fish And Fish Products); b. Lampiran II : Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik; c. Lampiran III : Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan; d. Lampiran IV : Surat Persetujuan Muat; e. Lampiran V : Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan terhadap Media Pembawa di atas Alat Angkut; f. Lampiran VI : Surat Persetujuan Bongkar; g. Lampiran VII : Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan; h. Lampiran VIII : Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan; i. Lampiran IX : Surat Keterangan Masuk Tempat Penimbunan Sementara Karantina Ikan; j. Lampiran X : Surat Penahanan Sementara; k. Lampiran XI : Surat Penolakan; l. Lampiran XII : Sertifikat Pelepasan; m. Lampiran XIII : Surat Pemusnahan; n. Lampiran XIV : Berita Acara Pemusnahan; o. Lampiran XV : Surat Keterangan Transit; p. Lampiran XVI : Surat Keterangan Benda Lain; dan q. Lampiran XVII: Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Alat Angkut. www.djpp.kemenkumham.go.id

Bentuk dokumen tindakan karantina untuk pengeluaran media pembawa dari dalam wilayah Negara Republik INDONESIA mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini, kecuali ditentukan lain oleh negara tujuan.

Media pembawa yang sudah dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina atau sedang dikenakan tindakan karantina, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2008 tentang Bentuk dan Jenis Serta Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina Ikan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2008 tentang Bentuk dan Jenis Serta Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina Ikan; dan b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2008 tentang Kewenangan Penerbitan, Format, dan Pemeriksaan Sertifikat Kesehatan di Bidang Karantina Ikan dan Sertifikat Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang terkait dengan kewenangan penerbitan, format, dan pemeriksaan sertifikat kesehatan di bidang karantina ikan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.