PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

PERDA Nomor 5 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 1. Daerah adalah Kabupaten Blitar. 2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. 4. Bupati adalah Bupati Blitar. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar. 6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar. 7. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Blitar. 8. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar 9. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Blitar 10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Blitar. 11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar. 12. Uang Representasi adalah uang uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. 13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat dinas. 14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD. 15. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota pada Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. 16. Tunjangan Alat Kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus. 17. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkatTKI adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 18. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses. 19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD. 20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakahiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 21. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRD setiap bulan guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari. 22. Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjut disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar. 23. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksaaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri.

BAB III

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 4

Koreksi

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: a. uang representasi; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan beras; d. uang paket; e. tunjangan jabatan; f. tunjangan alat kelangkapan; g. tunjangan alat kelengkapan lain; h. tunjangan komunikasi intensif dan i. tunjangan reses.

Pasal 5

Koreksi

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf g dibebankan pada APBD.

Pasal 6

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 7

Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (3) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati. (4) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD. (5) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c. (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (3) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d. (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (3) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e. (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain berhak memperoleh Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g. (2) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (3) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan: a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; b. Wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD. (4) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 13

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h. (2) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (3) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (4) Ketentuan mengenai TKI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i. (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (3) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (4) Ketentuan mengenai tunjangan reses diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Biaya kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) meliputi: a. biaya sewa gedung dan/atau tempat; b. biaya sewa tenda dan/atau kursi; c. konsumsi makan minum; dan d. sarana prasarana lain yang dibutuhkan. (2) Biaya kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. (3) Ketentuan mengenai biaya kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 16

Koreksi

(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; dan d. pakaian dinas dan atribut. (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; b. kendaraan dinas jabatan; dan c. belanja rumah tangga; (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; dan b. tunjangan transportasi.

Pasal 17

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a. (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk suami/istri dan 2 (dua) orang anak. (4) Ketentuan mengenai jaminan kesehatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak. (3) Ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 21

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 1 (satu) huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d. (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun; b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun; d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan e. pakaian khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. (4) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Pimpinan DPRD berhak memperoleh rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dan huruf b sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD

Pasal 24

(1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib adikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 26

(1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) pimpinan DPRD berhak memperoleh tunjangan yang sama dan tunjangan transportasi; (2) Dalam hal pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (3), kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. (3) tunjangnan perumahan dan tunjangn transportasi bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayta (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji. (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.

Pasal 27

(1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan. (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 28

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 29

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan. (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan trasnportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh penilai publik 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesuai kebutuhan. (2) Penunjukkan penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Pimpinan DPRD berhak memperoleh belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c. (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD. (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (4) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD. (5) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 2 huruf c. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB Keenam

Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya Serta Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 23

Koreksi

(1) Pimpinan DPRD berhak memperoleh rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dan huruf b sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD

Pasal 24

(1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib adikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 26

(1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) pimpinan DPRD berhak memperoleh tunjangan yang sama dan tunjangan transportasi; (2) Dalam hal pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (3), kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. (3) tunjangnan perumahan dan tunjangn transportasi bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayta (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji. (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.

Pasal 27

(1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan. (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 28

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 29

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan. (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan trasnportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh penilai publik 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesuai kebutuhan. (2) Penunjukkan penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 34

Koreksi

(1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD disediakan Belanja penunjang kegiatan DPRD, berupa : a. program; b. dana opersional Pimpinan DPRD; c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan e. belanja sekretariat fraksi. (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a terdiri atas : a. penyelenggaraan rapat; b. kunjungan kerja; c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda; d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD; e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 36

(1) Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berhak memperoleh dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari. (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Penganggaran dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut: a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah: 1) tinggi, paling banyak 6 (enam) kali; 2) sedang, paling banyak 4 (empat) kali 3) rendah, paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok keuangan daerah 1) tinggi, paling banyak 4 (empat) kali; 2) sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; 3) rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD

Pasal 37

(1) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 36 ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan: a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya. (2) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. (3) Dana operasional (DO) Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas. (4) ketentuan mengenai dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya; (2) pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan laporan penggunaan DO (3) pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah (4) pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tgl 5 (lima) bulan berikutnya (5) dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan (6) pertanggungjawaban penggunaan DO oleh pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya;

Pasal 39

(1) Anggota, Pimpinan fraksi, dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD berhak mengusulkan sejumlah tertentu pakar atau tim ahli yang mempunyai kemampuan disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD yang terbentuk dalam kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c. (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhetikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

(1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau keguatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan. (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapa DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Pimpinan fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk mendukung tugas fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d. (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keunagan Daerah. (3) Tanaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD. (4) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada aayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD. (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (3) Belanja Sekreariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. penyediaan sarana; dan b. anggaran.

Pasal 43

(1) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas. (2) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makanan minuman rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB Ketiga

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 36

Koreksi

(1) Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berhak memperoleh dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari. (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Penganggaran dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut: a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah: 1) tinggi, paling banyak 6 (enam) kali; 2) sedang, paling banyak 4 (empat) kali 3) rendah, paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok keuangan daerah 1) tinggi, paling banyak 4 (empat) kali; 2) sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; 3) rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD

Pasal 37

(1) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 36 ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan: a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya. (2) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. (3) Dana operasional (DO) Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas. (4) ketentuan mengenai dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya; (2) pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan laporan penggunaan DO (3) pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah (4) pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tgl 5 (lima) bulan berikutnya (5) dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan (6) pertanggungjawaban penggunaan DO oleh pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB Keenam

Pasal 12

BAB Ketujuh

Pasal 13

BAB Kedelapan

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

BAB Kelima

Pasal 22

BAB Keenam

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30