Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang PENGELOL...

Pasal 3

Kekayaan Badan Penyelenggara terdiri dari: a. Investasi; dan b. Bukan Investasi. Bagian Pertama Kekayaan Investasi

Pasal 4

Badan Penyelenggara hanya dapat menempatkan kekayaan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam jenis: a. deposito berjangka atau sertifikat deposito pada Bank, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan; b. saham yang tercatat di bursa efek; c. surat utang, yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dengan peringkat paling rendah A- atau yang setara pada saat penempatan; d. surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank INDONESIA; e. unit penyertaan reksadana; f. Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut REPO, dengan jenis jaminan terbatas pada : i. surat ... Formatted: Bullets and Numbering Deleted: ¶ Deleted: berharga Deleted: Bagaimana dengan obligasi yang diterbitkan bank rekap dan dijamin oleh pemerintah.¶ i. surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank INDONESIA; ii. obligasi korporasi dengan peringkat paling rendah A- atau yang setara, pada saat pembelian; iii. saham yang termasuk dalam kelompok LQ 45; iv. unit penyertaan reksadana. g. penyertaan langsung; h. tanah, bangunan atau tanah dengan bangunan.

Pasal 5

Setiap penempatan investasi dalam bentuk REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f harus memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut : a. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari; b. nilai REPO tidak lebih dari : i. 85% (delapan puluh lima per seratus) dari nilai pasar surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank INDONESIA yang dijaminkan; ii. 70% (tujuh puluh per seratus) dari nilai pasar obligasi korporasi yang dijaminkan; iii. 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pasar saham yang dijaminkan; atau iv. 50% (lima puluh per seratus) dari nilai aktiva bersih reksadana yang dijaminkan; c. surat berharga yang dijadikan jaminan untuk investasi dalam bentuk REPO harus disimpan pada penerima titipan (kastodian); d. transaksi REPO harus dituangkan dalam surat perjanjian dengan akte notaris. Pasal 6 ... Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering Deleted: berharga Deleted: yang diterbitkan Deleted: atau dijamin Deleted: , Deleted: e. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank INDONESIA;¶ f. unit penyertaan reksadana;¶ g. Deleted: d Deleted: Deleted: berharga Deleted: yang diterbitkan Deleted: atau dijamin Deleted: untuk REPO dengan jenis jaminan surat berharga utang yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank INDONESIA Deleted: pasar Deleted: untuk REPO dengan jenis jaminan obligasi korporasi Deleted: untuk REPO dengan jenis jaminan; saham Deleted: untuk REPO dengan jenis jaminan reksadana, yang dijaminkan Deleted: agunan

Pasal 6

(1) Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf f butir ii, adalah peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar pada instansi yang berwenang. (2) Dalam hal peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf f butir ii diterbitkan oleh lebih dari satu lembaga pemeringkat, maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.

Pasal 7

Penilaian atas kekayaan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut: a. deposito berjangka, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, berdasarkan nilai nominal; b. sertifikat deposito, berdasarkan nilai tunai; c. saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar; d. surat utang, berdasarkan nilai pasar atau nilai tunai dalam hal nilai pasar tidak tersedia; e. surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank INDONESIA, berdasarkan nilai pasar, atau nilai tunai dalam hal nilai pasar tidak tersedia; f. unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih; g. REPO, berdasarkan nilai tunai; h. penyertaan langsung, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau nilai ekuitas dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai; i. bangunan ... Formatted: Bullets and Numbering Deleted: Deleted: d Deleted: ayat Deleted: (1) Deleted: d Deleted: a. Deleted: b. Deleted: c. Deleted: d. Deleted: e. REPO (repurchase agreement), berdasarkan nilai tunai;¶ f. Deleted: berharga Deleted: yang diterbitkan Deleted: atau dijamin Deleted: g. Deleted: h. i. bangunan atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai.

Pasal 8

Penempatan kekayaan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat melebihi batasan sebagai berikut : a. deposito berjangka dan sertifikat deposito, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan pada setiap Bank Umum yang memenuhi tingkat kesehatan bank, tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi; b. deposito berjangka dan sertifikat deposito, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan pada setiap Bank Perkreditan Rakyat yang memenuhi tingkat kesehatan bank, tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah ekuitas Bank Perkreditan Rakyat dimaksud, dan penempatan pada seluruh Bank Perkreditan Rakyat tidak melebihi 2% (dua per seratus) dari jumlah investasi; c. saham yang terdaftar di bursa efek, untuk setiap emiten tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi, dan untuk keseluruhan tidak melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi; d. surat utang, untuk setiap penerbit tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi, dan untuk keseluruhan tidak melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi; e. unit ... Deleted: a. Deleted: b. Deleted: 5 Deleted: lima Deleted: c. Deleted: d. - 7 – e. unit penyertaan reksadana, untuk setiap penerbit tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi, dan untuk keseluruhan tidak melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi; f. REPO, untuk setiap counterpart maksimal 2% (dua per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi; g. penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 1% (satu per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi; h. tanah, bangunan atau tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.

Pasal 9

(1) Penempatan investasi pada satu pihak tidak dapat melebihi 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah investasi. (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah satu perusahaan atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan langsung yang bersifat mayoritas.

Pasal 10

Penempatan investasi dalam jenis surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank INDONESIA tidak dikenakan pembatasan jumlah dan prosentase.

Pasal 11

Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 per tanggal 31 Desember tahun lalu yang telah diaudit, yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Pasal 12 ... Deleted: e. Deleted: f. Deleted: g. Deleted: h.

Pasal 12

Dalam hal terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih badan hukum tempat Badan Penyelenggara melakukan investasi dan jumlah investasi pada badan hukum hasil penggabungan menjadi lebih besar dari batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka kelebihan jumlah investasi tersebut dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penggabungan.

Pasal 13

(1) Badan Penyelenggara dapat menunjuk satu atau lebih pihak lain yang tidak terafiliasi untuk melakukan pengelolaan investasi. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengelolaan investasi, serta memiliki ijin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang pasar modal. (3) Pengelolaan investasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan mengenai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10. (4) Badan Penyelenggara tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 14

Jenis kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari: a. kas ... Deleted: 12 (dua belas) bulan Deleted: Deleted: ¶ a. kas dan bank; b. piutang iuran; c. piutang investasi; d. piutang hasil investasi.

Pasal 15

Penilaian atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut : a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal; b. piutang iuran, berdasarkan nilai sisa tagihan; c. piutang investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan; d. piutang hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan.

Pasal 16

Pembatasan atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut : a. piutang iuran, umurnya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran; b. piutang investasi, umurnya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal transaksi divestasi; c. piutang hasil investasi, umurnya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Badan Penyelenggara. BAB III ... Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering Deleted: a. Deleted: b. Deleted: c. Deleted: d. Deleted: Deleted: Deleted: a. Deleted: b. Deleted: c. Deleted: d.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

BAB Kedua

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB IX

Pasal 35

Pasal 36

BAB X

Pasal 37

Pasal 38