PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 tentang CADANGAN PENYANGGA ENERGI

PERPRES Nomor 96 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. 2. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan Energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. 3. Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. 4. Cadangan Penyangga Energi yang selanjutnya disingkat CPE adalah jumlah ketersediaan Sumber Energi dan Energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Energi nasional pada kurun waktu tertentu. 5. Jenis CPE adalah Sumber Energi dan Energi yang dikonsumsi publik secara nasional, sewaktu-waktu dapat digunakan, secara teknis dan ekonomis layak untuk dicadangkan sebagai CPE. 6. Jumlah CPE adalah suatu besaran minimal Sumber Energi dan Energi yang perlu disediakan dalam rangka menjamin Ketahanan Energi, dan dinyatakan dalam suatu satuan volume untuk memenuhi kebutuhan Energi. 7. Lokasi. . . MENETAPKAN Lokasi CPE adalah tempat untuk penyimpanan CPE. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 9. Krisis Energi adalah kondisi kekurangan Energi. 10. Darurat Energi adalah kondisi terganggunya pasokan Energi akibat terputusnya sarana dan prasarana Energi. 11. Sidang Anggota adalah sidang berkala Dewan Energi Nasional yang dipimpin oleh ketua harian Dewan Energi Nasional dan dihadiri oleh anggota Dewan Energi Nasional. 12. Sidang Paripurna adalah sidang berkala Dewan Energi Nasional yang dipimpin oleh ketua Dewan Energi Nasional dan dihadiri oleh anggota Dewan Energi Nasional. 13. Penggunaan CPE adalah kegiatan atau proses menyalurkan CPE dalam jenis, jumlah, waktu, dan lokasi tertentu. 14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 15. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Republik INDONESIA. 16. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 17. Pemerintah. . . 17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 18. Dewan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat DEN adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap yang bertanggung jawab atas kebijakan Energi nasional. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi.

BAB II

JENIS, JUMLAH, WAKTU, DAN LOKASI CADANGAN PENYANGGA ENERGI

Pasal 3

Koreksi

Pengaturan CPE oleh DEN meliputi penentuan: a. Jenis CPE; b. Jumlah CPE; c. waktu CPE; dan d. L,okasi CPE. Bagian

Pasal 4

Koreksi

(1) Jenis CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. peran strategis dalam konsumsi nasional; b. sumber perolehan yang berasal dari impor; c. sebagai modal pembangunan nasional; d. neraca Energi nasional; dan/atau e. Sumber Energi yang siap ditransformasikan atau dipergunakan. l2l Penetapan Jenis CPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek geopolitik, kewilayahan, dan waktu dalam rangka mewujudkan Ketahanan Energi guna mendukung pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 5

(1) Jenis CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. bahan bakar minyak jenis bensin (gasolinel yang digunakan sebagai bahan bakar transportasi; b. LiEtefied Petroleum Gas (LPG) sebagai bahan bakar keperluan industri, transportasi, komersial besar, menengah dan kecil, petani, nelayan, dan rumah tangga; dan c. minyak bumi yang digunakan sebagai bahan baku keperluan operasi kilang minyak. (2) Bahan bakar minyak jenis bensin (gasolinel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi hasil pengilangan minyak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh instansi berwenang untuk bahan bakar motor berbusi (motor bensin) dengan spesifikasi lebih ramah lingkungan. (3) Lrquefied Petrolettm Gas (LPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gas hidrokarbon cair yang terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. (4) Minyak... (4) Minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat yang diperoleh dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi, yang memenuhi spesifikasi untuk bahan baku kilang domestik dalam proses produksi bahan bakar minyak. (5) Jenis CPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Jumlah CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sesuai dengan Jenis CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut: a. bahan bakar minyak jenis bensin (gasolinel sejumlah 9,64 (sembilan koma enam puluh empat) juta barel; b. Liquefied Petroleum Gas (LPG) sejumlah 525,78 (lima ratus dua puluh lima koma tujuh puluh delapan) ribu metrik ton; dan c. minyak bumi sejumlah 10,L7 (sepuluh koma tujuh belas) juta barel.

