Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2014 tentang STANDAR LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar adalah spesifikasi lembaga secara minimal yang dapat digunakan oleh lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai acuan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. 2. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. 3. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 4. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 5. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 7. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. 10. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak. 11. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak. 12. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung. 13. Rumah Antara adalah bagian dari proses layanan LPKS yang berfungsi sebagai tempat sementara bagi anak untuk memperoleh layanan lanjutan.

Standar LPKS dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam melaksanakan penanganan rehabilitasi sosial ABH oleh LPKS.

Standar LPKS bertujuan : a. memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan rehabilitasi sosial ABH; b. memberikan perlindungan terhadap ABH dari kesalahan praktik; dan c. meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan pada LPKS.

(1) Standar LPKS berlaku sebagai standar bagi lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial ABH. (2) Standar LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek : a. status lembaga; b. visi dan misi lembaga; c. struktur organisasi; d. sumber daya manusia; e. sarana dan prasarana; f. ketersediaan dana, manajemen pengelolaan, pertanggungjawaban; dan g. program pelayanan.

LPKS mempunyai lingkup wilayah kegiatan yang meliputi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

(1) LPKS Pemerintah menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial ABH kepada Menteri Sosial cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial. (2) LPKS pemerintah daerah menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial ABH kepada Menteri Sosial cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan tembusan kepada dinas/instansi sosial setempat. (3) LPKS milik masyarakat menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial ABH kepada Menteri Sosial cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan tembusan kepada dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota. (4) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan setiap tahun. (5) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada LPKS sesuai dengan kewenangannya. Pasal 26 Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja LPKS, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LPKS di daerah. (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap instansi sosial yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan LPKS.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2014 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, SALIM SEGAF ALJUFRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN