Koreksi Pasal 18

(1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak. (3) Ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.