Pasal 7

Waktu CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan lama waktu yang ditentukan untuk memenuhi Jumlah CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sampai dengan kurun waktu tahun 2035 yang dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Bagian

Pasal 8

(l) Lokasi CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d harus memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan. (21 Persyaratan teknis dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. aspek geologi; b. kemudahan akses dalam distribusi dan pelayanan; c. rencana tata ruang wilayah; d. aspek geopolitik, hukum, pertahanan, dan keamanan; e. aspek sosial dan budaya; f. aspek lingkungan; g. infrastruktur; h. pendanaan; i. perencanaan mitigasi risiko; dan/atau j. potensi Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. (3) Penentuan Lokasi CPE diputuskan dan ditetapkan dalam Sidang Anggota.

Pasal 9

(1) Perubahan Jenis CPE, Jumlah CPE, dan/atau waktu CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 diusulkan oleh: a. anggota DEN; atau b. instansi terkait yang disampaikan kepada DEN. (21 Perubahan Jenis CPE, Jumlah CPE, dan/atau waktu CPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Sidang Anggota. (3) Perubahan Jenis CPE, Jumlah CPE, dan/atau waktu CPE sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Peraturan Menteri selaku Ketua Harian DEN. SK No 213752A.

BAB III

PENGELOLAAN CADANGAN PENYANGGA ENERGI

Pasal 10

Koreksi

Menteri bertanggung jawab dalam pengelolaan CPE (4) Pengelolaan CPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan BUMN di bidang Energi, Badan Usaha, dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang memiliki perizinan berusaha di bidang Energi. Pelaksanaan pengelolaan CPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan oleh Menteri dan disampaikan dalam Sidang Anggota dan/atau Sidang Paripurna. Pelaksanaan pengelolaan CPE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyertakan pertimbangan aspek pertahanan dan keamanan negara. (1) (21 (3) Pasal 1 1 Pengelolaan CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi kegiatan: a, pengadaan persediaan CPE; b. penyediaan infrastruktur CPE; c. pemeliharaan CPE; d. Penggunaan CPE; dan e. pemulihan CPE.

Pasal 12

(1) Pengadaan persediaan CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hunrf a untuk Jenis CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berasal dari produksi dalam negeri dan/atau luar negeri. (21 Pengadaan persediaan CPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian . . .

Pasal 14

(1) Penyediaan infrastrrrktur cPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yang dimiliki oleh negara dilakukan dengan: a. mengoptimalkan infrastruktur Energi yang telah ada melalui mekanisme pengelolaan barang milik negara; dan/atau b. penyediaan infrastnrktur baru. (21 Mekanisme pengelolaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara. (3) Penyediaan infrastruktur cPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 humf b yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh BUMN, Badan Usaha, dan Bentuk Usaha Tetap dilakukan dengan kerja sarna dan/atau sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15.. .

Pasal 15

Kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dukungan terhadap pemberian izin dan penyediaan lahan untuk infrastruktur CPE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemeliharaan CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi: a. pemeliharaan persediaan CPE; dan b. pemeliharaan infrastruktur CPE.

Pasal 17

(1) Pemeliharaan persediaan CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a untuk menjaga jumlah, standar, dan mutu CPE dapat dilakukan melalui pertukaran persediaan dengan tetap menjaga ketersediaan CPE. (2) Pemeliharaan infrastruktur CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal L6 huruf b dilaksanakan sesuai dengan standar keteknikan infrastruktur, Jenis CPE, dan teknologi yang digunakan. (3) Pemeliharaan CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Menteri melalui kerja sama dengan BUMN di bidang Energi, Badan Usaha, dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang memiliki perizinan berusaha di bidang Energi, dengan diberikan imbalan Veel atas jasa pemeliharaan. (4) Imbalan (feel atasjasa pemeliharaan yang dilakukan oleh BUMN di bidang Energi dan/atau Badan Usaha yang memiliki perizinan berrrsaha di bidang Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan / atau b.sumber... b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Imbalan (feel atasjasa pemeliharaan yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap yang memiliki perrzinan berusaha di bidang Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terlaksana, Menteri dapat menunjuk BUMN di bidang Energi, Badan Usaha, dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang memiliki pertzinan berusaha di bidang Energi untuk melaksanakan pemeliharaan persediaan CPE dan infrastruktur CPE yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek keekonomian. (7) BUMN yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya dapat menunjuk anak perusahaan BUMN/perusahaan terafiliasi untuk melaksanakan pemeliharaan persediaan CPE dan infrastruktur CPE. (8) Pelaksanaan pemeliharaan persediaan CPE melalui pertukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme perencanaan dan pengendalian secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 18

(1) Penggunaan CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan apabila terjadi Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. (2) Ketentuan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penetapan dan penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darrrrat Energi. (3) Penggunaan CPE apabila terjadi Krisis Energi dan/atau Darurat Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui: a. Sidang. . . -t2- a. Sidang Anggota untuk Krisis Energi dan/atau Darurat Energi yang bersifat teknis operasional; atau b. Sidang Paripurna untuk Krisis Energi dan/atau Darurat Energi yang bersifat nasional. (41 Penggunaan CPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai mekanisme pengelolaan barang milik negara benrpa persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Pemulihan CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dimaksudkan untuk menjaga CPE sesuai dengan kondisi semula setelah dilakukan Penggunaan CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (21 Pemulihan CPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BUMN di bidang Energi, Badan Usaha, dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang memiliki perizinan berusaha di bidang Energi yang melakukan Penggunaan CPE. (3) Pemulihan CPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah berakhirnya kondisi Iftisis Energi dan/atau Darurat Energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Pemulihan CPE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang setelah diputuskan melalui Sidang Anggota atau Sidang Paripurna. (5) Dalam hal pemulihan CPE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi 120 (seratus dua puluh) hari kalender atau melebihi masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pemulihan... (6) Pemulihan CPE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tetap menjaga jumlah, standar, dan mutu CPE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis pengelolaan CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB Keempat

Pemeliharaan Cadangan Penyangga Energi

Pasal 16

Koreksi

Pemeliharaan CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi: a. pemeliharaan persediaan CPE; dan b. pemeliharaan infrastruktur CPE.

Pasal 17

Koreksi

(1) Pemeliharaan persediaan CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a untuk menjaga jumlah, standar, dan mutu CPE dapat dilakukan melalui pertukaran persediaan dengan tetap menjaga ketersediaan CPE. (2) Pemeliharaan infrastruktur CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal L6 huruf b dilaksanakan sesuai dengan standar keteknikan infrastruktur, Jenis CPE, dan teknologi yang digunakan. (3) Pemeliharaan CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Menteri melalui kerja sama dengan BUMN di bidang Energi, Badan Usaha, dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang memiliki perizinan berusaha di bidang Energi, dengan diberikan imbalan Veel atas jasa pemeliharaan. (4) Imbalan (feel atasjasa pemeliharaan yang dilakukan oleh BUMN di bidang Energi dan/atau Badan Usaha yang memiliki perizinan berrrsaha di bidang Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan / atau b.sumber... b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Imbalan (feel atasjasa pemeliharaan yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap yang memiliki perrzinan berusaha di bidang Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terlaksana, Menteri dapat menunjuk BUMN di bidang Energi, Badan Usaha, dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang memiliki pertzinan berusaha di bidang Energi untuk melaksanakan pemeliharaan persediaan CPE dan infrastruktur CPE yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek keekonomian. (7) BUMN yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya dapat menunjuk anak perusahaan BUMN/perusahaan terafiliasi untuk melaksanakan pemeliharaan persediaan CPE dan infrastruktur CPE. (8) Pelaksanaan pemeliharaan persediaan CPE melalui pertukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme perencanaan dan pengendalian secara berkala dan berkesinambungan.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 tentang CADANGAN PENYANGGA ENERGI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB Kelima

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

BAB III

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kelima

Pasal 18

BAB Keenam

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24